Polemik Jalur Sepeda Bercat Impor dengan Anggaran Rp 73 Miliar....

Kompas.com - 30/10/2019, 09:54 WIB
Jalur sepeda di sepanjang jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2019) KOMPAS.COM/WALDA MARISONJalur sepeda di sepanjang jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2019)
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan mengusulkan Rp 73 miliar untuk pembangun jalur sepeda.

Dana itu dianggarkan Dinas Perhubungan dalam kegiatan pemeliharaan prasarana rekayasa lalu lintas di koridor busway.

Adapun anggaran itu semula Rp 4,4 miliar lalu ada penambahan dana Rp 69,2 miliar hingga total anggarannya menjadi Rp 73,7 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya juga sudah memiliki master plan terkait pembangunan jalur sepeda itu. Ia menargetkan tahun 2022, sepanjang 500 kilometer jalur sepeda selesai.

“Tahun ini kami targetkan selesai 69 kilometer. Sehingga tambahan ini akan digunakan untuk membangun secara bertahap,” kata Syafrin.

Anggaran Terpaksa Ditunda

Namun,anggaran itu ditunda sesuai kesepakatan anggota DPRD Komisi B saat rapat dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tentang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Kesepakatan itu ditunda lantaran Komisi B ingin mengetahui rencana induk pembangunan jalur sepeda keseluruhannya.

Komisi B menilai rencana jalur sepeda ini belum jelas. Mereka juga mempertanyakan tiba-tiba saja anggaran itu melonjak naik.

Baca juga: DPRD DKI Pertanyakan Lonjakan Anggaran Pembangunan Jalur Sepeda hingga Rp 73,7 M

Sekertaris Komisi B Pandapotan Sinaga juga mempertanyakan kenaikan angka anggaran yang tinggi. Padahal, jalur sepeda dinilai bukanlah suatu program yang mendesak.

“Kenapa angka tiba-tiba naik program gimana? perencanaannya gimana? ini saya pikir anggaran dipaksakan? Masa sekian hari naik? Kalau belum mendesak ya hapus saja,” kata Pandapotan.

Penjelasan Dishub Anggaran Naik Tiba-tiba

Syafrin menjelaskan, perubahan anggaran ke Rp 73 miliar itu lantaran program jalur sepeda saat ini menjadi prioritas Pemrov DKI Jakarta. 

Sementara, awalnya program itu hanya program biasa. Sehingga ketika ada revisi anggaran KUA PPAS awal Oktober ini langsung ditambahkan anggaran oleh pihaknya.

“Jadi bulan Juli sudah program sudah ada tapi belom kami implementasikan ke prioritas utama. Saat ini Pemrov memprioritaskan program ini artinya kebutuhan jadi penting sehingga kami tambahkan anggarannya. Terus dari operator angkutan umum apakah dari commuterline, transjakarta, MRT, LRT juga kami fasilitasi jalur sepeda agar pergerakan dari dan ke stasiun terdekat bisa mudah,” ucap Syafrin.

Baca juga: Ini Rincian Anggaran Pembangunan Jalur Sepeda Sebesar Rp 73 Miliar

Syafrin juga menyebut anggaran tersebut itu tidak sepenuhnya menggunakan jalur sepeda. Melainkan dibagi dua kegiatan untuk pembangunan jalur sepeda dan marka ganjil genap.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selama Januari-November, 49 WNA di Jaksel Dideportasi karena Langgar Keimigrasian

Selama Januari-November, 49 WNA di Jaksel Dideportasi karena Langgar Keimigrasian

Megapolitan
Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Megapolitan
Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Megapolitan
Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Megapolitan
Debat Pilkada Depok Memanas, Afifah Merasa Dilecehkan oleh Imam Budi Hartono

Debat Pilkada Depok Memanas, Afifah Merasa Dilecehkan oleh Imam Budi Hartono

Megapolitan
Afifah Sindir Hasil 15 Tahun PKS Berkuasa di Depok, Imam: Jawabnya Terlalu Jauh

Afifah Sindir Hasil 15 Tahun PKS Berkuasa di Depok, Imam: Jawabnya Terlalu Jauh

Megapolitan
Debat Pilkada Depok, Imam dan Pradi Malah Saling Tuduh soal Singkatan

Debat Pilkada Depok, Imam dan Pradi Malah Saling Tuduh soal Singkatan

Megapolitan
Imam Mengaku 20 Tahun Bekerja untuk Depok, Afifah: Yang Terjadi Kita Jauh Tertinggal

Imam Mengaku 20 Tahun Bekerja untuk Depok, Afifah: Yang Terjadi Kita Jauh Tertinggal

Megapolitan
UPDATE 4 Desember: Pasien Covid-19 di Tangerang Kota Tembus 402, Terbanyak dari Karawaci

UPDATE 4 Desember: Pasien Covid-19 di Tangerang Kota Tembus 402, Terbanyak dari Karawaci

Megapolitan
Jelang Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Mengaku Dapat Wejangan dari Ma'ruf Amin

Jelang Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Mengaku Dapat Wejangan dari Ma'ruf Amin

Megapolitan
Debat Pilkada Depok, Pradi Salah Sebut Nomor Urut Sendiri

Debat Pilkada Depok, Pradi Salah Sebut Nomor Urut Sendiri

Megapolitan
TPU Pondok Ranggon Penuh, Pemakaman Jenazah Covid-19 di TPU Tegal Alur Naik Dua Kali Lipat

TPU Pondok Ranggon Penuh, Pemakaman Jenazah Covid-19 di TPU Tegal Alur Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
30 Guru dan Karyawan Positif Covid-19, MAN 22 Baru Adakan Sekolah Tatap Muka Februari 2021

30 Guru dan Karyawan Positif Covid-19, MAN 22 Baru Adakan Sekolah Tatap Muka Februari 2021

Megapolitan
Idris Bantah jika Depok Disebut Kota Intoleran

Idris Bantah jika Depok Disebut Kota Intoleran

Megapolitan
Debat Pilkada Depok, Pradi: Lembaga Banyak Dikuasai Kelompok Pak Idris

Debat Pilkada Depok, Pradi: Lembaga Banyak Dikuasai Kelompok Pak Idris

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X