Anggota DPRD Kritik Pemprov DKI Terus Beli Lahan, tetapi Terbengkalai

Kompas.com - 23/10/2019, 19:47 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Viani Limardi saat ditemui di ruangannya, lantai 4, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/9/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Viani Limardi saat ditemui di ruangannya, lantai 4, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/9/2019)
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Viani Limardi mengkritik besarnya anggaran pembebasan lahan yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta.

Kritik itu disampaikan saat pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu khususnya menyoroti anggaran pembebasan lahan yang dialokasikan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) mitra Komisi D DPRD DKI, seperti Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, hingga Dinas Kehutanan.

Baca juga: Pemprov DKI Belum Serius Tangani Banjir, Gembong: Saya Diomelin Warga

Viani menuturkan, selama ini banyak lahan yang akhirnya terbengkalai setelah dibeli oleh Pemprov DKI.

"Pengelolaan aset tersebut tidak maksimal, sedangkan kita tiap tahun anggaran terus membeli aset atau lahan," kata Viani dalam rapat di Gedung DPRD DKI, Rabu (23/10/2019).

Menurut Viani, lahan yang terbengkalai berpotensi diduduki masyarakat. Hal itu akan menimbulkan masalah untuk Pemprov DKI.

"Itu akan membawa dampak lebih lanjut untuk Pemprov. Lahan lama kita biarkan, akan datang lagi masyarakat tinggal di situ, sengketa lagi," kata dia.

Baca juga: Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI: Kami Belum Lihat Kinerja Optimal TGUPP

Fraksi PSI DPRD DKI, kata Viani, sudah meminta seluruh SKPD Pemprov DKI Jakarta mengirimkan daftar aset mereka.

PSI ingin memeriksa kondisi aset tersebut untuk memastikan peruntukannya.

Viani berujar, Fraksi PSI tidak bisa asal menyetujui anggaran pembebasan lahan sebelum mengetahui peruntukan lahan-lahan yang sudah dibebaskan.

"PSI merasa kami tidak akan bisa ketok begitu saja. Kami minta SKPD kirimkan daftar asetnya, sudah tiga minggu tidak ada SKPD yang kirim. Tolong kirimkan kepada kami supaya bisa dicek dengan baik," ucap Viani.

Baca juga: Anies soal UMP DKI 2020: Arahnya Akan Sesuai Keputusan Pemerintah

Sejumlah SKPD mengajukan anggaran pembebasan lahan dalam rancangan KUA-PPAS 2020.

Dinas Bina Marga mengajukan anggaran Rp 600 miliar untuk membebaskan lahan.

Dinas Lingkungan Hidup menganggarkan Rp 399,9 miliar untuk pengadaan lahan intermediate treatment facility (ITF) dan Rp 50,1 miliar untuk pengadaan lahan parkir alat berat dan kendaraan.

Kemudian, Dinas Sumber Daya Air menganggarkan Rp 600 miliar untuk pembebasan tanah.

Dinas Kehutanan menganggarkan Rp 1 triliun untuk pengadaan 12,5 hektar tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) taman, Rp 166,2 miliar untuk 3 hektar tanah RTH makam, dan Rp 604,8 miliar untuk 7,5 hektar tanah untuk RTH hutan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangerang Keluarkan Seruan Penggunaan Masker di Luar Rumah

Pemkot Tangerang Keluarkan Seruan Penggunaan Masker di Luar Rumah

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 5 April di Depok: 64 Pasien Positif, 8 Meninggal

[UPDATE] Covid-19 5 April di Depok: 64 Pasien Positif, 8 Meninggal

Megapolitan
BMKG: Bekasi, Depok, dan Bogor Berpeluang Hujan Siang-Sore Nanti

BMKG: Bekasi, Depok, dan Bogor Berpeluang Hujan Siang-Sore Nanti

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 Depok: 126 dari 2.747 Warga Positif, Versi Rapid Test

[UPDATE] Covid-19 Depok: 126 dari 2.747 Warga Positif, Versi Rapid Test

Megapolitan
Pemkot Depok Bikin Pasar Online, Warga Tinggal Hubungi Pedagang untuk Belanja

Pemkot Depok Bikin Pasar Online, Warga Tinggal Hubungi Pedagang untuk Belanja

Megapolitan
Asyik Minum Kopi di Warkop, Pemuda Bekasi Meninggal Dikeroyok 50 Orang

Asyik Minum Kopi di Warkop, Pemuda Bekasi Meninggal Dikeroyok 50 Orang

Megapolitan
Seorang Pemuda Tewas akibat Tawuran Antardua Kelompok di Tebet

Seorang Pemuda Tewas akibat Tawuran Antardua Kelompok di Tebet

Megapolitan
PHK Massal di Tengah Pandemi Covid-19 dan Upaya Pemerintah Berikan Insentif

PHK Massal di Tengah Pandemi Covid-19 dan Upaya Pemerintah Berikan Insentif

Megapolitan
Polda Metro Jaya Kerahkan 60 Personel untuk Kawal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Polda Metro Jaya Kerahkan 60 Personel untuk Kawal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Pencabutan Kebijakan Ganjil Genap Diperpanjang Hingga 19 April 2020

Pencabutan Kebijakan Ganjil Genap Diperpanjang Hingga 19 April 2020

Megapolitan
Mau Keluar Rumah Hari Ini? Jangan Lupa Pakai Masker

Mau Keluar Rumah Hari Ini? Jangan Lupa Pakai Masker

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Physical Distancing Tak Terlaksana, Warga Padati Pasar | Penumpang Tanpa Masker Dilarang Masuk Stasiun

[POPULER JABODETABEK] Physical Distancing Tak Terlaksana, Warga Padati Pasar | Penumpang Tanpa Masker Dilarang Masuk Stasiun

Megapolitan
Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

Megapolitan
Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Megapolitan
Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X