Wali Kota Bekasi Dukung DPRD Rampungkan Perda Bantuan Hukum Warga Miskin

Kompas.com - 23/10/2019, 18:19 WIB
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Sumur Batu, Bantar Gebang, Bekasi, Jumat (19/7/2019). KOMPAS.com/VITORIO MANTALEANWali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Sumur Batu, Bantar Gebang, Bekasi, Jumat (19/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku bakal mendukung langkah DPRD Kota Bekasi yang akan menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang bantuan hukum kepada warga miskin.

"Enggak ada yang enggak dukung, karena saya kan bilang, tidak ada birokrasi hebat atau legislatif kuat, yang ada saling mengisi," sebut pria yang akrab disapa Pepen itu, Rabu (23/10/2019), di RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.

Pepen meyakini bahwa para anggota Dewan bakal merumuskan perda itu secara rinci dan matang.

Baca juga: Wali Kota Gemas, 70.000 Warga Bekasi Masih Pakai Suket Gara-gara Blanko E-KTP Langka

Namun, Pepen berharap agar DPRD mau mengoordinasikan rancangan perda itu dengan jajarannya.

Soalnya, apa pun perdanya, penerapan ada di tangan eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi.

"Pasti nanya ke kita apa-apa, karena yang teknis birokrasi. Ada aspek-aspek lain yang perlu pertimbangan kita sebagai yang melaksanakan," Pepen mengungkapkan.

"Memang dia (DPRD) legislasi, tapi yang menerapkan eksekutif. (Nanti) jalan atau enggak, makanya harus koordinasi dengan eksekutif," tambah dia.

Baca juga: Kunjungan Kerja ke Bali, Wali Kota Bekasi Siap Terapkan E-Pajak

Badan Perencanaan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Kota Bekasi tengah memfinalisasi rancangan perda (raperda) bantuan hukum bagi warga miskin.

Ketua Bapperda DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang menyatakan, raperda tersebut jadi yang paling depan progresnya dibandingkan lima perda prioritas lainnya yang sama-sama telah dibahas oleh anggota Dewan periode sebelumnya.

"Yang sudah selesai, karena prioritas, raperda tentang bantuan hukum bagi rakyat miskin. Saya belum baca (detailnya), tapi saya pikir ini penting," ujar pria yang akrab disapa Nico itu kepada Kompas.com di kantornya, Senin (7/10/2019) siang.

Nico mengatakan, output raperda ini semacam lembaga bantuan hukum (LBH) yang tidak memungut bayaran dari warga miskin.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[BERITA FOTO] Bumi Tak Pilih Kasih di Kuburan Cina

[BERITA FOTO] Bumi Tak Pilih Kasih di Kuburan Cina

Megapolitan
Apa Alasan Pemprov DKI Jakarta Pilih PT Bahana sebagai Kontraktor Revitalisasi Monas?

Apa Alasan Pemprov DKI Jakarta Pilih PT Bahana sebagai Kontraktor Revitalisasi Monas?

Megapolitan
Polisi Tangkap Pelaku yang Setubuhi Remaja dengan Iming-iming Main Sinetron

Polisi Tangkap Pelaku yang Setubuhi Remaja dengan Iming-iming Main Sinetron

Megapolitan
Sekda DKI Sebut Pohon Dipindahkan agar Monas Langsung Terlihat dari Pintu Masuk

Sekda DKI Sebut Pohon Dipindahkan agar Monas Langsung Terlihat dari Pintu Masuk

Megapolitan
Kadis SDA Sebut Video Genangan di Monas Sampai 30 Sentimeter Hoaks

Kadis SDA Sebut Video Genangan di Monas Sampai 30 Sentimeter Hoaks

Megapolitan
Underpass Kemayoran Banjir 2,5 Meter, Pemprov DKI Sebut Itu Wewenang Kemensetneg

Underpass Kemayoran Banjir 2,5 Meter, Pemprov DKI Sebut Itu Wewenang Kemensetneg

Megapolitan
Sutiyoso Pernah Tolak Program Menteri yang Ingin Bangun Situ di Monas

Sutiyoso Pernah Tolak Program Menteri yang Ingin Bangun Situ di Monas

Megapolitan
Mengenal Sejarah di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa

Mengenal Sejarah di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa

Megapolitan
Tidak Hanya Hari Ini, Banjir di Monas Sudah Terjadi Berkali-kali

Tidak Hanya Hari Ini, Banjir di Monas Sudah Terjadi Berkali-kali

Megapolitan
Sekda DKI: Pembangunan Monas Belum Pernah Selesai, Presiden Pertama Pun Belum Meresmikan

Sekda DKI: Pembangunan Monas Belum Pernah Selesai, Presiden Pertama Pun Belum Meresmikan

Megapolitan
100 Personel Gabungan Jaga Wihara Dharma Bakti Saat Imlek

100 Personel Gabungan Jaga Wihara Dharma Bakti Saat Imlek

Megapolitan
Kasus Pengaturan Skor Persikasi Vs Perses Sumedang Segera Disidangkan

Kasus Pengaturan Skor Persikasi Vs Perses Sumedang Segera Disidangkan

Megapolitan
Sebelum Dipindahkan, Pohon yang Ditebang di Monas Disehatkan di Kebun Bibit

Sebelum Dipindahkan, Pohon yang Ditebang di Monas Disehatkan di Kebun Bibit

Megapolitan
Polisi Duga Pelaku Masturbasi Depan Bocah di Cikarang Timur Eksibisionis

Polisi Duga Pelaku Masturbasi Depan Bocah di Cikarang Timur Eksibisionis

Megapolitan
Seluruh Gardu Listrik PLN Jakarta yang Padam akibat Banjir Sudah Menyala

Seluruh Gardu Listrik PLN Jakarta yang Padam akibat Banjir Sudah Menyala

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X