DPRD DKI Soroti Anggaran Pemprov Tak Transparan hingga Kinerja TGUPP yang Tak Tampak

Kompas.com - 24/10/2019, 10:00 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bersama lima anggota TGUPP bidang pencegahan korupsj bernama Komite Pencegahan Korupsi di Balai Kota, Rabu (3/1/2018).  Komite ini diketuai oleh Bambang Widjojanto. KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bersama lima anggota TGUPP bidang pencegahan korupsj bernama Komite Pencegahan Korupsi di Balai Kota, Rabu (3/1/2018). Komite ini diketuai oleh Bambang Widjojanto.

Anggaran dana hibah naik lagi menjadi Rp 2,75 triliun dalam APBD Perubahan 2019.

BUMD tak butuh PMD

Anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga turut disorot dalam rapat kemarin.

Anggota Banggar dari Fraksi PAN Bambang Kusumanto menilai PMD untuk BUMD tidak terlalu mendesak.

Ia mengaku telah bertemu beberapa direktur utama BUMD. Mereka menyampaikan sebenarnya BUMD tidak terlalu membutuhkan PMD.

"Terkait PMD kepada beberapa BUMD saya setuju bahwa ada suatu koreksi yang serius. Saya bicara kepada direktur utama BUMD yang akan ajukan permohonan, dari wawancara saya tampaknya mereka enggak butuh-butuh amat," ungkap Bambang.

Menurut dia, beberapa dirut mengaku sebenarnya mereka bisa meminjam dana dari bank.

"Saya tanya enggak apa-apa kalau enggak diberikan (PMD)? Kata mereka "enggak apa-apa". Kami bisa pinjam loan dari bank. Jadi bisa dialihkan untuk kepentingan rakyat," ucapnya.

Beli lahan tetapi terbengkalai

Viani Limardi juga mengkritik besarnya anggaran pembebasan lahan yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta.

Viani khusus menyoroti anggaran pembebasan lahan yang dialokasikan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) mitra Komisi D DPRD DKI, seperti Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, hingga Dinas Kehutanan.

Baca juga: Anggota DPRD Kritik Pemprov DKI Terus Beli Lahan, tetapi Terbengkalai

Viani mengemukakan, selama ini banyak lahan yang akhirnya terbengkalai setelah dibeli oleh Pemprov DKI.

"Pengelolaan aset tersebut tidak maksimal, sedangkan kita tiap tahun anggaran terus membeli aset atau lahan," ujar  Viani.

Lahan yang terbengkalai berpotensi diduduki masyarakat. Hal itu akan menimbulkan masalah untuk Pemprov DKI.

"Itu akan membawa dampak lebih lanjut untuk Pemprov. Lahan lama kita biarkan, akan datang lagi masyarakat tinggal di situ, sengketa lagi," kata dia.

Keberadaan TGUPP perlu dievaluasi

Hal lain yang disorot dalam rapat adalah kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra Inggard Joshua menyatakan, ia belum melihat kinerja anggota TGUPP. Inggard menilai keberadaan anggota TGUPP perlu dipertimbangkan kembali.

"Selama ini kami belum melihat kinerja yang optimal yang dilakukan TGUPP. Ini juga perlu pertimbangan," ujar Inggard.

Baca juga: Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI: Kami Belum Lihat Kinerja Optimal TGUPP

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Pemuda Ditangkap, Buat Grup Berbayar Jual Pornografi Anak-anak

3 Pemuda Ditangkap, Buat Grup Berbayar Jual Pornografi Anak-anak

Megapolitan
Ceritakan Kasusnya di Medsos, Korban Pemerkosaan di Bintaro Ingin Dapatkan Keadilan

Ceritakan Kasusnya di Medsos, Korban Pemerkosaan di Bintaro Ingin Dapatkan Keadilan

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Anji Diminta Jelaskan Tujuan Konten Wawancara dengan Hadi Pranoto

Diperiksa Polisi, Anji Diminta Jelaskan Tujuan Konten Wawancara dengan Hadi Pranoto

Megapolitan
Seorang Remaja Tewas Dikeroyok dan Ditusuk di Pondok Pinang

Seorang Remaja Tewas Dikeroyok dan Ditusuk di Pondok Pinang

Megapolitan
Pemerkosa di Bintaro Teror Korbannya dengan Foto Tak Senonoh Lewat Instagram

Pemerkosa di Bintaro Teror Korbannya dengan Foto Tak Senonoh Lewat Instagram

Megapolitan
Hampir 80 Persen Penumpang KRL Telah Bertransaksi Non Tunai

Hampir 80 Persen Penumpang KRL Telah Bertransaksi Non Tunai

Megapolitan
Kronologi Petugas Diusir dan Dipaksa Lepas APD Saat Makamkan Pasien Probable Covid-19 di Bekasi

Kronologi Petugas Diusir dan Dipaksa Lepas APD Saat Makamkan Pasien Probable Covid-19 di Bekasi

Megapolitan
IPW Minta Kapolda Metro Jaya Evaluasi Kinerja Polres Tangsel Tangani Kasus Pemerkosaan

IPW Minta Kapolda Metro Jaya Evaluasi Kinerja Polres Tangsel Tangani Kasus Pemerkosaan

Megapolitan
Satu Pegawai Diduga Positif Covid-19, Giant Margo City Tetap Beroperasi

Satu Pegawai Diduga Positif Covid-19, Giant Margo City Tetap Beroperasi

Megapolitan
Pelanggar PSBB di Kota Tangerang Menurun, tapi Kasus Covid-19 Meningkat

Pelanggar PSBB di Kota Tangerang Menurun, tapi Kasus Covid-19 Meningkat

Megapolitan
UPDATE 9 Agustus: 28 RW dan 20 Kelurahan Zona Merah di Kota Bekasi

UPDATE 9 Agustus: 28 RW dan 20 Kelurahan Zona Merah di Kota Bekasi

Megapolitan
Polres Bandara Soetta Tangkap Calon Penumpang yang Pakai Surat Palsu Bebas Covid-19

Polres Bandara Soetta Tangkap Calon Penumpang yang Pakai Surat Palsu Bebas Covid-19

Megapolitan
Buka Saat PSBB, Karaoke Masterpiece di Mangga Besar Terancam Disegel

Buka Saat PSBB, Karaoke Masterpiece di Mangga Besar Terancam Disegel

Megapolitan
 RS Azra Kota Bogor Bantah 10 Pegawainya Terpapar Covid-19

RS Azra Kota Bogor Bantah 10 Pegawainya Terpapar Covid-19

Megapolitan
UPDATE Kota Bekasi: Bertambah 27 Kasus, 30 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE Kota Bekasi: Bertambah 27 Kasus, 30 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X