Pemprov DKI Kaji Tarif Sewa Rusunawa Pasar Rumput

Kompas.com - 23/10/2019, 05:35 WIB
Rusunawa Pasar Rumput Kementerian PUPRRusunawa Pasar Rumput

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta menyatakan, payung hukum dibutuhkan untuk menentukan besaran tarif sewa yang dikenakan bagi masyarakat untuk tinggal di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pasar Rumput.

"Itu belum, masih dikaji oleh PD Pasar Jaya sebagai pengelola berapa tarifnya yang akan dikenakan. Karena ini kan beda bukan retribusi yah," kata Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran serta Masyarakat DPRKP DKI Jakarta, Meli Budiastuti, di Jakarta, Selasa (22/10/2019), seperti dikutip Antara.

Meli menyebutkan, jika pengelola adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka tarif tersebut tidak masuk dalam kategori retribusi, tetapi tarif layanan perumahan.

"Tentunya untuk mengenakan tarif itu harus ada payung hukumnya, inilah yang menjadi tugas kita mempercepat penerbitan payung hukum tadi yang bisa berupa Pergub, diatur mekanisme pemberian unit rumahnya, termasuk tarif layanan perumahan," ucap Meli.

Saat ini, lanjut dia, payung hukum tersebut sudah dikonsepkan dan masih dalam tahap pembahasan oleh biro hukum DKI, biro penataan kota dan lingkungan hidup (PKLH) dan PD Pasar Jaya selaku pengelola.

"Nanti semua biro diundang dalam pertemuan selanjutnya sebelum kami sampaikan pada jajaran pimpinan di Balai Kota DKI untuk disampaikan hasilnya," ucap Meli.

Kendati demikian, Meli menyatakan, tidak ada kemungkinan pemberlakuan tarif cuma-cuma (gratis) meski mereka termasuk masyarakat terprogram relokasi karena bangunan rumahnya terdampak normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

"Meski bangunan sendiri, kan memanfaatkan lahan pemerintah dan beberapa di antaranya sudah dimanfaatkan bahkan untuk kontrakan. Jadi kekhususan yang diberikan adalah hanya berupa tarif terprogram saja, sehingga berbeda dengan tarif umumnya," tutur Meli.

Sebelumnya, DPRKP DKI Jakarta menyatakan masyarakat yang terdampak normalisasi daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung akan mendapatkan keringanan rusunawa Pasar Rumput.

"Mekanisme tarif dan sasaran rusunawa itu memang untuk warga yang terkena dampak normalisasi dan itu sudah dijelaskan dalam nota PKS (Perjanjian Kerja Sama)," kata Meli Budiastuti, di Jakarta, Selasa.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7.666 Orang Ajukan SIKM, Hanya 1.422 yang Disetujui

7.666 Orang Ajukan SIKM, Hanya 1.422 yang Disetujui

Megapolitan
Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

Megapolitan
Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

Megapolitan
Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Megapolitan
Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

Megapolitan
Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

Megapolitan
Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

Megapolitan
THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

Megapolitan
Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

Megapolitan
Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

Megapolitan
Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

Megapolitan
Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

Megapolitan
171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

Megapolitan
Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

Megapolitan
Simak Jadwal PPDB SD dan SMP Tahun Ajaran 2020-2021 di Kota Tangerang

Simak Jadwal PPDB SD dan SMP Tahun Ajaran 2020-2021 di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X