Melunaknya Fraksi Nasdem DPRD DKI: Dulu Tukang Kritik, Kini Terus Dukung Kebijakan Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinamika politik memang tak dapat ditebak. Orang yang sebelumnya lawan, bisa menjadi kawan dalam waktu sekejap. 

Hal ini juga terjadi pada Partai Nasdem di DKI Jakarta. Pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, partai ini selalu menjadi pendukung. Dukungan ditunjukan lewat sikap fraksi mereka di DPRD DKI Jakarta. 

Partai Nasdem dua tahun lalu memang menjadi pengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat saat keduanya mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Dengan menjadi partai pengusung Ahok, Nasdem otomatis berseberangan kubu dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang kemudian terpilih sebagai orang nomor satu dan nomor dua di Jakarta.

Gencar mengkritik

Sikap berseberangan itu tetap ditunjukan setelah Ahok lengser dan Anies menjadi gubernur. 

Sebagai oposisi, Nasdem menjadi salah satu fraksi di DPRD DKI Jakarta yang gencar menyoroti dan mengkritik kebijakan Anies.

Salah satunya ketika Anies melakukan perombakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Saat itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus justru mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kekosongan pimpinan SKPD.

"Itu kan kembali lagi kepada kurang cepatnya Gubernur menemukan orang atau hampir dua tahun menjabat masih meraba-raba soal potensi dari pada SDM aparatur yang ada di Pemprov DKI," ujar Bestari ketika dihubungi wartawan, Selasa (25/6/2019) lalu.

Baca juga: Saling Sindir dengan Anies soal Sampah Jakarta, Siapa Bestari Barus?

Menurut Bestari, kondisi itu lebih mendesak untuk diselesaikan. Sebab, kekosongan pejabat bisa berdampak pada kinerja SKPD yang melambat.

Buktinya, kata Bestari, ada pada besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun lalu. Menurut dia, pada 2018, silpa DKI mencapai Rp 17,4 triliun.

Hal lainnya yang menjadi polemik besar dan sempat memicu saling sindir antara Anies dan Fraksi Nasdem adalah ketika Bestari Barus menyindir masalah sampah Jakarta di hadapan Pemerintah Kota Surabaya.

Polemik soal pengelolaan sampah ini bermula saat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Senin (29/7/2019).

Bapemperda yang diwakili Bestari Barus, diterima langsung oleh Risma.

Dalam pertemuan itu, Bestari menyebutkan anggaran pengelolaan sampah di Jakarta mencapai Rp 3,7 triliun.

Bestari juga mengkritik pengelolaan sampah di Jakarta masih menggunakan pola konvensional, yakni dengan cara ditumpuk di TPST Bantargebang.

"Namun pada 2021 nanti, TPA tersebut akan mengalami overload, sehingga dibutuhkan teknologi pengelolaan seperti di Kota Surabaya," ujar Bestari saat itu.

Anies lalu merasa Bestari ingin menyerangnya. Anies sempat melontarkan pernyataan balasan untuk Bestari. Pernyataan Bestari itu sebenarnya menceritakan soal pengelolaan sampah sebelum dia menjabat sebagai gubernur.

"Yang dikatakan Pak Bestari mungkin maksudnya mau nyerang gubernur sekarang, tapi malah justru nyerang gubernur-gubernur yang sebelumnya. Jadi, hati-hati tuh Pak Bestari," ujar Anies, Rabu (31/7/2019).