Minta UMP DKI di Atas Rp 4,3 Juta, KSPI: Buruh Butuh Parfum dan Kuota Internet

Kompas.com - 22/10/2019, 11:28 WIB
Ilustrasi buruh TRIBUNNEWS / DANY PERMANAIlustrasi buruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Kahar S Cahyono menyebutkan KSPI sebenarnya mengusulkan upah minimum pekerja (UMP) DKI Jakarta di atas Rp 4,3 juta.

Angka ini pun merupakan usulan tahun lalu yang didasarkan pada survei kebutuhan hidup layak (KHL).

"Tahun kemarin dari usulan KSPI dari untuk UMP 2019 itu besarnya adalah Rp 4,3 juta untuk tahun lalu. Nah mestinya sekarang lebih besar dari itu. Untuk survei UMP itu sebenarnya ada peraturan menterinya. Permen tentang item KHL yang paling utama tentang makanan ada item makanan, perumahan, sandang," katanya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/10/2019).

Dari segi makanan, perhitungan tersebut untuk kebutuhan pokok para pekerja. Lalu untuk perumahan dihitung jika buruh menyewa atau membeli rumah beserta perabotan.

Namun, perhitungan untuk perumahan tentu bukan perhitungan per bulan, tetapi dikalkulasi hingga beberapa tahun. Komponen lain yang dihitung dalam KHL adalah pakaian dan transportasi untuk pergi dan pulang ke tempat kerja.

Baca juga: Unsur Buruh Tak Diajak Berunding, KSPI Tolak Rencana Kenaikan UMP pada 2020

Saat ini, Kahar menyebutkan bahwa pemerintah masih menggunakan 60 item untuk perhitungan KHL. Padahal, KSPI dan kelompok buruh lain sudah mengusulkan perhitungan KHL dengan 84 item.

"Usulan kami 84 item. Jadi penambahan yang saat ini belum masuk adalah pulsa. Nah kita minta itu dimasukkan, hampir semua orang kan butuh kuota untuk internet, termasuk untuk beli HP itu juga belum masuk (ke KHL). Itu yang paling umum," kata dia.

Bahkan yang paling terbaru, pekerja juga mengusulkan agar parfum juga dimasukkan dalam perhitungan item KHL.

"Buruh juga mengusulkan pakai parfum ke kantor. Begitu kan teman-teman butuh parfum. Ternyata itu belum masuk dalam item KHL. Masa buruh enggak boleh wangi," ucap Kahar.

Meski demikian, jika nantinya 84 item KHL ini disetujui, KSPI tetap pesimistis lantaran kenaikan UMP saat ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang didasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

Megapolitan
Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Megapolitan
4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

Megapolitan
Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Megapolitan
Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Megapolitan
Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Megapolitan
Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi  Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Megapolitan
Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Megapolitan
Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Megapolitan
Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Megapolitan
Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Megapolitan
Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Megapolitan
Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Megapolitan
William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X