Budi menyampaikan, relawan Projo yang telah memberi dukungan saat kampanye hingga kini, tidak pernah khawatir terhadap pilihan Jokowi dalam menentukan menteri.
"Itu kan hak prerogatif Presiden, pokoknya kami dukung. Iya kami dukung saja," ucap Budi.
Berbeda dengan relawan Jokowi Mania dan Pro Jokowi, Koordinator Nasional Relawan Jokowi Poros Benhil Aznil Tan menolak Prabowo menjadi menteri kabinet Jokowi.
Aznil menilai Prabowo terlibat kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada 1998.
Aznil dan beberapa aktivis 98 bahkan memprotes sikap Jokowi yang memasukkan Prabowo ke dalam kabinet dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.
"Prabowo itu adalah pelanggar HAM, harus tuntaskan dulu, harus clear-kan dulu. Itu agenda kami sebagai aktivis 98, dari dulu kami kawal," kata Aznil yang juga aktivis 98.
Aznil Tan juga menyatakan, sistem demokrasi di Indonesia tidak akan sehat jika Prabowo menjadi menteri. Sebab, Prabowo merupakan pesaing Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019.
Bergabungnya Prabowo dengan Kabinet Kerja Jilid 2, kata Aznil, akan melemahkan oposisi. Karena itu, Prabowo dan partainya, Gerindra, sebaiknya tetap menjadi oposisi.
"Itu tidak sehatlah demokrasi dengan hadirnya Prabowo dalam kabinet," tutur dia.
Sementara itu, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengingatkan Prabowo untuk berhati-hati mengambil keputusan.
Dia khawatir keputusan yang diambil Prabowo merusak reputasinya dan menghancurkan Gerindra.
"Kami mengingatkan Prabowo Subianto untuk hati-hati, jangan sampai dipermalukan di kemudian hari sehingga akan rusak reputasi beliau dan menghancurkan Gerindra di 2024 nanti," ujar Slamet.
PA 212 merupakan kelompok yang mendukung Prabowo pada Pilpres 2019.
Meski demikian, Slamet tidak mempermasalahkan dan mendukung apa pun keputusan Prabowo.
Meski Prabowo menjadi menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf, PA 212 akan tetap berpegang pada hasil Ijtima Ulama 4.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.