Hingga kini total biaya pembangunan trotoar yang habiskan telah mencapai Rp 360 miliar dari dana kompensasi Kelebihan Lantai Bangunan (KLB).
Revitalisasi itu adalah bagian dari program Pemrpov DKI menjadikan pejalan kaki sebagai arus utama (mainstream) tata kota.
Lagi pula revitalisasi jalur pedestrian sudah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.
Adapun revitalisasi jalur pedestrian Pemprov DKI lebih mengedepankan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta, mulai anak-anak, ibu hamil, lansia, hingga para penyandang disabilitas.
Baca juga: Pengamat Menilai Akses Pedestrian ke MRT Jakarta Masih Berantakan
Kesetaraan tersebut tercermin dari tersedianya ramp (bidang miring) termasuk pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) sehingga pengguna tidak perlu menaiki tangga, guiding block (paving kuning di trotoar), serta pelican crossing antartrotoar di sisi barat dan timur jalan Sudirman-MH Thamrin.
Para pejalan kaki bisa menyaksikan bagaimana wajah baru trotoar Jakarta dimulai dari kawasan yang menjadi percontohan tersebut.
Dalam keterangan pers Pemprov DKI Jakarta menjelaskan, pelebaran trotoar yang mencapai 8-12 meter pada 2017-2018 ini sekaligus mengubah tata ruang Jalan Sudirman-Thamrin, di mana pembatas jalur cepat dan lambat dihilangkan.
Jalur dibagi menjadi lima bagian, yaitu jalur sisi kanan dikhususkan untuk Transjakarta, tiga lajur untuk kendaraan roda empat, lalu satu jalur lagi untuk kendaraan roda dua dan bus regular.
Dengan mengutamakan kepentingan pejalan kaki, trotoar ini menjadi sangat nyaman untuk dilintasi. Apalagi, standar keamanan pun sudah terpenuhi dengan adanya jalur hijau antara jalur pedestrian dan jalur kendaraan bermotor.
Sejak 2017 hingga 2019, Pemprov DKI telah merevitalisasi trotoar sepanjang 134 kilometer (km). Angka ini ditargetkan meningkat pada 2020 karena akan ada revitalisasi trotoar sepanjang 47 km dengan anggaran optimal hingga Rp 1,1 triliun.
Menurut Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov diharuskan membangun trotoar 60 km per tahun.
Angka itu dianggap terlalu kecil, idealnya Jakarta butuh 2.600 km trotoar. Dengan aturan sekarang artinya butuh waktu 50 tahun untuk menyediakan trotoar yang layak.
"Mungkin barangkali akan kami revisi renstrasnya, minimal harusnya per tahun 100 kilometer per tahun. Artinya 20 tahun baru trotoar di DKI ideal sesuai dengan harapan," ucap dia dalam keterangan tertulisnya.
Hari menambahkan, saat ini trotoar yang sudah terbangun di Jakarta sekitar 16 persen. Jika pada 2020 mendatang Pemprov DKI bisa membangun hingga 103 km tentu akan menjadi lompatan positif yang bisa terus ditingkatkan.
"Jadi kurang lebih dari 20 tahun, trotoar di DKI sudah bisa dinikmati trotoar yang nyaman dan ideal bagi pejalan kaki," kata Hari.
Saat ini pun, jalur pedestrian sudah semakin lega dan nyaman. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak berjalan kaki. Selamat mencoba.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.