DPRD DKI: Anggota TGUPP Rata-rata adalah Tim Sukses Anies

Kompas.com - 30/10/2019, 23:03 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono dalam rapat KUA-PPAS 2020 di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono dalam rapat KUA-PPAS 2020 di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyatakan, anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) DKI Jakarta kebanyakan merupakan tim sukses Gubernur DKI Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2017.

Gembong pun mengkritik anggaran untuk gaji anggota TGUPP yang dialokasikan dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara ( KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 pada pos Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda).

"Yang terjadi sekarang kan hanya menempatkan tim-tim sukses kemarin, rata-rata adalah tim sukses ( Anies) semua. Bohonglah kalau tidak seperti itu," ujar Gembong dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Jika Anies merasa memerlukan TGUPP, kata Gembong, anggota TGUPP sebaiknya digaji menggunakan dana operasional Anies sebagai gubernur.

Baca juga: DPRD DKI Minta Anggaran TGUPP Dinolkan dan Pakai Dana Operasional Anies

Dia kemudian membandingkan anggaran TGUPP dengan anggaran-anggaran lain yang dikurangi dalam rancangan KUA-PPAS.

"Kami tidak ada masalah, tapi pergunakan saja alokasi dari dana operasional gubernur. Ini kan penghematan. Yang lain suruh hemat-hemat, tapi ini justru sebaliknya," kata dia.

Menurut Gembong, tugas anggota TGUPP tak sesuai nama yang seharusnya mempercepat pembangunan Jakarta. Dia menghambat TGUPP justru memperlambat pembangunan karena anggotanya yang banyak.

"Judulnya tim percepatan, (tetapi) dengan jumlah yang begitu banyak, maka bukan percepatan, Pak Gubernur mendapatkan informasi dari 70 sekian orang, bukan tambah cepat, tapi justru tambah lambat," ucap Gembong.

Bappeda DKI mengusulkan anggaran TGUPP sebesar Rp 19,8 miliar dalam rancangan KUA-PPAS 2020. Beberapa anggota Komisi A mempersoalkan anggaran itu dan mempertanyakan kinerja anggota TGUPP.

Baca juga: Berubah Lagi, Anggaran TGUPP Kali Ini Diusulkan Rp 19,8 Miliar

Komisi A belum menyetujui ataupun menolak anggaran tersebut. Ketua Komisi A Mujiyono meminta Bappeda mengkomunikasikan anggaran itu terlebih dahulu kepada Anies.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terkait PSBB DKI, Polisi: Tidak Ada Pembatasan Akses Masuk dan Keluar Jakarta

Terkait PSBB DKI, Polisi: Tidak Ada Pembatasan Akses Masuk dan Keluar Jakarta

Megapolitan
Menkes Setujui PSBB, Pemprov DKI Bisa Batasi Kegiatan di Tempat Kerja hingga Transportasi

Menkes Setujui PSBB, Pemprov DKI Bisa Batasi Kegiatan di Tempat Kerja hingga Transportasi

Megapolitan
Marak Kasus Pelecehan Seksual di Tangsel, IPW Soroti Kinerja Polisi

Marak Kasus Pelecehan Seksual di Tangsel, IPW Soroti Kinerja Polisi

Megapolitan
Pesan Kak Seto untuk Orangtua Saat Hadapi Pandemi Covid-19

Pesan Kak Seto untuk Orangtua Saat Hadapi Pandemi Covid-19

Megapolitan
[UPDATE] 72 Pasien Positif Covid-19 Di Jakarta Pusat, Enam Kelurahan Masih Nol Kasus Positif

[UPDATE] 72 Pasien Positif Covid-19 Di Jakarta Pusat, Enam Kelurahan Masih Nol Kasus Positif

Megapolitan
Rekam Jejak Wagub DKI Riza Patria: Kontroversi Kasus Korupsi hingga Segudang Pengalaman Politik

Rekam Jejak Wagub DKI Riza Patria: Kontroversi Kasus Korupsi hingga Segudang Pengalaman Politik

Megapolitan
Duduk Perkara Polemik Apartemen The Nine Residence Terkait Pembangunan RS Covid-19

Duduk Perkara Polemik Apartemen The Nine Residence Terkait Pembangunan RS Covid-19

Megapolitan
Kala Rasa Kecewa Pedagang Tumpah lantaran Pasar Tanah Abang Batal Buka

Kala Rasa Kecewa Pedagang Tumpah lantaran Pasar Tanah Abang Batal Buka

Megapolitan
[HOAKS] Wanita Korban Pembunuhan dan Perampokan di Muara Karang

[HOAKS] Wanita Korban Pembunuhan dan Perampokan di Muara Karang

Megapolitan
Gaung Imbauan Kenakan Masker Kain untuk Cegah Penyebaran Corona di Kota Tangerang

Gaung Imbauan Kenakan Masker Kain untuk Cegah Penyebaran Corona di Kota Tangerang

Megapolitan
Fakta Pemilihan Wagub DKI, Kemenangan Riza Patria di Tengah Pandemi Covid-19

Fakta Pemilihan Wagub DKI, Kemenangan Riza Patria di Tengah Pandemi Covid-19

Megapolitan
Setujui Status PSBB, Kemenkes Minta DKI Fokus pada Keselamatan Warga

Setujui Status PSBB, Kemenkes Minta DKI Fokus pada Keselamatan Warga

Megapolitan
Upaya Polisi Menghadapi Pandemi Covid-19, Penegakan Hukum hingga Kawal Proses Pemakaman

Upaya Polisi Menghadapi Pandemi Covid-19, Penegakan Hukum hingga Kawal Proses Pemakaman

Megapolitan
12 Sembuh, 38 Dimakamkan Sesuai Protokol Pemulasaraan di Bekasi

12 Sembuh, 38 Dimakamkan Sesuai Protokol Pemulasaraan di Bekasi

Megapolitan
Pengelola Klaim RS Covid-19 yang Dibangun di Lingkungan Apartemen The Nine Residence Sudah Kantongi Izin

Pengelola Klaim RS Covid-19 yang Dibangun di Lingkungan Apartemen The Nine Residence Sudah Kantongi Izin

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X