Anggota DPRD Kritik Pemprov DKI Terus Beli Lahan, tetapi Terbengkalai

Kompas.com - 23/10/2019, 19:47 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Viani Limardi saat ditemui di ruangannya, lantai 4, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/9/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Viani Limardi saat ditemui di ruangannya, lantai 4, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/9/2019)
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Viani Limardi mengkritik besarnya anggaran pembebasan lahan yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta.

Kritik itu disampaikan saat pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu khususnya menyoroti anggaran pembebasan lahan yang dialokasikan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) mitra Komisi D DPRD DKI, seperti Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, hingga Dinas Kehutanan.

Baca juga: Pemprov DKI Belum Serius Tangani Banjir, Gembong: Saya Diomelin Warga


Viani menuturkan, selama ini banyak lahan yang akhirnya terbengkalai setelah dibeli oleh Pemprov DKI.

"Pengelolaan aset tersebut tidak maksimal, sedangkan kita tiap tahun anggaran terus membeli aset atau lahan," kata Viani dalam rapat di Gedung DPRD DKI, Rabu (23/10/2019).

Menurut Viani, lahan yang terbengkalai berpotensi diduduki masyarakat. Hal itu akan menimbulkan masalah untuk Pemprov DKI.

"Itu akan membawa dampak lebih lanjut untuk Pemprov. Lahan lama kita biarkan, akan datang lagi masyarakat tinggal di situ, sengketa lagi," kata dia.

Baca juga: Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI: Kami Belum Lihat Kinerja Optimal TGUPP

Fraksi PSI DPRD DKI, kata Viani, sudah meminta seluruh SKPD Pemprov DKI Jakarta mengirimkan daftar aset mereka.

PSI ingin memeriksa kondisi aset tersebut untuk memastikan peruntukannya.

Viani berujar, Fraksi PSI tidak bisa asal menyetujui anggaran pembebasan lahan sebelum mengetahui peruntukan lahan-lahan yang sudah dibebaskan.

"PSI merasa kami tidak akan bisa ketok begitu saja. Kami minta SKPD kirimkan daftar asetnya, sudah tiga minggu tidak ada SKPD yang kirim. Tolong kirimkan kepada kami supaya bisa dicek dengan baik," ucap Viani.

Baca juga: Anies soal UMP DKI 2020: Arahnya Akan Sesuai Keputusan Pemerintah

Sejumlah SKPD mengajukan anggaran pembebasan lahan dalam rancangan KUA-PPAS 2020.

Dinas Bina Marga mengajukan anggaran Rp 600 miliar untuk membebaskan lahan.

Dinas Lingkungan Hidup menganggarkan Rp 399,9 miliar untuk pengadaan lahan intermediate treatment facility (ITF) dan Rp 50,1 miliar untuk pengadaan lahan parkir alat berat dan kendaraan.

Kemudian, Dinas Sumber Daya Air menganggarkan Rp 600 miliar untuk pembebasan tanah.

Dinas Kehutanan menganggarkan Rp 1 triliun untuk pengadaan 12,5 hektar tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) taman, Rp 166,2 miliar untuk 3 hektar tanah RTH makam, dan Rp 604,8 miliar untuk 7,5 hektar tanah untuk RTH hutan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Modus Ojek Pangkalan Kelabui Penumpang di Terminal Kalideres, Tarif Rp 200.000 Disebut 20

Modus Ojek Pangkalan Kelabui Penumpang di Terminal Kalideres, Tarif Rp 200.000 Disebut 20

Megapolitan
 Fraksi PKS: Nurmansjah 12 Tahun Jadi Auditor, 10 Tahun Anggota Dewan, Pas dengan Anies

Fraksi PKS: Nurmansjah 12 Tahun Jadi Auditor, 10 Tahun Anggota Dewan, Pas dengan Anies

Megapolitan
Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Megapolitan
Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 10 RT di DKI Tergenang

Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 10 RT di DKI Tergenang

Megapolitan
Aksi 212 Berantas Korupsi, Dijaga Ribuan Polisi dan Selesai Tepat Waktu

Aksi 212 Berantas Korupsi, Dijaga Ribuan Polisi dan Selesai Tepat Waktu

Megapolitan
Kabar Terbaru Zat Radioaktif di Tangsel, Mengontaminasi Dua Warga Batan Indah

Kabar Terbaru Zat Radioaktif di Tangsel, Mengontaminasi Dua Warga Batan Indah

Megapolitan
Robohnya Atap SMKN 24: Antara Cuaca Buruk dan Indikasi Kecurangan Saat Direhab

Robohnya Atap SMKN 24: Antara Cuaca Buruk dan Indikasi Kecurangan Saat Direhab

Megapolitan
BMKG: Jakarta Diprediksi Turun Hujan Lokal Sore Ini

BMKG: Jakarta Diprediksi Turun Hujan Lokal Sore Ini

Megapolitan
Kritik Formula E di Monas, Ikatan Arsitek: Mereka Enggak Peduli soal Kesakralan

Kritik Formula E di Monas, Ikatan Arsitek: Mereka Enggak Peduli soal Kesakralan

Megapolitan
Minta Bayaran Rp 450.000 Setelah Antar 3 Penumpang, 3 Tukang Ojek Ditangkap Polisi

Minta Bayaran Rp 450.000 Setelah Antar 3 Penumpang, 3 Tukang Ojek Ditangkap Polisi

Megapolitan
Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Megapolitan
50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

Megapolitan
Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Megapolitan
Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X