Ali Sadikin dan Kontroversi Lokalisasi Kramat Tunggak  

Kramat Tunggak ditetapkan sebagai lokalisasi melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta No. Ca.7/I/13/1970 per tanggal 27 April 1970 tentang Pelaksanaan Usaha Lokalisasi/Relokasi Wanita Tuna Susila.

Dianggap bolehkan eksploitasi manusia dan rendahkan wanita

Keputusan Ali untuk melokalisasi wanita "P" ditentang oleh Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI). Delegasi Presidium KAWI Pusat pun menemui Ali.

“Mereka mengartikan pikiran dan tindakan saya itu sebagai memperbolehkan eksploitasi manusia atas manusia, merendahkan derajat wanita, dan menjauhkan kemungkinan rehabilitasi bagi wanita yang sadar,” tutur Ali.

Delegasi KAWI mengajak Ali untuk sama-sama mengurangi jumlah wanita “P” dan meningkatkan sanksi untuk menindak germo-germo yang menjadi biang meluasnya pelacuran.

Baca juga: Kisah Habibie dan Tangis Ali Sadikin di Tengah Bayang-bayang Orba

Ali pun membentuk panitia kecil untuk mengatasi pelacuran itu dengan melibatkan KAWI sebagai panitia.

Menurut Ali, buah pikiran KAWI mesti ditampung. Ali juga melibatkan KAWI agar mereka menyaksikan keadaan sebenarnya dan mengatasi persoalan sesungguhnya.

“Setelah panitia kecil bekerja, kesimpulan saya, tetap menanggulanginya tepat dengan melokalisasi mereka, melokalisasi kan berarti mempersempit gerak mereka dan dengan demikian akan terbina apa yang diharapkan sebagai ‘menghapuskan pemandangan kurang sedap’ di tepi-tepi jalan,” kata Ali.

Ali menyatakan, saat itu, tidak mudah menyelesaikan masalah wanita tunasusila. Menurutnya, masyarakat lebih gampang untuk membicarakannya daripada menolong mereka.

Lokalisasi Kramat Tunggak pun beroperasi selama puluhan tahun hingga akhirnya ditutup Gubernur Sutiyoso pada Desember 1999 lewat SK Gubernur KDKI Jakarta Nomor 6485 Tahun 1998.

Kini, lokasi bekas Kramat Tunggak telah berubah dengan adanya pembangunan Jakarta Islamic Centre (JIC) yang dimulai tahun 2002.