Pemilik Odong-odong Sebut Penghasilannya Melebihi UMP DKI 2020

Kompas.com - 25/10/2019, 16:58 WIB
Salah satu odong-odong yang kerap beroperasi di DKI Jakarta, Jumat (25/10/2019). KOMPAS.COM/DEAN PAHREVISalah satu odong-odong yang kerap beroperasi di DKI Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Penulis Dean Pahrevi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas Kereta Mini Anglingdarma atau perkumpulan pemilik odong-odong menolak wacana larangan operasional kendaraan tersebut di DKI Jakarta.

Mereka juga menolak rencana Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang ingin mengalihkan pekerjaan mereka menjadi pengemudi Jak Lingko.

Sebab, pendapatan dari odong-odong masih lebih besar daripada Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2020 sebesar Rp 4,2 juta.

"Kita dalam sebulan itu maksimum bisa dapat sekitar Rp 6 juta, itu kalau lagi ramai, tapi kalau lagi sepi ya sekitar Rp 3,5 juta sebulan itu cukup lah," kata Sekretaris Komunitas Kereta Mini Anglingdarma Muhammad Yasin, saat ditemui di pool odong-odong, Jalan Manunggal, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (25/10/2019).

Yasin mengatakan menjadi sopir odong-odong sudah menjadi mata pencaharian utamanya. Dia khawatir pendapatannya terganggu jika beralih profesi.

"Kita sudah lama jadi sopir odong-odong sudah melekat dan nyaman. Kalau dilarang beroperasi harus ada solusi yang menjamin lah, kalau direkrut jadi sopir transportasi di Jakarta, di sini juga sudah pada tua dan pendidikannya juga banyak yang tidak sekolah, pasti bakal jadi halangan," ujar Yasin.

Baca juga: Komunitas Pemilik Odong-odong Tolak Wacana Larangan Beroperasi

Sebelumnya, Kepala Seksi Lalu lintas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur Andreas Eman mengatakan, pihaknya akan mencari solusi terkait larangan operasional tersebut agar pemilik maupun sopir odong-odong tidak terbengkalai

Salah satu solusi yang mungkin ditawarkan ialah, merekrut sopir odong-odong menjadi sopir bajaj atau Jak Lingko yang dikelola Pemprov DKI jakarta.

"Jadi harus cari solusi, apakah dia jadi pengemudi bajaj atau pengemudi Jak lingko, atau kursus-kursus, jadi pihak wali kota juga membantu nantinya didata sopir-sopirnya itu. Kan alasannya "perut" kan gitu," kata Eman.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta segera menerapkan aturan larangan odong-odong untuk beroperasi. Kendaraan yang tidak memenuhi spesifikasi standar dan keamanan menjadi alasan larangan tersebut.

Saat Dishub DKI Jakarta ini tengah dalam tahap sosialisasi dari kecamatan, kelurahan hingga ke tingkat RT.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Rahmat Effendi soal Kantor DPD Golkar Kota Bekasi yang Dijual di Situs Jual Beli

Penjelasan Rahmat Effendi soal Kantor DPD Golkar Kota Bekasi yang Dijual di Situs Jual Beli

Megapolitan
Ada 7 Korban Kecelakaan Bus di Subang yang Masih Dirawat di RSUI

Ada 7 Korban Kecelakaan Bus di Subang yang Masih Dirawat di RSUI

Megapolitan
Revitalisasi Monas, Timbulkan Polemik tapi Tetap Jalan Terus...

Revitalisasi Monas, Timbulkan Polemik tapi Tetap Jalan Terus...

Megapolitan
Kantor DPD Golkar Kota Bekasi Masuk Situs Jual Beli Online, Ini Kata Penjual

Kantor DPD Golkar Kota Bekasi Masuk Situs Jual Beli Online, Ini Kata Penjual

Megapolitan
Pria yang Tepergok Culik Anak 14 Bulan di Cipayung Diduga Hipnotis Anggota Keluarga

Pria yang Tepergok Culik Anak 14 Bulan di Cipayung Diduga Hipnotis Anggota Keluarga

Megapolitan
PTUN Batalkan SK Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F, Anies Ajukan Banding

PTUN Batalkan SK Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F, Anies Ajukan Banding

Megapolitan
Perempuan yang Mau Bunuh Diri di JPO Sudah Dipulangkan ke Keluarga

Perempuan yang Mau Bunuh Diri di JPO Sudah Dipulangkan ke Keluarga

Megapolitan
Warga Pamulang Permai Digigit Ular Saat Banjir

Warga Pamulang Permai Digigit Ular Saat Banjir

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Hentikan Proyek Revitalisasi Monas, DPRD Sebut Wajar

Pemprov DKI Diminta Hentikan Proyek Revitalisasi Monas, DPRD Sebut Wajar

Megapolitan
Ingin Sterilisasi Kucing Gratis? Begini Syarat Pendaftarannya

Ingin Sterilisasi Kucing Gratis? Begini Syarat Pendaftarannya

Megapolitan
Seorang Pria Tepergok Culik Anak Usia 14 Bulan di Cipayung, Pelaku Dikeroyok Warga

Seorang Pria Tepergok Culik Anak Usia 14 Bulan di Cipayung, Pelaku Dikeroyok Warga

Megapolitan
Polisi Ungkap Kesulitan Tangkap Pelaku Masturbasi di Bawah JPO Ahmad Yani Bekasi

Polisi Ungkap Kesulitan Tangkap Pelaku Masturbasi di Bawah JPO Ahmad Yani Bekasi

Megapolitan
Gelar Rapimgab, DPRD Minta Penjelasan Pemprov DKI Terkait Koordinasi Revitalisasi Monas ke Pemerintah Pusat

Gelar Rapimgab, DPRD Minta Penjelasan Pemprov DKI Terkait Koordinasi Revitalisasi Monas ke Pemerintah Pusat

Megapolitan
Eks Dirut Transjakarta Donny Saragih Dituduh Gelapkan Uang Denda Operasional Rp 1,4 Miliar

Eks Dirut Transjakarta Donny Saragih Dituduh Gelapkan Uang Denda Operasional Rp 1,4 Miliar

Megapolitan
Anak di Bawah Umur Ditemukan di Apartemen Depok, Diduga Terkait Prostitusi Online

Anak di Bawah Umur Ditemukan di Apartemen Depok, Diduga Terkait Prostitusi Online

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X