Minta UMP DKI di Atas Rp 4,3 Juta, KSPI: Buruh Butuh Parfum dan Kuota Internet

Kompas.com - 22/10/2019, 11:28 WIB
Ilustrasi buruh TRIBUNNEWS / DANY PERMANAIlustrasi buruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Kahar S Cahyono menyebutkan KSPI sebenarnya mengusulkan upah minimum pekerja (UMP) DKI Jakarta di atas Rp 4,3 juta.

Angka ini pun merupakan usulan tahun lalu yang didasarkan pada survei kebutuhan hidup layak (KHL).

"Tahun kemarin dari usulan KSPI dari untuk UMP 2019 itu besarnya adalah Rp 4,3 juta untuk tahun lalu. Nah mestinya sekarang lebih besar dari itu. Untuk survei UMP itu sebenarnya ada peraturan menterinya. Permen tentang item KHL yang paling utama tentang makanan ada item makanan, perumahan, sandang," katanya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/10/2019).

Dari segi makanan, perhitungan tersebut untuk kebutuhan pokok para pekerja. Lalu untuk perumahan dihitung jika buruh menyewa atau membeli rumah beserta perabotan.

Namun, perhitungan untuk perumahan tentu bukan perhitungan per bulan, tetapi dikalkulasi hingga beberapa tahun. Komponen lain yang dihitung dalam KHL adalah pakaian dan transportasi untuk pergi dan pulang ke tempat kerja.

Baca juga: Unsur Buruh Tak Diajak Berunding, KSPI Tolak Rencana Kenaikan UMP pada 2020

Saat ini, Kahar menyebutkan bahwa pemerintah masih menggunakan 60 item untuk perhitungan KHL. Padahal, KSPI dan kelompok buruh lain sudah mengusulkan perhitungan KHL dengan 84 item.

"Usulan kami 84 item. Jadi penambahan yang saat ini belum masuk adalah pulsa. Nah kita minta itu dimasukkan, hampir semua orang kan butuh kuota untuk internet, termasuk untuk beli HP itu juga belum masuk (ke KHL). Itu yang paling umum," kata dia.

Bahkan yang paling terbaru, pekerja juga mengusulkan agar parfum juga dimasukkan dalam perhitungan item KHL.

"Buruh juga mengusulkan pakai parfum ke kantor. Begitu kan teman-teman butuh parfum. Ternyata itu belum masuk dalam item KHL. Masa buruh enggak boleh wangi," ucap Kahar.

Meski demikian, jika nantinya 84 item KHL ini disetujui, KSPI tetap pesimistis lantaran kenaikan UMP saat ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang didasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

"Jadi buat apa ada KHL kalau yang dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tadi. Jadi itulah kenapa kita menolak. Kenaikannya tidak berdasarkan kebutuhan real ada pertanyaan begini, nanti upahnya akan semakin tinggi berdasarkan survei itu," katanya.

Diketahui, rencana kenaikan UMP tersebut dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri melalui surat edaran dengan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019. Surat yang diedarkan kepada seluruh Gubernur se-Indonesia itu dirilis pada 15 Oktober 2019.

Surat edaran tersebut menuliskan persentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen. Angka tersebut didapat berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Di DKI Jakarta, jika UMP resmi naik sebesar 8,51 persen, UMP yang sebelumnya Rp 3.940.973 akan menjadi Rp 4.276.349 per bulan pada 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekor Baru, Depok Catat 516 Kasus Covid-19 dalam Sehari

Rekor Baru, Depok Catat 516 Kasus Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
BMKG: Waspada Pontesi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang di Jabodetabek Hari Ini

BMKG: Waspada Pontesi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang di Jabodetabek Hari Ini

Megapolitan
Hadiri Sidang Lanjutan John Kei, Nus Kei: Ini Kan Kepentingan Saya

Hadiri Sidang Lanjutan John Kei, Nus Kei: Ini Kan Kepentingan Saya

Megapolitan
Cegah Penyebaran Covid-19 di Kalibata City, Apartemen Tangguh Jaya Dibentuk

Cegah Penyebaran Covid-19 di Kalibata City, Apartemen Tangguh Jaya Dibentuk

Megapolitan
Pembegal Pesepeda di Jalan Latumenten Jakbar Diduga Lebih dari 2 Orang

Pembegal Pesepeda di Jalan Latumenten Jakbar Diduga Lebih dari 2 Orang

Megapolitan
Dua Pembegal Pesepeda di Jalan Latumenten Jakbar Ditangkap Polisi

Dua Pembegal Pesepeda di Jalan Latumenten Jakbar Ditangkap Polisi

Megapolitan
BP2MI Pulangkan Pekerja Migran yang Koma karena Strok dari Taiwan

BP2MI Pulangkan Pekerja Migran yang Koma karena Strok dari Taiwan

Megapolitan
Nekat Buka Selama PPKM, Kolam Renang hingga Tempat Fitnes di Kota Tangerang Ditutup

Nekat Buka Selama PPKM, Kolam Renang hingga Tempat Fitnes di Kota Tangerang Ditutup

Megapolitan
Wagub DKI Klaim Penanganan Covid-19 di Jakarta Cukup Baik sehingga Angka Kematian Turun, Ini Faktanya

Wagub DKI Klaim Penanganan Covid-19 di Jakarta Cukup Baik sehingga Angka Kematian Turun, Ini Faktanya

Megapolitan
Update Covid-19 di Kota Tangerang: Ada 72 Kasus Baru, Totalnya 5.793

Update Covid-19 di Kota Tangerang: Ada 72 Kasus Baru, Totalnya 5.793

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Siapkan 6 Lokasi Baru untuk Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Pemprov DKI Jakarta Siapkan 6 Lokasi Baru untuk Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
IDI Tangsel Sebut Proses Penambahan Kapasitas Rumah Lawan Covid-19 Harus Dikebut

IDI Tangsel Sebut Proses Penambahan Kapasitas Rumah Lawan Covid-19 Harus Dikebut

Megapolitan
Kisah Penyintas Covid-19, Kehilangan Kakak hingga Puji Syukur Bisa Bernapas

Kisah Penyintas Covid-19, Kehilangan Kakak hingga Puji Syukur Bisa Bernapas

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Ada 1.836 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 22.301 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 27 Januari: Ada 1.836 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 22.301 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Ada 100 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel, 2 Pasien Meninggal

UPDATE 27 Januari: Ada 100 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel, 2 Pasien Meninggal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X