Harapan Anggota DPRD DKI untuk Kabinet Indonesia Maju, dari Banjir hingga Ojek Online

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Jokowi Widodo telah mengumumkan susunan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019) lalu.

Hal tersebut mengundang harapan banyak orang termasuk DPRD DKI Jakarta.

Syarif, anggota DPRD DKI Jakarta berharap kabinet baru ini dapat mengatasi masalah-masalah Jakarta yang belum teratasi hingga kini, seperti masalah transportasi dan penataan air.

“Ya saya berharap menteri yang baru bisa membantu Jakarta untuk mengatasi banjir yang masih kerap terjadi,” ujar Syarif saat dihubungi, Kamis (24/10/2019).

Syarif mengakui, selama ini banjir sulit teratasi lantaran ada 14 sungai di Jakarta yang masih tumpang tindih kewenangannya.

Baca juga: KPK Imbau Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Laporkan LHKPN

Pembangunan sodetan hingga kini pun belum selesai karena tumpang tindih kewenangan itu. 

“Lalu pembebasan lahan untuk pembangunan sodetan ini juga menjadi permasalahan, sehingga diharapkan nantinya Pemprov DKI dan menteri bisa menyelesaikan masalah ini,” ucapnya.

Syarif juga meminta agar kepengurusan terminal bisa bersinergi dan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, ia juga meminta kabinet menteri yang baru untuk mendorong percepatan pembuatan regulasi tentang kendaraan listrik.

“Kendaraan listrik itu kan salah satu solusi untuk mengatasi polusi yang terjadi di Jakarta sejak beberapa bulan yang lalu. Karena kita darurat polusi kan. Nah itu memang harus segera duduk bareng pemerintah provinsi,” kata Syarif.

Lalu, ia juga berharap kabinet menteri yang baru dapat membuat infrastruktur penghubung LRT yang saat ini pembangunannya hampir rampung.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Sambut Baik Susunan Kabinet Indonesia Maju

“Kayak Stasiun Cibubur, Ciracas, Pinangranti, TMII, itu belum terhubung. Stasiun connecting terhadap feedernya Transjakarta. Itu harus segera dipikirkan bersama pemprov pusat,” kata Syarif.

Syarif juga meminta agar ojek online bisa diatur dengan baik. Meski saat ini sudah ada regulasi dari kementerian perhubungan terkait ojek online, ia menilai masih banyak ojek online yang belum memiliki shelter.

“Kan banyak keluhan orang parkir ngantri ambil order di Palmerah orang pada baris, itu kan belum ada shelternya. Itu harus dipikirkan soalnya pengguna gojek luar biasa dibanding kendaraan roda tiga dan empat dan itu belum terakomodir masih dalam Permenhub (Peraturan Menteri Perhubungan) ya,” ucapnya.

Akibatnya masih banyak ojek online yang menunggu penumpangnya di pinggir-pinggir stasiun dan menimbulkan kemacetan.

Syarif pun mendorong agar kabinet menteri membuat undang-undang terkait ojek online ini.

“Sekarang masih dalam Permenhub bukan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, tapi diharapkan buat diskresinya kali ya melalui Permenhub itu,” tuturnya.