Terkendala PP, DKI Tak Bisa Tetapkan UMP Sesuai Tuntutan Buruh

Kompas.com - 30/10/2019, 15:51 WIB
Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019). Mereka menuntut UMP DKI 2020 naik jadi sebesar Rp 4,6 juta. KOMPAS.COM/NURSITA SARIPara buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019). Mereka menuntut UMP DKI 2020 naik jadi sebesar Rp 4,6 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah menyatakan, Pemprov DKI Jakarta terkendala Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan untuk menetapkan upah minimum provinsi ( UMP) DKI 2020 sesuai tuntutan buruh.

Buruh menuntut UMP DKI Jakarta 2020 sesuai usulan Dewan Pengupahan DKI dari unsur serikat pekerja, yakni sebesar Rp 4,6 juta.

"Terkait dengan PP 78 Tahun 2015, intinya seperti tahun yang kemarin, Pak Gubernur sangat paham sekali keprihatinan para pekerja, tapi memang ada ketentuan yang tidak bisa kami langgar," ujar Andri saat menemui buruh yang berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Buruh Demo, Tuntut Anies Tetapkan UMP 2020 Rp 4,6 Juta

Meskipun demikian, kata Andri, Pemprov DKI akan berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja. Caranya dengan memberikan Kartu Pekerja. Pemprov DKI juga akan membuat gerai koperasi pekerja dan klinik kesehatan.

Selain itu, Pemprov DKI akan mengikutsertakan istri-istri buruh dalam program pengembangan kewirausahaan terpadu (PKT) atau yang lebih dikenal dengan OK OCE.

"Sehingga pendapatan pekerja tidak hanya bertumpu pada suami yang bekerja di perusahaan, tapi juga bisa dihasilkan kreativitas, inovasi, dan usaha-usaha yang dihasilkan istrinya. Ini sedang kami godok," kata Andri.

Berikutnya, Pemprov DKI juga akan berdialog dengan Tim Tujuh bentukan buruh untuk menyejahterakan para pekerja.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta Winarso menyatakan memahami kendala yang dihadapi Pemprov DKI.

Baca juga: Buruh Minta UMP DKI Rp 5,2 Juta untuk Bayar Listrik hingga Rekreasi

Namun, dia berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa menetapkan UMP sesuai usulan Dewan Pengupahan DKI dari unsur serikat pekerja.

Jika Anies tidak bisa menetapkan UMP sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja, KSPI DKI akan berkoordinasi dengan KSPI pusat untuk menentukan langkah berikutnya.

"Ketika pimpinan pusat mengatakan tetap menolak, ya kami akan menjalankan, menolak juga. Tidak menutup kemungkinan kami akan juga aksi di sini," ujar Winarso.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menengok Dhanagun, Vihara Berusia 3 Abad di Bogor

Menengok Dhanagun, Vihara Berusia 3 Abad di Bogor

Megapolitan
5 Fakta Pencurian Kotak Amal Masjid di Bekasi Utara

5 Fakta Pencurian Kotak Amal Masjid di Bekasi Utara

Megapolitan
Jumat, Jakarta Diprakirakan Hujan dari Pagi sampai Malam

Jumat, Jakarta Diprakirakan Hujan dari Pagi sampai Malam

Megapolitan
Proyek Revitalisasi Monas Molor, Kontraktor: Faktor Cuaca

Proyek Revitalisasi Monas Molor, Kontraktor: Faktor Cuaca

Megapolitan
Mantan Atlet Kayak Khawatir Diberhentikan sebagai Tenaga Honorer di Depok

Mantan Atlet Kayak Khawatir Diberhentikan sebagai Tenaga Honorer di Depok

Megapolitan
Cegah Penyebaran Virus Corona, Lion Air Group Batalkan Penerbangan ke China

Cegah Penyebaran Virus Corona, Lion Air Group Batalkan Penerbangan ke China

Megapolitan
Kronologi Terbongkarnya Praktik Prostitusi Online di Apartemen Kalibata

Kronologi Terbongkarnya Praktik Prostitusi Online di Apartemen Kalibata

Megapolitan
WNA AS Penyelundup Brownies Ganja Ditangkap, Temannya DPO

WNA AS Penyelundup Brownies Ganja Ditangkap, Temannya DPO

Megapolitan
KJRI Toronto Undang Bogor Hadiri Indonesian Summer Festival di Kanada

KJRI Toronto Undang Bogor Hadiri Indonesian Summer Festival di Kanada

Megapolitan
Cegah Banjir, Saluran Penghubung Sulaiman di Makasar Dikuras

Cegah Banjir, Saluran Penghubung Sulaiman di Makasar Dikuras

Megapolitan
Kisah Grup Barongsai Kong Ha Hong, Dilarang Era Orba dan Kini Jadi Juara Dunia

Kisah Grup Barongsai Kong Ha Hong, Dilarang Era Orba dan Kini Jadi Juara Dunia

Megapolitan
Ketua Ormas Goib Bantah Buat Spanduk Tolak Bioskop XXI karena Faktor Ekonomi

Ketua Ormas Goib Bantah Buat Spanduk Tolak Bioskop XXI karena Faktor Ekonomi

Megapolitan
Bikin Surat Pamitan, Dirut Transjakarta yang Mundur Sebut Anies 'Bapak Integrasi'

Bikin Surat Pamitan, Dirut Transjakarta yang Mundur Sebut Anies "Bapak Integrasi"

Megapolitan
Dirut Transjakarta Mundur, Posisinya Digantikan Wakil Ketua DTKJ

Dirut Transjakarta Mundur, Posisinya Digantikan Wakil Ketua DTKJ

Megapolitan
Harga Cabai Rawit Merah di Bogor Tembus Rp 90.000 Per Kilo

Harga Cabai Rawit Merah di Bogor Tembus Rp 90.000 Per Kilo

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X