Anies soal UMP DKI 2020: Arahnya Akan Sesuai Keputusan Pemerintah

Kompas.com - 23/10/2019, 15:52 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (23/10/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2020 dalam waktu dekat.

Meski belum final, Anies menuturkan, UMP yang ditetapkan akan mengarah pada keputusan pemerintah, yakni naik 8,51 persen dari UMP 2019 sebesar Rp 3.940.973.

"Arahnya kami akan sesuai dengan keputusan pemerintah, belum final ini, tapi arahnya begitu, seperti juga tahun lalu," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

Jika naik 8,51 persen dari Rp 3,9 juta, maka UMP DKI 2020 akan mencapai sekitar Rp 4,2 juta per bulan.

Anies menyampaikan, selain menaikkan UMP, Pemprov DKI juga akan membantu menurunkan biaya hidup dengan memberikan Kartu Pekerja.

Kartu Pekerja diperuntukan bagi pekerja yang memiliki gaji maksimal 10 persen lebih besar dari UMP.

Baca juga: 2 Tahun Pemerintahan, Anies Klaim Ada 1,1 Juta Warga Terima KJP Plus hingga Kartu Pekerja

Dengan kartu tersebut, pekerja bisa membeli harga pangan lebih murah, gratis naik transjakarta, hingga anak-anaknya mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

"Ada peningkatan dari pemasukannya dengan UMP yang bertambah, tetapi juga biaya hidupnya dibantu sehingga biaya hidup lebih rendah. Dengan begitu, mereka bisa menabung," kata Anies.

Dewan Pengupahan DKI Jakarta sebelumnya mengusulkan dua angka UMP DKI 2020 kepada Anies, yakni Rp 4.276.349,906 dan Rp 4.619.878,99 per bulan.

Baca juga: Minta UMP DKI di Atas Rp 4,3 Juta, KSPI: Buruh Butuh Parfum dan Kuota Internet

Angka Rp 4,2 juta diusulkan unsur pengusaha dan pemerintah, sementara angka Rp 4,6 juta diusulkan oleh serikat pekerja.

Unsur pengusaha mengusulkan UMP sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yakni naik 8,51 persen dari UMP 2019.

Sementara itu, unsur serikat pekerja mengusulkan UMP dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp 3.965.221, kenaikan inflasi 3,39 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Dapat Bantuan Sarung Tangan hingga Hand Sanitizer dari Masyarakat dan Swasta

Pemprov DKI Dapat Bantuan Sarung Tangan hingga Hand Sanitizer dari Masyarakat dan Swasta

Megapolitan
Tingkat Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Capai 11 Persen

Tingkat Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Capai 11 Persen

Megapolitan
Bus AKAP di Terminal Tanjung Priok Dikurangi untuk Cegah Covid-19

Bus AKAP di Terminal Tanjung Priok Dikurangi untuk Cegah Covid-19

Megapolitan
Penumpang Bus Sempat Mencapai 1.000 pada Sabtu Lalu, Ini Kata Kepala Terminal Kalideres

Penumpang Bus Sempat Mencapai 1.000 pada Sabtu Lalu, Ini Kata Kepala Terminal Kalideres

Megapolitan
Pemprov DKI Butuh Bantuan APD, Sarung Tangan, dan Masker untuk Tenaga Medis

Pemprov DKI Butuh Bantuan APD, Sarung Tangan, dan Masker untuk Tenaga Medis

Megapolitan
Awal Mula Emak-emak Bantu Mahasiswa Rantau UI yang 'Terjebak' dalam Pandemi Covid-19

Awal Mula Emak-emak Bantu Mahasiswa Rantau UI yang "Terjebak" dalam Pandemi Covid-19

Megapolitan
Stok Menipis, PMI Kota Tangerang Antar Jemput Donor Darah

Stok Menipis, PMI Kota Tangerang Antar Jemput Donor Darah

Megapolitan
Apartemen Lippo di Mampang Jadi RS Darurat Covid-19, Penghuni Diminta Tidak Khawatir

Apartemen Lippo di Mampang Jadi RS Darurat Covid-19, Penghuni Diminta Tidak Khawatir

Megapolitan
Dua Tenaga Medis di Jakarta Positif Covid-19 dalam Keadaan Hamil

Dua Tenaga Medis di Jakarta Positif Covid-19 dalam Keadaan Hamil

Megapolitan
84 Orang Tenaga Medis di DKI Positif Corona

84 Orang Tenaga Medis di DKI Positif Corona

Megapolitan
Cegah Penyebaran Covid-19, Warga Malaka Jaya Tutup Jalan yang Kerap Jadi Tempat Nongkrong

Cegah Penyebaran Covid-19, Warga Malaka Jaya Tutup Jalan yang Kerap Jadi Tempat Nongkrong

Megapolitan
Yayasan Sosial Umat Buddha Siapkan Peti Gratis untuk Jenazah Pasien Covid-19 di Kota Bekasi

Yayasan Sosial Umat Buddha Siapkan Peti Gratis untuk Jenazah Pasien Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Jumlah Penumpang di Terminal Bus Kalideres Turun Lebih dari 50 Persen Sejak Imbauan Tidak Mudik

Jumlah Penumpang di Terminal Bus Kalideres Turun Lebih dari 50 Persen Sejak Imbauan Tidak Mudik

Megapolitan
UPDATE Covid-19 DKI Jakarta: 794 Positif, 51 Sembuh, 87 Meninggal

UPDATE Covid-19 DKI Jakarta: 794 Positif, 51 Sembuh, 87 Meninggal

Megapolitan
Penipu Modus Jual Masker Murah Gunakan Hasil Kejahatannya untuk Bayar Tiket Konser

Penipu Modus Jual Masker Murah Gunakan Hasil Kejahatannya untuk Bayar Tiket Konser

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X