Menanti Penetapan UMP DKI 2020 di Angka Rp 4,2 Juta

Kompas.com - 24/10/2019, 08:44 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (23/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menetapkan upah minimum provinsi ( UMP) DKI Jakarta tahun 2020 dalam waktu dekat.

Anies akan menetapkan UMP setelah Dewan Pengupahan DKI Jakarta mengusulkan dua angka UMP kepadanya, yakni Rp 4.276.349,906 dan Rp 4.619.878,99 per bulan.

Usulan pengusaha

Angka UMP Rp 4,2 juta per bulan diusulkan unsur pengusaha dan pemerintah dalam Dewan Pengupahan.

Unsur pengusaha mengusulkan UMP sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 yang menyatakan UMP 2020 naik 8,51 persen.

Baca juga: Pengusaha Usul UMP DKI 2020 Rp 4,2 Juta, Serikat Pekerja Minta Rp 4,6 Juta

Angka tersebut diperoleh setelah menghintung inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Usulan UMP Rp 4,2 juta per bulan didapat dari kenaikan 8,51 persen dibandingkan UMP 2019 yang sebesar Rp 3.940.973 per bulan.

"Usulan pengusaha itu ikut pada PP, Rp 4,276 juta," kata Anies, Rabu (24/10/2019) kemarin.

Permintaan serikat pekerja

Sementara itu, serikat pekerja dalam Dewan Pengupahan meminta UMP DKI Jakarta 2020 sebesar Rp 4,6 juta per bulan.

Serikat pekerja mengusulkan UMP dengan mempertimbangkan angka kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta sebesar Rp 3.965.221, kenaikan inflasi 3,39 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen.

Angka KHL didapat dari hasil survei bersama Dewan Pengupahan, yakni unsur pengusaha, pemerintah, dan serikat pekerja, di sejumlah pasar di Jakarta.

"Jadi KHL-nya Rp 3,96 juta, lalu usulan dari serikat pekerja Rp 4,6 juta," ujar Anies.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelecehan Seksual di Jatinegara Terekam CCTV, Mondar-mandir Cari Mangsa di Gang Rawan Kriminal

Pelecehan Seksual di Jatinegara Terekam CCTV, Mondar-mandir Cari Mangsa di Gang Rawan Kriminal

Megapolitan
Ribet Banget Drama Gerindra dan PKS Pilih Wagub DKI

Ribet Banget Drama Gerindra dan PKS Pilih Wagub DKI

Megapolitan
Siwi Sidi Laporkan Akun @digeeembok, Polisi akan Periksa 11 Saksi

Siwi Sidi Laporkan Akun @digeeembok, Polisi akan Periksa 11 Saksi

Megapolitan
Asal Usul Koteka, Pakaian Khas Suku Dhani hingga Pernah Dirazia Zaman Orba

Asal Usul Koteka, Pakaian Khas Suku Dhani hingga Pernah Dirazia Zaman Orba

Megapolitan
4 Pengakuan Lutfi Alfiandi, Sengaja Bawa Bendera hingga Disiksa Polisi

4 Pengakuan Lutfi Alfiandi, Sengaja Bawa Bendera hingga Disiksa Polisi

Megapolitan
Fakta Pengeroyokan Tukang Parkir di BSD yang Tak Setor Jatah Bulanan

Fakta Pengeroyokan Tukang Parkir di BSD yang Tak Setor Jatah Bulanan

Megapolitan
Utak-atik Calon Wagub DKI Jakarta, Sampai Kapan Anies 'Menjomblo'?

Utak-atik Calon Wagub DKI Jakarta, Sampai Kapan Anies "Menjomblo"?

Megapolitan
Banjir di Cikini Dianggap karena Saluran Air Buruk

Banjir di Cikini Dianggap karena Saluran Air Buruk

Megapolitan
Keroyok Pelajar hingga Tewas, Seorang Siswa Ditangkap Polisi di Lingkungan Sekolah

Keroyok Pelajar hingga Tewas, Seorang Siswa Ditangkap Polisi di Lingkungan Sekolah

Megapolitan
Jakarta Banjir, Pemprov DKI Sebut Banyak Pelanggaran Tata Ruang

Jakarta Banjir, Pemprov DKI Sebut Banyak Pelanggaran Tata Ruang

Megapolitan
5 Fakta Kerusakan SDN Samudrajaya 04 Bekasi

5 Fakta Kerusakan SDN Samudrajaya 04 Bekasi

Megapolitan
Tolak Eksepsi Enam Aktivis Papua, Jaksa Sebut Pengacara Tidak Paham Sistematika Hukum

Tolak Eksepsi Enam Aktivis Papua, Jaksa Sebut Pengacara Tidak Paham Sistematika Hukum

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dua Cawagub DKI yang Baru | Pramugari Garuda Indonesia Siwi Sidi Diperiksa

[POPULER JABODETABEK] Dua Cawagub DKI yang Baru | Pramugari Garuda Indonesia Siwi Sidi Diperiksa

Megapolitan
Tabrakan Adu Banteng dengan Bus di Cikarang, Pengendara Motor Tewas

Tabrakan Adu Banteng dengan Bus di Cikarang, Pengendara Motor Tewas

Megapolitan
BMKG: Selasa Pagi, Sebagian Jakarta Hujan

BMKG: Selasa Pagi, Sebagian Jakarta Hujan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X