Anggaran Jalur Sepeda di DKI Capai Rp 73,7 Miliar, Benarkah Warga Jakarta Beralih Gunakan Sepeda?

JAKARTA, KOMPAS.com - Penelitian Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) mengungkapkan, ada peningkatan tiga kali lipat jumlah pesepeda yang melintas di jalur sepeda saat uji coba.

Adapun uji coba sepeda itu sudah dilaksanakan sejak 17 September 2019 kemarin.

Penelitian ITDP  dilakukan pada empat jalur saat uji coba di Jakarta saat jam-jam kerja pada pukul 07.00 WIB hingga 08.00 WIB. Adapun jalur yang diteliti, yakni Jalan MH Thamrin, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pramuka, dan Jalan Pemuda.

“Lebih tepatnya begini sampai bulan Oktober ini dengan uji coba jalur sepeda, jumlah pesepeda meningkat lebih dari 3 kali lipat,” ujar Faela Sufa, Direktur ITDP Indonesia, saat dikonfirmasi, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: DPRD DKI Pertanyakan Lonjakan Anggaran Pembangunan Jalur Sepeda hingga Rp 73,7 M

Ia mengatakan, evalusi uji coba itu dilakukan guna mengetahui seberepa efektif jalur pesepeda secara permanen.

“Sehingga diharapkan masukan masyarakat agar fasilitas permanen nanti menjadi aman dan nyaman,” kata Faela.

Adapum sebelumnya pada Jalan MH Thamrin ke arah TU Gas terdapat peningkatan 2,1 kali.

Sebelumnya, di Jalan MH Thamrin terdapat 23 pesepeda di jam-jam sibuk, namun saat ini setelah ada uji coba ada peningkatan menjadi 48,5 pesepeda.

Lalu pada Jalan Imam Bonjol ada peningkatan 3,8 kali.

Baca juga: Daripada PKL, Pengamat Usul Sebaiknya Jalur Sepeda yang Dipindah di Atas Trotor

Sebelumnya, di Imam Bonjol terdapat 11 pesepeda di jam-jam sibuk, namun saat ini setelah ada uji coba ada peningkatan menjadi 42 pesepeda.

Kemudian pada Jalan Pramuka peningkatannya tidak terukur.

Sementara pada Jalan Pemuda ada peningkatan 5,6 kali.

Sebelumnya, di Pemuda terdapat 8 pesepeda di jam-jam sibuk, namun saat ini setelah ada uji coba ada peningkatan menjadi 45 pesepeda di jam-jam sibuk.

Rp 73,7 miliar untuk jalur sepeda

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta anggarkan Rp 73 miliar untuk pembuatan jalur sepeda pada Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Namun, hal itu terpaksa ditunda.Kesepakatan itu ditunda lantaran Komisi B ingin mengetahui rencana induk pembangunan jalur sepeda keseluruhannya.