Pemprov DKI Sebut Kenaikan Dana Hibah untuk Keperluan BOS hingga TNI

Kompas.com - 23/10/2019, 21:19 WIB
Kepala Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta Edi Sumantri KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta Edi Sumantri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta Edi Sumantri menjelaskan alasan mengapa anggaran belanja hibah naik setiap tahunnya.

Menurut Edi, anggaran belanja hibah diperuntukkan di beberapa sektor, seperti pendidikan terutama dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) hingga militer.

Adapun anggaran belanja hibah yang dialokasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 sebesar Rp 2,84 triliun.

"Belanja hibah untuk guru madrasah, termasuk untuk TNI. Jadi besarnya di sana. Lalu hibah Rp 813 miliar dana BOS untuk SD dan SLB swasta, SMP swasta, SMA swasta, dana BOS SMA swasta, PAUD. Jadi besarnya dana hibah semuanya untuk kembali ke masyarakat," jelas Edi dalam dalam rapat KUA-PPAS 2020 di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

Selain belanja hibah yang terus naik, belanja subsidi juga diketahui membengkak jika dibandingkan tahun lalu.

Tahun lalu belanja subsidi Rp 4,79 triliun, sementara pada tahun ini diusulkan sebesar Rp 7,02 triliun.

Baca juga: DPRD DKI Kritik Alokasi Dana Hibah yang Naik Tiap Tahun

Rinciannya belanja subsidi diperuntukkan bagi subsidi pangan sebesar Rp 1,068 triliun, subsidi transportasi Rp 5,3 triliun, kereta api sebesar Rp 1,6 triliun, revitalisasi septic tank Rp 10 miliar.

Sebelumnya, beberapa anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menyoroti anggaran belanja hibah sebesar Rp 2,84 triliun yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta dalam rancangan KUA-PPAS DKI 2020.

Anggota Banggar dari Fraksi Golkar Dimaz Raditya mengkritik anggaran hibah yang naik terus setiap tahun.

" Dana hibah tiap tahun naik, padahal kita tahu hibah tidak wajib," ujar Dimaz.

Sementara anggota Banggar dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Viani Limardi mempertanyakan kewajiban Pemprov DKI memberikan hibah kepada sejumlah instansi. Padahal, masih banyak kebutuhan rakyat yang memerlukan anggaran.

"Apakah kita punya kewajiban hibah sebesar itu, sedangkan kebutuhan masyarakat kita masih banyak," kata Viani.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Mahasiswa Ditangkap Saat Demo di Istana Bogor

Sejumlah Mahasiswa Ditangkap Saat Demo di Istana Bogor

Megapolitan
30 Rumah di Jakarta Utara Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

30 Rumah di Jakarta Utara Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

Megapolitan
6 RT di Jakarta Tergenang Setelah Hujan Deras Selasa Sore

6 RT di Jakarta Tergenang Setelah Hujan Deras Selasa Sore

Megapolitan
Kapolda Metro Jaya: Unjuk Rasa Hari Ini Berjalan Tertib

Kapolda Metro Jaya: Unjuk Rasa Hari Ini Berjalan Tertib

Megapolitan
Penindakan Bangunan di Bantaran Sungai di Jakarta Perlu Ketegasan Gubernur

Penindakan Bangunan di Bantaran Sungai di Jakarta Perlu Ketegasan Gubernur

Megapolitan
Ikut Demo di Istana Bogor, Seorang Remaja Ditarik Ibunya Pulang

Ikut Demo di Istana Bogor, Seorang Remaja Ditarik Ibunya Pulang

Megapolitan
Aktor Anjasmara Dipepet Penjambret di Jalan Sudirman Saat Bersepeda

Aktor Anjasmara Dipepet Penjambret di Jalan Sudirman Saat Bersepeda

Megapolitan
Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta Sisakan 2,1 Ton Sampah

Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta Sisakan 2,1 Ton Sampah

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Pengamat: Nasib Warga Terdampak Perlu Dipikirkan

Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Pengamat: Nasib Warga Terdampak Perlu Dipikirkan

Megapolitan
Muara Angke Banjir Rob Akibat Hujan Berhari-hari, Aktivitas Warga Terhambat

Muara Angke Banjir Rob Akibat Hujan Berhari-hari, Aktivitas Warga Terhambat

Megapolitan
Demo Tolak UU Cipta Kerja Tak Berujung Bentrok, Pangdam Jaya: Masyarakat yang Demo Luar Biasa

Demo Tolak UU Cipta Kerja Tak Berujung Bentrok, Pangdam Jaya: Masyarakat yang Demo Luar Biasa

Megapolitan
UPDATE 20 Oktober: Tertinggi Sejak Pandemi, Tingka Kesembuhan Covid-19 di Jakarta 84 Persen

UPDATE 20 Oktober: Tertinggi Sejak Pandemi, Tingka Kesembuhan Covid-19 di Jakarta 84 Persen

Megapolitan
Hari Terakhir PSBB Tangsel, Kasus Baru Covid-19 Tertinggi Selama Pandemi

Hari Terakhir PSBB Tangsel, Kasus Baru Covid-19 Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Kota Tangerang Punya Jalur Sepeda Sepanjang 20 Kilometer

Kota Tangerang Punya Jalur Sepeda Sepanjang 20 Kilometer

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bongkar Bangunan di Bantaran Kali, Pengamat: DPRD Perlu Cek ke Lapangan

Pemprov DKI Akan Bongkar Bangunan di Bantaran Kali, Pengamat: DPRD Perlu Cek ke Lapangan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X