Unsur Buruh Tak Diajak Berunding, KSPI Tolak Rencana Kenaikan UMP pada 2020

Kompas.com - 22/10/2019, 11:02 WIB
Ilustrasi buruh menuntut kenaikan upah KOMPAS/LUCKY PRANSISKAIlustrasi buruh menuntut kenaikan upah

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana kenaikan upah minimum provinsi (UMP) mulai tahun depan sebesar 8,51 persen mendapat penolakan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Di DKI Jakarta, jika UMP resmi naik sebesar 8,51 persen, UMP yang sebelumnya Rp 3.940.973 akan menjadi Rp 4.276.349 per bulan pada 2020.

Ketua Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono mengatakan penolakan ini lantaran kenaikan hanya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan bergantung pada inflasi serta pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak berdasarkan pada kebutuhan nyata dari para buruh atau pekerja.

"Tanggapan kita menolak kenaikan 8,51 persen alasannya kenaikan itu didasarkan oleh PP 78 Tahun 2015. Selama ini kan KSPI menolak keberadaan peraturan pemerintah tersebut. Kenaikannya tidak berdasarkan kebutuhan real," ucap Kahar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Perwakilan Pengusaha Sebut Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Memberatkan

Hal lain yang membuat KSPI keberatan menerima keputusan ini karena kebijakan dari pemerintah pusat yang menyamaratakan kenaikan atau besaran UMP yakni 8,51 persen.

Menurut dia, hal ini tanpa melalui perundingan di masing-masing daerah yang seharusnya melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Keputusan ini seolah melangkahi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Penetapan itu kan ditetapkan langsung melalui surat edaran menteri di tingkat nasional begitu. Otomatis dia menghilangkan perundingan di tingkat daerah. Yang berunding ialah dewan pengupahan, itu isinya tiga unsur karena realitasnya tiap kota atau provinsi itu berbeda-beda," katanya.

Pekerja di Jakarta masih sedikit lebih beruntung karena dengan kenaikan tersebut bakal menyentuh angka UMP Rp 4,2 juta. Namun, di daerah lain seperti Ciamis yang hanya memiliki UMP Rp 1,6 juta, kenaikan ini tak berarti apa-apa.

Baca juga: Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

"Mereka kan saat ini upahnya cuma Rp 1,6 juta, nah 8,51 persen berarti hanya Rp 130 ribuan. Itu naiknya yang kecil akan tetap kecil, yang besar mungkin kan besar. Kalau buruh sih becandanya bilang yang kaya makin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Karena yang sekarang upahnya kecil naik segitu akan kecil," ungkap Kahar.

Diketahui, rencana kenaikan UMP tersebut dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri melalui surat edaran dengan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019. Surat yang diedarkan kepada seluruh gubernur se-Indonesia itu dirilis pada 15 Oktober 2019.

Surat edaran tersebut menuliskan persentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen. Angka tersebut didapat berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harapan Korban Pelecehan di Bandara Soetta, Pelaku Dihukum Sesuai Perbuatannya

Harapan Korban Pelecehan di Bandara Soetta, Pelaku Dihukum Sesuai Perbuatannya

Megapolitan
45 Persen Pasien Covid-19 di DKI Jakarta Tak Ada Gejala

45 Persen Pasien Covid-19 di DKI Jakarta Tak Ada Gejala

Megapolitan
Pemprov DKI: 113 Perusahaan Ditutup Selama PSBB Ketat di Jakarta

Pemprov DKI: 113 Perusahaan Ditutup Selama PSBB Ketat di Jakarta

Megapolitan
100 Petugas Avsec di Bandara Soekarno-Hatta Jalani Tes Narkoba

100 Petugas Avsec di Bandara Soekarno-Hatta Jalani Tes Narkoba

Megapolitan
Lumpuh gara-gara Minum Boba, Ini Kisah Penderita Diabetes dan Penjelasan Dokter

Lumpuh gara-gara Minum Boba, Ini Kisah Penderita Diabetes dan Penjelasan Dokter

Megapolitan
Minta Anies Izinkan Restoran di Mal dan Hotel Beroperasi, PHRI: Kita Sudah Ikuti Protokol Kesehatan

Minta Anies Izinkan Restoran di Mal dan Hotel Beroperasi, PHRI: Kita Sudah Ikuti Protokol Kesehatan

Megapolitan
Kemenhub Luncurkan Aplikasi Lacak Trans, Bisa Tampilkan Rute Transportasi yang Tinggi Sebaran Covid-19

Kemenhub Luncurkan Aplikasi Lacak Trans, Bisa Tampilkan Rute Transportasi yang Tinggi Sebaran Covid-19

Megapolitan
Pria 66 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Depok

Pria 66 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Depok

Megapolitan
Tertinggi Sejak Pandemi, 98 Pasien Isolasi di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Tertinggi Sejak Pandemi, 98 Pasien Isolasi di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
Pemkot Tangsel Berencana Tambah 250 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Pemkot Tangsel Berencana Tambah 250 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Megapolitan
PHRI Sebut Banyak Restoran Tutup dan Pegawai di-PHK karena Kebijakan Larangan Dine In

PHRI Sebut Banyak Restoran Tutup dan Pegawai di-PHK karena Kebijakan Larangan Dine In

Megapolitan
Positif Covid-19, Penghuni Wisma Mahasiswa Aceh Foba di Setiabudi Diisolasi di Wisma Atlet Kemayoran

Positif Covid-19, Penghuni Wisma Mahasiswa Aceh Foba di Setiabudi Diisolasi di Wisma Atlet Kemayoran

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan Meninggal di Dalam Bajaj

Mayat Pria Ditemukan Meninggal di Dalam Bajaj

Megapolitan
Polisi Masih Selidiki Kasus Bayi Dibuang di Pinggir Kali Cipinang

Polisi Masih Selidiki Kasus Bayi Dibuang di Pinggir Kali Cipinang

Megapolitan
Ada Kasus Positif Covid-19, Wisma Mahasiswa Aceh Foba di Setiabudi Ditutup 2 Pekan

Ada Kasus Positif Covid-19, Wisma Mahasiswa Aceh Foba di Setiabudi Ditutup 2 Pekan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X