Target Pendapatan 2020 Turun Rp 1 Triliun, Rencana Anggaran DKI Dinilai Pesimistis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta S Andyka kaget saat mendengar revisi Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Ia mengaku kaget karena revisi KUA-PPAS 2020 menurun lebih kurang Rp 6 triliun, tepatnya dari Rp 95,99 triliun menjadi Rp 89,441 triliun.

Pendapatan asli daerah (PAD) pun menurun dari Rp 57,71 triliun menjadi Rp 56,71 triliun.

Andyka menyebutkan bahwa PAD hasil revisi ini tampak pesimistis.

"Di sini cukup kaget di pendapatan hanya Rp 1 triliun yang terlihat penurunan tapi di kerangka turunnya lumayan banyak. Dari pajak daerah direvisi kok pesimis sekali," ujar Andyka dalam rapat anggaran di ruang serbaguna, lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Sekda Ingatkan DPRD DKI Bisa Tak Gajian Setengah Tahun Jika Telat Bahas Anggaran

Rancangan KUA-PPAS ini pun secara keseluruhan disebut sebagai rancangan yang pesimistis.

Ia mempertanyakan apakah penurunan usulan anggaran ini untuk mengantisipasi adanya dana yang tidak cair.

"Apakah ini mengantisipasi seperti sebelumnya seperti dana perimbangan tidak cair Rp 5 triliun? Sehingga dana APBD 2020 bisa jadi dana yang optimis," kata dia.

Andyka juga menyoroti dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta yang terbilang besar meski sudah mengalami penurunan dari Rp 9,7 triliun jadi Rp 8 triliun.

Baca juga: DPRD DKI Kritik Alokasi Dana Hibah yang Naik Tiap Tahun

"Terkait pemberian pinjaman daerah dari 2 jadi 1 (turun Rp 1 triliun) kami ingin bilang PMD tidak terlalu jadi prioritas tapi belanja yang bersentuhan dengan masyarakat itu yang diprioritaskan," tuturnya.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta merevisi besaran usulan anggaran dalam KUA-PPAS untuk APBD 2020.

Revisi anggaran dalam KUA-PPAS 2020 yang diusulkan adalah sebesar Rp 89,441 triliun.

Padahal dalam rancangan KUA-PPAS sebelumnya diusulkan sebesar Rp 95,99 triliun. Artinya ada perubahan kurang lebih Rp 6 triliun.

"Perhitungan kami eksekutif sampai kemarin sore Rp 89,44 triliun," ucap Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.