Saat Gerindra Lebih Prioritaskan Bahas APBD daripada Pemilihan Wagub DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kursi wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta tak kunjung terisi meski sudah 14 bulan kosong.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta melemparkan berbagai alasan saat ditanya tentang mandeknya proses pemilihan wagub itu.

Partai Gerindra, salah satu partai pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017, tampaknya makin kurang berminat untuk memperjuangkan pemilihan wagub.

APBD lebih penting

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Mohamad Taufik mengatakan, saat ini DPRD DKI lebih memprioritaskan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 dibanding pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Taufik: Pembahasan Anggaran Lebih Penting Dibanding Pemilihan Wagub DKI

Apalagi, Gubernur DKI Anies Baswedan juga tampak tak terbebani menjalankan pemerintahan walau tanpa wagub.

"Iyalah, anggaran lebih penting (dari pembahasan wagub). Pak Anies kerja sendiri senyum-senyum aja," kata Taufik, Kamis (24/10/2019) kemarin.

Taufik menambahkan, pembahasan KUA-PPAS untuk APBD menyangkut uang rakyat Jakarta.

Karena itu, DPRD DKI memilih untuk mendahului KUA-PPAS daripada mencari pengganti Sandiaga Uno.

"Makanya kami bilang APBD dulu ajalah. Menyangkut kehidupan masyarakat Jakarta," ujarnya.

DPRD DKI juga bakal tidak mendapatkan gaji selama enam bulan jika pembahasan KUA-PPAS 2020 tak selesai pada 30 November 2019.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Figur kurang menarik

Taufik menyebutkan, proses pemilihan wagub DKI Jakarta harus dievaluasi karena molor atau berjalan lama.

Menurut dia, ada dua faktor mengapa proses itu tak berjalan mulus. Masalah itu harus didiskusikan antara Gerindra dan PKS sebagai parpol pengusung Anies Baswedan.

"Kalau ini tidak jalan harus ada evaluasi. Apa figurnya yang kurang menarik, kurang dipahami, atau komunikasinya. Jadi dua hal ini yang saya ajak diskusi dengan PKS," ucapnya.

KOMPAS.com/NURSITA SARI Bakal cawagub DKI Jakarta dari PKS, Ahmad Syaikhu, menunjukkan buku Kebijakan Ahok yang diberikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi seusai bertemu Prasetio di kediamannya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).

PKS tak boleh hanya berdiam tetapi harus melakukan komunikasi dengan semua unsur di DPRD DKI.

"Ya yang mestinya di depan PKS dong. Kan barang, barang dia. Masa dia duduk-duduk saja, kami yang lari-lari," kata dia.

PKS tak boleh duduk-duduk saja

Menurut Taufik, meski saat ini proses pemilihan wagub mandek lantaran rapat pimpinan gabungan (rapimgab) tak kunjung terlaksana, PKS sebagai pengusung utama tak boleh hanya menunggu.

"Ya nunggu rapimgab itu kan harus ada komunikasi. Barang ini ada di DPRD, DPRD unsurnya banyak. Ya komunikasilah dengan semua unsur itu. Kalau duduk-duduk saja, ya mana bisa," ujarnya.

Ia menuturkan Fraksi Gerindra sudah melaksanakan kewajiban dengan menyetujui cawagub dari PKS.

Selanjutnya, PKS yang harus mendorong terlaksananya pemilihan.

Baca juga: PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

"Ini gini loh. Kami kan sudah tanda tangan, seharusnya dia yang lebih agresif dari kami. Masa kami yang disuruh agresif, tidak fair," tandasnya.

Jika PKS agresif mendorong DPRD DKI, pemilihan wagub bisa selesai sebelum tahun 2019.

"Target saya sebelum tahun baru selesai. Tidak fair dong kalau kami yang dituntut untuk aktif. lebih agresif, sementara PKS duduk-duduk saja," kata Taufik.