DPRD DKI Soroti Anggaran Pemprov Tak Transparan hingga Kinerja TGUPP yang Tak Tampak

Anggaran dana hibah naik terus dari 2017. Dilihat dari situs web apbd.jakarta.go.id, anggaran hibah dalam APBD Perubahan 2017 sebesar Rp 1,47 triliun. Anggaran tersebut naik menjadi Rp 1,889 triliun dalam APBD Perubahan 2018.

Anggaran dana hibah naik lagi menjadi Rp 2,75 triliun dalam APBD Perubahan 2019.

BUMD tak butuh PMD

Anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga turut disorot dalam rapat kemarin.

Anggota Banggar dari Fraksi PAN Bambang Kusumanto menilai PMD untuk BUMD tidak terlalu mendesak.

Ia mengaku telah bertemu beberapa direktur utama BUMD. Mereka menyampaikan sebenarnya BUMD tidak terlalu membutuhkan PMD.

"Terkait PMD kepada beberapa BUMD saya setuju bahwa ada suatu koreksi yang serius. Saya bicara kepada direktur utama BUMD yang akan ajukan permohonan, dari wawancara saya tampaknya mereka enggak butuh-butuh amat," ungkap Bambang.

Menurut dia, beberapa dirut mengaku sebenarnya mereka bisa meminjam dana dari bank.

"Saya tanya enggak apa-apa kalau enggak diberikan (PMD)? Kata mereka "enggak apa-apa". Kami bisa pinjam loan dari bank. Jadi bisa dialihkan untuk kepentingan rakyat," ucapnya.

Beli lahan tetapi terbengkalai

Viani Limardi juga mengkritik besarnya anggaran pembebasan lahan yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta.

Viani khusus menyoroti anggaran pembebasan lahan yang dialokasikan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) mitra Komisi D DPRD DKI, seperti Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, hingga Dinas Kehutanan.

Baca juga: Anggota DPRD Kritik Pemprov DKI Terus Beli Lahan, tetapi Terbengkalai

Viani mengemukakan, selama ini banyak lahan yang akhirnya terbengkalai setelah dibeli oleh Pemprov DKI.

"Pengelolaan aset tersebut tidak maksimal, sedangkan kita tiap tahun anggaran terus membeli aset atau lahan," ujar  Viani.

Lahan yang terbengkalai berpotensi diduduki masyarakat. Hal itu akan menimbulkan masalah untuk Pemprov DKI.

"Itu akan membawa dampak lebih lanjut untuk Pemprov. Lahan lama kita biarkan, akan datang lagi masyarakat tinggal di situ, sengketa lagi," kata dia.

Keberadaan TGUPP perlu dievaluasi

Hal lain yang disorot dalam rapat adalah kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).