Anggota DPRD Kritik Pemprov DKI Terus Beli Lahan, tetapi Terbengkalai

Kompas.com - 23/10/2019, 19:47 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Viani Limardi saat ditemui di ruangannya, lantai 4, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/9/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Viani Limardi saat ditemui di ruangannya, lantai 4, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/9/2019)
Penulis Nursita Sari
|

"PSI merasa kami tidak akan bisa ketok begitu saja. Kami minta SKPD kirimkan daftar asetnya, sudah tiga minggu tidak ada SKPD yang kirim. Tolong kirimkan kepada kami supaya bisa dicek dengan baik," ucap Viani.

Baca juga: Anies soal UMP DKI 2020: Arahnya Akan Sesuai Keputusan Pemerintah

Sejumlah SKPD mengajukan anggaran pembebasan lahan dalam rancangan KUA-PPAS 2020.

Dinas Bina Marga mengajukan anggaran Rp 600 miliar untuk membebaskan lahan.

Dinas Lingkungan Hidup menganggarkan Rp 399,9 miliar untuk pengadaan lahan intermediate treatment facility (ITF) dan Rp 50,1 miliar untuk pengadaan lahan parkir alat berat dan kendaraan.

Kemudian, Dinas Sumber Daya Air menganggarkan Rp 600 miliar untuk pembebasan tanah.

Dinas Kehutanan menganggarkan Rp 1 triliun untuk pengadaan 12,5 hektar tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) taman, Rp 166,2 miliar untuk 3 hektar tanah RTH makam, dan Rp 604,8 miliar untuk 7,5 hektar tanah untuk RTH hutan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X