Wali Kota Bekasi Dukung DPRD Rampungkan Perda Bantuan Hukum Warga Miskin

Kompas.com - 23/10/2019, 18:19 WIB
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Sumur Batu, Bantar Gebang, Bekasi, Jumat (19/7/2019). KOMPAS.com/VITORIO MANTALEANWali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Sumur Batu, Bantar Gebang, Bekasi, Jumat (19/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku bakal mendukung langkah DPRD Kota Bekasi yang akan menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang bantuan hukum kepada warga miskin.

"Enggak ada yang enggak dukung, karena saya kan bilang, tidak ada birokrasi hebat atau legislatif kuat, yang ada saling mengisi," sebut pria yang akrab disapa Pepen itu, Rabu (23/10/2019), di RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.

Pepen meyakini bahwa para anggota Dewan bakal merumuskan perda itu secara rinci dan matang.

Baca juga: Wali Kota Gemas, 70.000 Warga Bekasi Masih Pakai Suket Gara-gara Blanko E-KTP Langka


Namun, Pepen berharap agar DPRD mau mengoordinasikan rancangan perda itu dengan jajarannya.

Soalnya, apa pun perdanya, penerapan ada di tangan eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi.

"Pasti nanya ke kita apa-apa, karena yang teknis birokrasi. Ada aspek-aspek lain yang perlu pertimbangan kita sebagai yang melaksanakan," Pepen mengungkapkan.

"Memang dia (DPRD) legislasi, tapi yang menerapkan eksekutif. (Nanti) jalan atau enggak, makanya harus koordinasi dengan eksekutif," tambah dia.

Baca juga: Kunjungan Kerja ke Bali, Wali Kota Bekasi Siap Terapkan E-Pajak

Badan Perencanaan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Kota Bekasi tengah memfinalisasi rancangan perda (raperda) bantuan hukum bagi warga miskin.

Ketua Bapperda DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang menyatakan, raperda tersebut jadi yang paling depan progresnya dibandingkan lima perda prioritas lainnya yang sama-sama telah dibahas oleh anggota Dewan periode sebelumnya.

"Yang sudah selesai, karena prioritas, raperda tentang bantuan hukum bagi rakyat miskin. Saya belum baca (detailnya), tapi saya pikir ini penting," ujar pria yang akrab disapa Nico itu kepada Kompas.com di kantornya, Senin (7/10/2019) siang.

Nico mengatakan, output raperda ini semacam lembaga bantuan hukum (LBH) yang tidak memungut bayaran dari warga miskin.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bekasi Sulit Sediakan 30 Persen Ruang Terbuka Hijau

Bekasi Sulit Sediakan 30 Persen Ruang Terbuka Hijau

Megapolitan
300 Personel Polantas Disiagakan di Sekitar Monas Selama Aksi 212

300 Personel Polantas Disiagakan di Sekitar Monas Selama Aksi 212

Megapolitan
BPOM: Obat Hexymer 2 yang Disita Polisi Seharusnya Tak Lagi Beredar Sejak 2016

BPOM: Obat Hexymer 2 yang Disita Polisi Seharusnya Tak Lagi Beredar Sejak 2016

Megapolitan
Bangunan SMKN 24 Jakarta Rusak Berat, Atap 8 Kelas Roboh

Bangunan SMKN 24 Jakarta Rusak Berat, Atap 8 Kelas Roboh

Megapolitan
9 Warga Batan Indah Diperiksa Kesehatannya, 2 Orang Terkontaminasi Radioaktif

9 Warga Batan Indah Diperiksa Kesehatannya, 2 Orang Terkontaminasi Radioaktif

Megapolitan
Anies Ajak Murid-murid Sang Ibu Kirimkan Kisah sebagai Kado Ulang Tahun

Anies Ajak Murid-murid Sang Ibu Kirimkan Kisah sebagai Kado Ulang Tahun

Megapolitan
Siap Dilamar, Eks Calon Independen di Pilkada Depok 2020 Akan Dekati Elite Parpol

Siap Dilamar, Eks Calon Independen di Pilkada Depok 2020 Akan Dekati Elite Parpol

Megapolitan
Pemkot Tangerang Laporkan Wartawan Gadungan yang Buat Keributan di Sekolah ke Polisi

Pemkot Tangerang Laporkan Wartawan Gadungan yang Buat Keributan di Sekolah ke Polisi

Megapolitan
Ingin Jalanan Rusak Diperbaiki? Ini Cara Mengadu ke Bina Marga

Ingin Jalanan Rusak Diperbaiki? Ini Cara Mengadu ke Bina Marga

Megapolitan
Ada Aksi 212, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas Agar Tak Kena Macet

Ada Aksi 212, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas Agar Tak Kena Macet

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim Sudah Sosialisasikan Pergub Larangan Kantong Plastik di 55 Pusat Perbelanjaan

Pemprov DKI Klaim Sudah Sosialisasikan Pergub Larangan Kantong Plastik di 55 Pusat Perbelanjaan

Megapolitan
Klinik yang Jual Jutaan Butir Psikotropika di Koja Sudah Beroperasi Selama Tiga Tahun

Klinik yang Jual Jutaan Butir Psikotropika di Koja Sudah Beroperasi Selama Tiga Tahun

Megapolitan
Tangkap Aulia Farhan, Polisi Duga Ada Artis Lain yang Konsumsi Narkoba

Tangkap Aulia Farhan, Polisi Duga Ada Artis Lain yang Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Polisi Grebek Klinik Penjual 2,5 Juta Butir Psikotropika di Koja

Polisi Grebek Klinik Penjual 2,5 Juta Butir Psikotropika di Koja

Megapolitan
Kurangi Sampah di TPST, Anies Minta Masyarakat Olah 30 Persen Sampah di Lingkungan Sendiri

Kurangi Sampah di TPST, Anies Minta Masyarakat Olah 30 Persen Sampah di Lingkungan Sendiri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X