Unsur Buruh Tak Diajak Berunding, KSPI Tolak Rencana Kenaikan UMP pada 2020

Kompas.com - 22/10/2019, 11:02 WIB
Ilustrasi buruh menuntut kenaikan upah KOMPAS/LUCKY PRANSISKAIlustrasi buruh menuntut kenaikan upah

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana kenaikan upah minimum provinsi (UMP) mulai tahun depan sebesar 8,51 persen mendapat penolakan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Di DKI Jakarta, jika UMP resmi naik sebesar 8,51 persen, UMP yang sebelumnya Rp 3.940.973 akan menjadi Rp 4.276.349 per bulan pada 2020.

Ketua Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono mengatakan penolakan ini lantaran kenaikan hanya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan bergantung pada inflasi serta pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak berdasarkan pada kebutuhan nyata dari para buruh atau pekerja.

"Tanggapan kita menolak kenaikan 8,51 persen alasannya kenaikan itu didasarkan oleh PP 78 Tahun 2015. Selama ini kan KSPI menolak keberadaan peraturan pemerintah tersebut. Kenaikannya tidak berdasarkan kebutuhan real," ucap Kahar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Perwakilan Pengusaha Sebut Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Memberatkan

Hal lain yang membuat KSPI keberatan menerima keputusan ini karena kebijakan dari pemerintah pusat yang menyamaratakan kenaikan atau besaran UMP yakni 8,51 persen.

Menurut dia, hal ini tanpa melalui perundingan di masing-masing daerah yang seharusnya melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Keputusan ini seolah melangkahi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Penetapan itu kan ditetapkan langsung melalui surat edaran menteri di tingkat nasional begitu. Otomatis dia menghilangkan perundingan di tingkat daerah. Yang berunding ialah dewan pengupahan, itu isinya tiga unsur karena realitasnya tiap kota atau provinsi itu berbeda-beda," katanya.

Pekerja di Jakarta masih sedikit lebih beruntung karena dengan kenaikan tersebut bakal menyentuh angka UMP Rp 4,2 juta. Namun, di daerah lain seperti Ciamis yang hanya memiliki UMP Rp 1,6 juta, kenaikan ini tak berarti apa-apa.

Baca juga: Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

"Mereka kan saat ini upahnya cuma Rp 1,6 juta, nah 8,51 persen berarti hanya Rp 130 ribuan. Itu naiknya yang kecil akan tetap kecil, yang besar mungkin kan besar. Kalau buruh sih becandanya bilang yang kaya makin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Karena yang sekarang upahnya kecil naik segitu akan kecil," ungkap Kahar.

Diketahui, rencana kenaikan UMP tersebut dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri melalui surat edaran dengan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019. Surat yang diedarkan kepada seluruh gubernur se-Indonesia itu dirilis pada 15 Oktober 2019.

Surat edaran tersebut menuliskan persentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen. Angka tersebut didapat berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Pria Masturbasi Dalam Mobil, Bermula ketika Tunggu Penumpang

Kronologi Pria Masturbasi Dalam Mobil, Bermula ketika Tunggu Penumpang

Megapolitan
Banyak Teman Anggota DPRD, Nurmansjah Lubis Diyakini Bisa Jadi Wagub DKI

Banyak Teman Anggota DPRD, Nurmansjah Lubis Diyakini Bisa Jadi Wagub DKI

Megapolitan
Kabel Bawah Tanah di Yamaha Cakung Terbakar

Kabel Bawah Tanah di Yamaha Cakung Terbakar

Megapolitan
Cerita Cawagub DKI Nurmansjah Lubis Kebanjiran pada Tahun Baru 2020

Cerita Cawagub DKI Nurmansjah Lubis Kebanjiran pada Tahun Baru 2020

Megapolitan
Nurmansjah Lubis Lobi Fraksi-fraksi DPRD Sebelum Diumumkan Jadi Cawagub DKI

Nurmansjah Lubis Lobi Fraksi-fraksi DPRD Sebelum Diumumkan Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Polsek Sawangan Sita Puluhan Botol Miras dari 3 Warung Jamu

Polsek Sawangan Sita Puluhan Botol Miras dari 3 Warung Jamu

Megapolitan
Perampok di Warteg Pesanggrahan Gunakan Uang Jarahan untuk Makan dan Narkoba

Perampok di Warteg Pesanggrahan Gunakan Uang Jarahan untuk Makan dan Narkoba

Megapolitan
Seorang Peserta Loe Gue Run 2020 Meninggal Dunia

Seorang Peserta Loe Gue Run 2020 Meninggal Dunia

Megapolitan
Bandingkan Diri dengan Rival, Cawagub Nurmansjah Lubis Merasa Lebih Cocok Dampingi Anies

Bandingkan Diri dengan Rival, Cawagub Nurmansjah Lubis Merasa Lebih Cocok Dampingi Anies

Megapolitan
Polisi: 4 Perampok Warteg di Pesanggrahan Berpencar karena Viral di Media Sosial

Polisi: 4 Perampok Warteg di Pesanggrahan Berpencar karena Viral di Media Sosial

Megapolitan
Siap Jadi Wagub DKI, Nurmansjah Lubis: Pindahkan Bully-nya Bang Anies ke Ane

Siap Jadi Wagub DKI, Nurmansjah Lubis: Pindahkan Bully-nya Bang Anies ke Ane

Megapolitan
Meriahkan Imlek 2571, Bandara Soetta Bagi-bagi Angpau sampai Akhir Bulan

Meriahkan Imlek 2571, Bandara Soetta Bagi-bagi Angpau sampai Akhir Bulan

Megapolitan
Banjir di Underpass Gandhi Kemayoran Diperkirakan Kering Nanti Malam

Banjir di Underpass Gandhi Kemayoran Diperkirakan Kering Nanti Malam

Megapolitan
Cawagub DKI Riza Patria: Tidak Ada Lobi Khusus kepada Anggota DPRD

Cawagub DKI Riza Patria: Tidak Ada Lobi Khusus kepada Anggota DPRD

Megapolitan
Banjir di Underpass Gandhi Kemayoran Tersisa 1 Meter

Banjir di Underpass Gandhi Kemayoran Tersisa 1 Meter

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X