Wali Kota Bekasi Minta Warga Melapor bila Tahu Pungli E-KTP

Kompas.com - 23/10/2019, 21:25 WIB
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Sumur Batu, Bantar Gebang, Bekasi, Jumat (19/7/2019). KOMPAS.com/VITORIO MANTALEANWali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Sumur Batu, Bantar Gebang, Bekasi, Jumat (19/7/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta warganya melapor apabila mengetahui praktik pungutan liar dalam pembuatan KTP elektronik.

Saat ini, blangko KTP elektronik masih langka di Bekasi. Sementara sekitar 70.000 warga Kota Bekasi belum mendapatkan e-KTP.

"Yang begitu (pungutan liar) enggak boleh. Kalau ada yang begitu, laporkan!" tegas pria yang akrab disapa Pepen itu kepada wartawan di RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Rabu (23/10/2019) petang.

Baca juga: Wali Kota Gemas, 70.000 Warga Bekasi Masih Pakai Suket Gara-gara Blanko E-KTP Langka

Pepen tak menampik jika ada saja celah transaksi haram akibat langkanya blangko e-KTP saat ini. Misalnya, membayar agar lebih cepat diproses.

"Nah kalau begitu terjadi kan berarti dia (pejabat) ada megang (blangko), tapi (penerbitan) blangkonya dibatasi buat sesuatu, yaitu ada permainan itu," jelas politikus Golkar tersebut.

Pepen mengatakan, sekitar 70.000 warganya masih membawa suket (surat keterangan pengganti KTP elektronik) ke mana-mana.

Sementara itu, suplai blangko e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya sekitar 500 keping per bulan.

Pepen menyebut, jajarannya berinisiatif mencetak sendiri blangko-blangko tersebut agar kebutuhan e-KTP warga segera terpenuhi.

Namun, hal itu terkendala regulasi yang mengatur bahwa pengadaan blangko e-KTP merupakan wewenang Kemendagri.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rasio Kasus Covid-19 di Kelurahan Kenari Jakpus Masih Tinggi, Ini Penyebabnya

Rasio Kasus Covid-19 di Kelurahan Kenari Jakpus Masih Tinggi, Ini Penyebabnya

Megapolitan
Bacok Orang hingga Tewas Saat Tawuran di Tambora, Pria Ini Ditangkap di Cilacap

Bacok Orang hingga Tewas Saat Tawuran di Tambora, Pria Ini Ditangkap di Cilacap

Megapolitan
Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang di Kelurahan Zona Merah Depok

Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang di Kelurahan Zona Merah Depok

Megapolitan
CFD Kota Bekasi Kembali Digelar Besok, PKL Dilarang Berjualan

CFD Kota Bekasi Kembali Digelar Besok, PKL Dilarang Berjualan

Megapolitan
Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok mulai 7 Juli jika...

Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok mulai 7 Juli jika...

Megapolitan
Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Wagub DKI Minta Warga Terbiasa Jalankan Protokol Kesehatan

Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Wagub DKI Minta Warga Terbiasa Jalankan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Banyak Pedagang Pasar yang Tak Mau Dites Swab

Wagub DKI Sebut Banyak Pedagang Pasar yang Tak Mau Dites Swab

Megapolitan
Cemburu, Suami Bacok Istri di Hadapan Anak di Bekasi

Cemburu, Suami Bacok Istri di Hadapan Anak di Bekasi

Megapolitan
Petugas Sekuriti Diduga Cabuli 4 Anak di Tangerang, KPAI: Edukasikan Anak soal Cari Pertolongan

Petugas Sekuriti Diduga Cabuli 4 Anak di Tangerang, KPAI: Edukasikan Anak soal Cari Pertolongan

Megapolitan
 Wagub DKI: Kami Gencar Lakukan Tes Covid-19 dan Lampaui Standar WHO

Wagub DKI: Kami Gencar Lakukan Tes Covid-19 dan Lampaui Standar WHO

Megapolitan
Kampus UI Jadi Lokasi Pelaksanaan UTBK 2020, Ini Protokol Kesehatannya

Kampus UI Jadi Lokasi Pelaksanaan UTBK 2020, Ini Protokol Kesehatannya

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Pengunjung Mal Saat PSBB Transisi Hanya 20-30 Persen

Wagub DKI Sebut Pengunjung Mal Saat PSBB Transisi Hanya 20-30 Persen

Megapolitan
Federasi Serikat Guru: PPDB Zonasi Bina RW Akan Jadi Masalah Baru

Federasi Serikat Guru: PPDB Zonasi Bina RW Akan Jadi Masalah Baru

Megapolitan
Alasan Pemprov DKI Pilih PSBB Transisi Dibanding New Normal

Alasan Pemprov DKI Pilih PSBB Transisi Dibanding New Normal

Megapolitan
Polisi dan Pemkot Tangsel Bakal Buat Aturan untuk Pesepeda

Polisi dan Pemkot Tangsel Bakal Buat Aturan untuk Pesepeda

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X