Anggaran Hampir Defisit, Pemprov DKI Batasi Kunjungan Kerja

Kompas.com - 24/10/2019, 22:07 WIB
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (14/10/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARISekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (14/10/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatasi kunjungan kerja, baik insensitas maupun jumlah orang yang berangkat kunjungan.

Alasannya, anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2019 hampir defisit.

"Perjalanan dinas jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak. Kunjungan kerja itu kami lihat urgensinya," ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (24/10/2019).


Baca juga: Kunjungan Anies ke Kolombia dan Amerika Disetujui Pemerintah Pusat

Selain membatasi kunjungan kerja, Pemprov DKI juga menyisir sejumlah anggaran yang bisa diefisiensi, seperti anggaran untuk membeli alat tulis kantor (ATK) hingga konsumsi rapat.

Namun, Saefullah memastikan anggaran untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat akan tetap dipertahankan.

"Kami efisiensi semuanya, betul-betul efisiensi. Tapi, untuk urusan wajib, pendidikan, kesehatan, infrastruktur kota, itu harus jalan terus," kata dia.

Alasan defisit

Saefullah menjelaskan, anggaran DKI hampir defisit karena pendapatan berupa dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp 6,39 triliun belum disetorkan ke Pemprov DKI.

Dana bagi hasil salah satunya diberikan berdasarkan penerimaan pajak di daerah yang disetorkan ke pemerintah pusat.

Karena itu, pemerintah pusat memberikan dana bagi hasil yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada pemerintah daerah.

"Kami kurang setor dari dana bagi hasil Rp 6,3 triliun. Itu saja yang paling menonjol," ucap Saefullah.

Baca juga: 6 Fakta Twit Anggota TGUPP Anies Baswedan Dinilai Serang Risma, Dilatarbelakangi Kunjungan Kerja hingga Akan Dibawa ke Ranah Hukum

Defisit anggaran akan makin parah jika target pendapatan dari sektor pajak tahun ini tidak tercapai.

Catatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI, hingga 17 Oktober 2019, pendapatan dari sektor pajak baru mencapai Rp 31,56 triliun dari target Rp 44,54 triliun.

Pemprov DKI butuh Rp 12,97 triliun agar target pendapatan dari sektor pajak tercapai.

Namun, data terakhir yang dimiliki Saefullah, target pendapatan dari sektor pajak yang harus dikejar tinggal Rp 9 triliun.

Saefullah optimistis target itu tercapai hingga akhir tahun nanti. Sebab, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, angka penerimaan pajak pada November dan Desember cukup tinggi.

"Masih ada waktu 2,5 bulan. Kemarin, angka terakhir Rp 9 triliun yang harus dicapai," tuturnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Tahapan Cara Balik Nama Sertifikat Rumah

Ini Tahapan Cara Balik Nama Sertifikat Rumah

Megapolitan
Polisi: Aulia Farhan Konsumsi Narkoba karena Ikut-ikutan Teman

Polisi: Aulia Farhan Konsumsi Narkoba karena Ikut-ikutan Teman

Megapolitan
Eks Calon Independen: Butuh Usaha Luar Biasa Rebut Kekuasaan Wajah Lama di Depok

Eks Calon Independen: Butuh Usaha Luar Biasa Rebut Kekuasaan Wajah Lama di Depok

Megapolitan
Eks Calon Independen: Depok Butuh Sosok Kejutan untuk Dongkrak Partisipasi Politik

Eks Calon Independen: Depok Butuh Sosok Kejutan untuk Dongkrak Partisipasi Politik

Megapolitan
Hingga Jumat Pagi, Ini 19 RW di Jakarta yang Masih Terendam Banjir

Hingga Jumat Pagi, Ini 19 RW di Jakarta yang Masih Terendam Banjir

Megapolitan
Kunjungi Bayi yang Ditolong Polantas, Dirlantas PMJ Senang Namanya Dipakai Orangtua Bayi

Kunjungi Bayi yang Ditolong Polantas, Dirlantas PMJ Senang Namanya Dipakai Orangtua Bayi

Megapolitan
Himpun 69.000 KTP Warga Depok dalam 1,5 Bulan, Reza Zaki: Bisa Jadi Pertimbangan Parpol

Himpun 69.000 KTP Warga Depok dalam 1,5 Bulan, Reza Zaki: Bisa Jadi Pertimbangan Parpol

Megapolitan
Hari Peduli Sampah, Anies Minta Masyarakat Ubah Pola Pikir Tentang Sampah

Hari Peduli Sampah, Anies Minta Masyarakat Ubah Pola Pikir Tentang Sampah

Megapolitan
Banjir di Bidara Cina Surut, Pengungsi Kembali ke Rumah

Banjir di Bidara Cina Surut, Pengungsi Kembali ke Rumah

Megapolitan
Pengakuan Eksekutor Suami Aulia Kesuma, Dibayar Rp 2 Juta dan Bantah Membunuh

Pengakuan Eksekutor Suami Aulia Kesuma, Dibayar Rp 2 Juta dan Bantah Membunuh

Megapolitan
Jalan Cikunir Raya Ditutup hingga Oktober 2020, Ini Jalan Alternatifnya

Jalan Cikunir Raya Ditutup hingga Oktober 2020, Ini Jalan Alternatifnya

Megapolitan
Banjir di Cawang Akibat Luapan Kali Ciliwung Berangsur Surut

Banjir di Cawang Akibat Luapan Kali Ciliwung Berangsur Surut

Megapolitan
Utang Beli Sapi Tak Kunjung Dibayar, Pensiunan PNS di Depok Dicokok Polisi

Utang Beli Sapi Tak Kunjung Dibayar, Pensiunan PNS di Depok Dicokok Polisi

Megapolitan
Kasus Narkoba Menjerat Aulia Farhan 'Anak Jalanan', Positif Sabu dan Ekstasi

Kasus Narkoba Menjerat Aulia Farhan "Anak Jalanan", Positif Sabu dan Ekstasi

Megapolitan
Luapan Kali Ciliwung Sebabkan 13 RW di Jakarta Timur Kebanjiran hingga Ribuan Warga Mengungsi

Luapan Kali Ciliwung Sebabkan 13 RW di Jakarta Timur Kebanjiran hingga Ribuan Warga Mengungsi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X