[POPULER MEGAPOLITAN]: Anggota Fraksi Gerindra Pertanyakan Kinerja TGUPP I 12 Jenis Pelanggaran yang Ditindak Saat Operasi Zebra

1. 12 Jenis Pelanggaran yang Ditindak Saat Operasi Zebra

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar Operasi Zebra Jaya selama dua pekan mulai Rabu (23/10/2019) kemarin hingga 5 November mendatang.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Muhammad Nasir mengatakan, sebanyak 2.380 personel kepolisian diterjunkan dalam Operasi Zebra Jaya.

Operasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan para pengendara kendaraan bermotor dalam berlalu lintas.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya Imbau Petugas Utamakan Sikap Persuasif dalam Operasi Zebra Jaya

"Ada 12 target operasi dalam Operazi Zebra Jaya, namun target operasi yang menjadi prioritas adalah pengendara yang tidak memiliki SIM dan STNK serta melawan arus," kata Nasir, Rabu.

Apa saja 12 jenis pelanggaran yang jadi target polisi dalam Operasi Zebra 2019?

Simak lanjutan berita di: 12 Jenis Pelanggaran yang Akan Ditindak Saat Operasi Zebra

2. Anies Perintahkan Anak Buah Sisir Ulang Rancangan APBD 2020

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan anak buahnya di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyisir ulang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020.

Tujuannya agar tidak ada anggaran ganda.

Baca juga: RAPBD DKI Dinilai Tak Transparan, Anies: Itu Penggiringan Opini Tak Sehat

Apa saja contoh angggaran ganda yang bisa muncul?

Ikuti lanjutan berita ini di sini.

3. Anggota Fraksi Gerindra Pertanyakan Kinerja TGUPP

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Inggard Joshua menyatakan belum melihat kinerja anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) DKI Jakarta.

Inggard menilai keberadaan anggota TGUPP perlu dipertimbangkan kembali.

KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bersama lima anggota TGUPP bidang pencegahan korupsj bernama Komite Pencegahan Korupsi di Balai Kota, Rabu (3/1/2018). Komite ini diketuai oleh Bambang Widjojanto.

"Selama ini kami belum melihat kinerja yang optimal yang dilakukan TGUPP. Ini juga perlu pertimbangan," ujar Inggard dalam rapat pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 di Gedung DPRD DKI, Rabu.

Inggard mempertanyakan tugas TGUPP dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dia menilai, TGUPP berpotensi menimbulkan duplikasi kebijakan.

"Contoh, TGUPP di bidang KPK (Komite Pencegahan Korupsi), apakah kita tidak cukup dengan Inspektorat?" tanya dia.

Inggard membandingkan TGUPP bidang KPK dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berujar, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk karena ketidakpercayaan publik terhadap polisi, jaksa, dan hakim.

Inggard kemudian mempertanyakan latar belakang pembentukan TGUPP bidang KPK.

"Kalau KPK yang ada di tingkat nasional dibentuk karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Tapi apakah di Provinsi DKI ini sudah sedemikian parahnya sehingga terjadi hal itu (pembentukan TGUPP bidang KPK)," kata Inggard.

Lanjutan berita ini bisa dibaca di: Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI: Kami Belum Lihat Kinerja Optimal TGUPP