Pemilik Odong-odong Sebut Penghasilannya Melebihi UMP DKI 2020

Kompas.com - 25/10/2019, 16:58 WIB
Salah satu odong-odong yang kerap beroperasi di DKI Jakarta, Jumat (25/10/2019). KOMPAS.COM/DEAN PAHREVISalah satu odong-odong yang kerap beroperasi di DKI Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Penulis Dean Pahrevi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas Kereta Mini Anglingdarma atau perkumpulan pemilik odong-odong menolak wacana larangan operasional kendaraan tersebut di DKI Jakarta.

Mereka juga menolak rencana Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang ingin mengalihkan pekerjaan mereka menjadi pengemudi Jak Lingko.

Sebab, pendapatan dari odong-odong masih lebih besar daripada Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2020 sebesar Rp 4,2 juta.

"Kita dalam sebulan itu maksimum bisa dapat sekitar Rp 6 juta, itu kalau lagi ramai, tapi kalau lagi sepi ya sekitar Rp 3,5 juta sebulan itu cukup lah," kata Sekretaris Komunitas Kereta Mini Anglingdarma Muhammad Yasin, saat ditemui di pool odong-odong, Jalan Manunggal, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (25/10/2019).

Yasin mengatakan menjadi sopir odong-odong sudah menjadi mata pencaharian utamanya. Dia khawatir pendapatannya terganggu jika beralih profesi.

"Kita sudah lama jadi sopir odong-odong sudah melekat dan nyaman. Kalau dilarang beroperasi harus ada solusi yang menjamin lah, kalau direkrut jadi sopir transportasi di Jakarta, di sini juga sudah pada tua dan pendidikannya juga banyak yang tidak sekolah, pasti bakal jadi halangan," ujar Yasin.

Baca juga: Komunitas Pemilik Odong-odong Tolak Wacana Larangan Beroperasi

Sebelumnya, Kepala Seksi Lalu lintas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur Andreas Eman mengatakan, pihaknya akan mencari solusi terkait larangan operasional tersebut agar pemilik maupun sopir odong-odong tidak terbengkalai

Salah satu solusi yang mungkin ditawarkan ialah, merekrut sopir odong-odong menjadi sopir bajaj atau Jak Lingko yang dikelola Pemprov DKI jakarta.

"Jadi harus cari solusi, apakah dia jadi pengemudi bajaj atau pengemudi Jak lingko, atau kursus-kursus, jadi pihak wali kota juga membantu nantinya didata sopir-sopirnya itu. Kan alasannya "perut" kan gitu," kata Eman.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta segera menerapkan aturan larangan odong-odong untuk beroperasi. Kendaraan yang tidak memenuhi spesifikasi standar dan keamanan menjadi alasan larangan tersebut.

Saat Dishub DKI Jakarta ini tengah dalam tahap sosialisasi dari kecamatan, kelurahan hingga ke tingkat RT.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.200 Nasi 'Kotak Oranye' bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

1.200 Nasi "Kotak Oranye" bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Megapolitan
PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

Megapolitan
Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Megapolitan
Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Megapolitan
Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Megapolitan
Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Megapolitan
61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

Megapolitan
Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Megapolitan
Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X