Kompas.com - 24/10/2019, 10:00 WIB
Suasana rapat banggar KUA-PPAS untuk APBD 2020 di ruang serbaguna, lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat banggar KUA-PPAS untuk APBD 2020 di ruang serbaguna, lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat perdana pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020 pada Rabu (23/10/2019).

Dalam rapat itu, Pemprov DKI Jakarta merevisi besaran usulan anggaran Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

KUA-PPAS 2020 kini diusulkan sebesar Rp 89,441 triliun. Dalam rancangan KUA-PPAS 2020 sebelumnya diusulkan sebesar Rp 95,99 triliun. Artinya ada perubahan (penurunan) kurang lebih Rp 6 triliun.

Baca juga: Setelah Direvisi, DKI Ajukan KUA-PPAS 2020 Sebesar Rp 89 Triliun

"Perhitungan kami eksekutif sampai kemarin sore Rp 89,44 triliun," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dalam rapat KUA-PPAS 2020 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu.

Meski angka RAPBD itu diturunkan, Pemprov DKI Jakarta tetap dikritik sejumlah anggota DPRD DKI.

Target pendapatan yang pesimistis

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra S Andyka kaget saat mendengar revisi KUA-PPAS untuk APBD 2020 turun sekitar Rp 6 triliun dari usulan awal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pendapatan asli daerah (PAD) pun turun dari Rp 57,71 triliun menjadi Rp 56,71 triliun. Andyka menyebutkan, PAD hasil revisi itu tampak pesimistis.

"Di sini cukup kaget di pendapatan hanya Rp 1 triliun yang terlihat penurunan, tapi di kerangka turunnya lumayan banyak. Dari pajak daerah direvisi kok pesimistis sekali," ujar Andyka.

Rancangan KUA-PPAS itu secara keseluruhan disebut sebagai rancangan yang pesimistis. Ia mempertanyakan apakah penurunan usulan anggaran itu untuk mengantisipasi adanya dana yang tidak cair.

"Apakah ini mengantisipasi seperti sebelumnya dana perimbangan tidak cair Rp 5 triliun?" kata dia.

Dana hibah dikritik

Selain PAD, beberapa anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI juga menyoroti anggaran belanja hibah sebesar Rp 2,84 triliun yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta.

Anggota Banggar dari Fraksi Golkar Dimaz Raditya mengkritik anggaran hibah yang naik  setiap tahun.

" Dana hibah tiap tahun naik, padahal kita tahu hibah tidak wajib," ucap Dimaz.

Baca juga: DPRD DKI Kritik Alokasi Dana Hibah yang Naik Tiap Tahun

Anggota Banggar dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Viani Limardi mempertanyakan kewajiban Pemprov DKI memberikan hibah kepada sejumlah instansi. Menurut dia, masih banyak kebutuhan rakyat yang memerlukan alokasi anggaran.

"Apakah kita punya kewajiban hibah sebesar itu, sedangkan kebutuhan masyarakat kita masih banyak," kata Viani.

Anggaran dana hibah naik terus dari 2017. Dilihat dari situs web apbd.jakarta.go.id, anggaran hibah dalam APBD Perubahan 2017 sebesar Rp 1,47 triliun. Anggaran tersebut naik menjadi Rp 1,889 triliun dalam APBD Perubahan 2018.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Minta Pemilik Warung Ingatkan Pelanggan Soal Aturan Makan 20 Menit

Polisi Minta Pemilik Warung Ingatkan Pelanggan Soal Aturan Makan 20 Menit

Megapolitan
Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, tapi Angka Kematian Masih Tinggi

Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, tapi Angka Kematian Masih Tinggi

Megapolitan
Anies: Pandemi Ini Memperlihatkan, Siapa Pejuang, Siapa Penjahat Kemanusiaan...

Anies: Pandemi Ini Memperlihatkan, Siapa Pejuang, Siapa Penjahat Kemanusiaan...

Megapolitan
Satpol PP Depok Akui Agak Sulit Awasi Aturan Durasi Makan Maksimum 20 Menit

Satpol PP Depok Akui Agak Sulit Awasi Aturan Durasi Makan Maksimum 20 Menit

Megapolitan
Layani Pasien Covid-19, Tukang Bakso Ini Tak Tahu Pelanggannya Sedang Isoman di Hotel

Layani Pasien Covid-19, Tukang Bakso Ini Tak Tahu Pelanggannya Sedang Isoman di Hotel

Megapolitan
Hendak Kabari Korban yang Beli Tabung Oksigen Palsu, Polisi Masih Berusaha Buka Ponsel Pelaku

Hendak Kabari Korban yang Beli Tabung Oksigen Palsu, Polisi Masih Berusaha Buka Ponsel Pelaku

Megapolitan
Jokowi Tak Temukan Obat Pasien Covid-19 di Apotek, tapi Dijual Bebas di Grup Jual Beli Sepeda hingga Marketplace

Jokowi Tak Temukan Obat Pasien Covid-19 di Apotek, tapi Dijual Bebas di Grup Jual Beli Sepeda hingga Marketplace

Megapolitan
Durasi Makan Maksimal 20 Menit, Kasatpol PP Jakpus: Tak Mungkin Kami Awasi Setiap Warteg

Durasi Makan Maksimal 20 Menit, Kasatpol PP Jakpus: Tak Mungkin Kami Awasi Setiap Warteg

Megapolitan
Sudah Sebulan Lebih, Stok Tabung Oksigen di Pasar Pramuka Masih Kosong

Sudah Sebulan Lebih, Stok Tabung Oksigen di Pasar Pramuka Masih Kosong

Megapolitan
Tukang Bakso yang Layani Pasien Covid-19 Saat Isoman di Hotel Jalani Swab PCR

Tukang Bakso yang Layani Pasien Covid-19 Saat Isoman di Hotel Jalani Swab PCR

Megapolitan
Kios Pasar Tanah Abang Diobral Murah akibat Pandemi

Kios Pasar Tanah Abang Diobral Murah akibat Pandemi

Megapolitan
Artis TikTok Ini Dipanggil Polisi karena Gelar Pesta Ulang Tahun Saat PPKM Level 4 di Bekasi

Artis TikTok Ini Dipanggil Polisi karena Gelar Pesta Ulang Tahun Saat PPKM Level 4 di Bekasi

Megapolitan
Penyaluran Bansos Tunai 93.000 Warga Tangsel Terkendala Terbatasnya Petugas PT POS

Penyaluran Bansos Tunai 93.000 Warga Tangsel Terkendala Terbatasnya Petugas PT POS

Megapolitan
Menengok Masjid Babah Alun yang Dibangun Pengusaha Jusuf Hamka, Kental Nuansa Tionghoa

Menengok Masjid Babah Alun yang Dibangun Pengusaha Jusuf Hamka, Kental Nuansa Tionghoa

Megapolitan
Penyaluran Bansos Tunai Rp 600.000 di Tangsel Berjalan Lambat, Baru Selesai 7 dari 54 Kelurahan

Penyaluran Bansos Tunai Rp 600.000 di Tangsel Berjalan Lambat, Baru Selesai 7 dari 54 Kelurahan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X