Besok, Pembahasan APBD DKI 2020 Akan Dimulai di Masing-masing Komisi

Kompas.com - 21/10/2019, 21:30 WIB
Lima pimpinan DPRD DKI Jakarta resmi mengucap sumpah jabatan di ruang paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Senin (14/10/2019). KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGILima pimpinan DPRD DKI Jakarta resmi mengucap sumpah jabatan di ruang paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Senin (14/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, pihaknya akan segera membahas Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.

Sebab sebelumnya DPRD DKI Jakarta telah merampungkan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk masa kerja lima tahun ke depan.

Prasetio optimistis bahwa pembahasan APBD 2020 akan tuntas sebelum tenggat waktu yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagari), yakni pada 30 November 2019 mendatang ini.

"Sekarang komisi-komisi sudah terbentuk, diketok palu tadi mudah-mudahan besok sudah ada kegiatan teman-teman di komisi," ucap Prasetio di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).

Baca juga: Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Sebut Dokumen Anggaran Diunggah ke Publik Setelah Matang Dibahas

Ia pun berjanji bahwa seluruh komisi akan bekerja semaksimal mungkin untuk membahas anggaran.

Meski demikian Prasetio tidak mau terlalu terburu-buru karena khawatir akan ada yang keliru.

"Sekarang kan sudah mulai terbentuk, ya Insya Allah semua keputusan berjalan dengan baik, semaksimal mungkin kita lakukan karena juga baru bentukannya, ya mudah-mudahan teman-teman tau semua kan pasti bisa selesai. Tapi juga koreksi karena anggaran murni ini enggak bisa buru-buru karena enggak bagus juga," kata dia.

Diketahui rapat paripurna Senin (21/10/2019) hari ini beragendakan pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta Indrawati Dewi dan pengumuman pimpinan serta anggota alat kelengkapan dewan (AKD) yaitu komisi dan badan.

Sedangkan untuk pembahasan APBD 2020 harus selesai pada 30 November 2019. Jika tidak maka seluruh anggota DPRD DKI Jakarta akan diberikan sanksi dengan tidak diberikan gaji selama 6 bulan.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuli Bangunan Asal Cilandak Jadi Korban Kecelakaan Bus di Tol Cipali

Kuli Bangunan Asal Cilandak Jadi Korban Kecelakaan Bus di Tol Cipali

Megapolitan
Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Sempat Diancam Pria Misterius

Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Sempat Diancam Pria Misterius

Megapolitan
Pemkot Tangerang Jelaskan Duduk Perkara Pengosongan Ruko di Cimone

Pemkot Tangerang Jelaskan Duduk Perkara Pengosongan Ruko di Cimone

Megapolitan
Kapal Sampah Bekasi Pabrikan Jerman Bisa Angkut 300 Kilogram Sampah Sekali Jalan

Kapal Sampah Bekasi Pabrikan Jerman Bisa Angkut 300 Kilogram Sampah Sekali Jalan

Megapolitan
Pengguna Skuter Listrik Ditabrak Mobil, Pemerintah dan Operator Diminta Segera Rumuskan Kebijakan

Pengguna Skuter Listrik Ditabrak Mobil, Pemerintah dan Operator Diminta Segera Rumuskan Kebijakan

Megapolitan
Beda dengan Klaim Polisi, Korban Kecelakaan Grabwheels Sebut Pelaku Langsung Kabur

Beda dengan Klaim Polisi, Korban Kecelakaan Grabwheels Sebut Pelaku Langsung Kabur

Megapolitan
Pemkot Tangerang: Pengosongan Ruko Permata Cimone Saran dari Kepolisian

Pemkot Tangerang: Pengosongan Ruko Permata Cimone Saran dari Kepolisian

Megapolitan
Pengacara Warga: Pengosongan Ruko Permata Cimone Cacat Prosedur

Pengacara Warga: Pengosongan Ruko Permata Cimone Cacat Prosedur

Megapolitan
Usai Kecelakaan GrabWheels, Pemprov DKI Kaji Aturan Jam Penyewaan Skuter Listrik

Usai Kecelakaan GrabWheels, Pemprov DKI Kaji Aturan Jam Penyewaan Skuter Listrik

Megapolitan
YLKI Minta Grab Hentikan Sementara Penyewaan GrabWheels

YLKI Minta Grab Hentikan Sementara Penyewaan GrabWheels

Megapolitan
Ruko Permata Cimone Dikosongkan, Penghuni Ambil Langkah Hukum

Ruko Permata Cimone Dikosongkan, Penghuni Ambil Langkah Hukum

Megapolitan
Satu Sisi JPO di Pinggir Rel Kereta Kawasan Kalianyar Berdiri Tanpa Pagar Pembatas

Satu Sisi JPO di Pinggir Rel Kereta Kawasan Kalianyar Berdiri Tanpa Pagar Pembatas

Megapolitan
Takut Dilaporkan ke Polisi, Ayah Ingin Nikahi Anak Tiri yang Diperkosanya hingga Hamil

Takut Dilaporkan ke Polisi, Ayah Ingin Nikahi Anak Tiri yang Diperkosanya hingga Hamil

Megapolitan
Ditetapkan Tersangka, Pengemudi Mobil yang Tabrak Pengguna Skuter Listrik Tak Ditahan

Ditetapkan Tersangka, Pengemudi Mobil yang Tabrak Pengguna Skuter Listrik Tak Ditahan

Megapolitan
Kualitas Udara Jakarta dan Depok Pagi Ini Tidak Sehat, Bekasi Lebih Buruk

Kualitas Udara Jakarta dan Depok Pagi Ini Tidak Sehat, Bekasi Lebih Buruk

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X