DPRD DKI Pertanyakan Transparansi Anggaran Era Anies yang Tak Bisa Diakses Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar Basri Baco mempertanyakan transparansi anggaran era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dia membandingkan transparansi anggaran saat Anies memimpin dengan gubernur sebelumnya.

Hal ini dikemukakan dalam rapat anggaran KUA-PPAS 2020 di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Anggaran Belanja Subsidi Pemprov DKI Naik Hingga Rp 7,02 Triliun

Menurut dia, sebelum Anies menjabat, APBD yang dirancang maupun disahkan terpampang di setiap kantor kelurahan sehingga bisa dilihat oleh warga.

"Sekarang saya sepertinya dalam dua tahun ini tidak melihat itu," kata Basri dalam rapat tersebut.

Dia mencontohkan, rancangan anggaran dahulu dipajang salah satunya di kantor Kelurahan Menteng. Dengan cara tersebut, warga dapat mengetahui dan mengawasi anggaran.

"Saya rasa ini baik untuk membantu kinerja bapak ibu SKPD jadi tidak terlalu pusing mengawasi kontraktor dan lain-lain," ujarnya.

Baca juga: Anggota DPRD Kritik Pemprov DKI Terus Beli Lahan, tetapi Terbengkalai

Selain Basri, anggota lain juga menyoroti masalah transparansi anggaran ini.

Anggota banggar dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, menyebutkan bahwa dokumen KUA-PPAS seharusnya sudah diunggah di situs web resmi milik Pemprov DKI Jakarta apbd.jakarta.go.id.

Namun, hingga saat ini baik anggota DPRD maupun publik belum bisa mengaksesnya.

"Kami ingin agar tahapan dokumen KUA-PPAS diunggah sehingga tidak hanya anggota DPRD, tapi publik juga mengetahui, apalagi banyak yang baru seperti saya," tutur anggota termuda DPRD DKI ini.

Baca juga: Pemprov DKI Belum Serius Tangani Banjir, Gembong: Saya Diomelin Warga

Rabu hari ini, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta menggelar rapat anggaran KUA-PPAS 2020.

Pemprov merevisi KUA-PPAS 2020 yang diusulkan sebesar Rp 89,441 triliun, padahal dalam rancangan KUA-PPAS sebelumnya diusulkan sebesar Rp 95,99 triliun.

Artinya ada perubahan kurang lebih Rp 6 triliun.

"Perhitungan kami eksekutif sampai kemarin sore Rp 89,44 triliun," ucap Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.