Beda Transparansi Anggaran Era Ahok dan Anies: Awalnya Bebas Diakses, Kini Harus Tunggu Sah Dulu

Kompas.com - 31/10/2019, 06:46 WIB
Penulis Jessi Carina
|

Program yang anggarannya dinilai terlalu besar bisa dikurangi, sedangkan yang dinilai tak perlu juga bisa dicoret.

Baca juga: Serapan APBD DKI 54,6 Persen, Anies Bilang Itu Masih Sesuai Target

Setelah pembahasan KUA-PPAS selesai, dibuat semacam MoU antara Gubernur dan Ketua DPRD. Kesimpulan pembahasan ini biasanya berupa berapa total APBD pada tahun berikutnya, nilai belanja, dan pendapatannya.

Dalam tahap ini, KUA-PPAS setelah pembahasan biasanya akan diunggah kembali ke situs apbd.jakarta.go.id.

Dengan begitu, masyarakat bisa membandingkan seperti apa rencana anggaran sebelum dan sesudah dibahas dengan DPRD.

Pembahasan anggaran akan dilanjutkan dengan pembahasan Rancangan APBD (RAPBD).

Draft RAPBD yang telah disahkan bersama DPRD DKI juga akan diunggah ke dalam situs. Selanjutnya RAPBD yang sudah disahkan menjadi APBD itu akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Nantinya, hasil evaluasi akan diunggah kembali.

Tahun ini berbeda...

Sampai dengan tahun 2018, semua draft di setiap tahapan penganggaran itu masih rutin diunggah satu per satu ke dalam situs apbd.jakarta.go.id.

Situasinya mulai berbeda untuk anggaran tahun 2019. Dalam situs yang diakses pada Rabu (30/10/2019) malam, draft yang diinput ke dalam situs adalah RKPD, KUA-PPAS hasil pembahasan bersama DPRD DKI, APBD, dan APBD Perubahan.

Tidak ada draft KUA-PPAS versi sebelum pembahasan DPRD DKI Jakarta.

Rancangan anggaran untuk tahun 2020 lebih parah lagi. Tidak ada satu pun rencana anggaran untuk tahun 2020 yang diunggah ke dalam situs tersebut.

Padahal, saat ini Pemprov dan DPRD DKI Jakarta sedang melakukan pembahasan KUA-PPAS.

Perbedaan ini juga dibenarkan oleh Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Adapun Gembong merupakan salah satu anggota Dewan yang mengikuti pembahasan anggaran para periode pemerintahan sebelumnya dan sekarang.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Monas, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).KOMPAS.com/CYNTHIA LOVA Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Monas, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

"Sekarang Pak Anies merasa karena belum ada pembahasan dengan DPRD, maka info itu tidak disampaikan ke publik," kata Gembong ketika dihubungi Kompas.com.

Ternyata, ini memang merupakan keinginan Anies Baswedan. Anies mengaku khawatir draft KUA-PPAS yang belum disepakati dengan DPRD DKI hanya akan menimbulkan kehebohan.

Baca juga: Tak Mau Timbulkan Keramaian, Anies Belum Unggah Anggaran KUA-PPAS 2020

"Justru karena ada masalah-masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian, padahal tidak akan dieksekusi," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Anies baru akan mengunggah draft tersebut setelah Pemprov DKI dan DPRD DKI menyelesaikan pembahasan anggaran.

Akhirnya, masyarakat hanya bisa mengetahui rencana anggaran yang tak wajar dari anggota DPRD DKI Jakarta. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia menjadi yang paling sering menyebarkannya.

Sebut saja anggaran lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar, bolpoin sebesar Rp 124 miliar, dan komputer sebesar Rp 121 miliar.

Baca juga: Selain Lem Aibon, PSI Temukan Anggaran Bolpoin Rp 124 M, Komputer Rp 121 M, dan Server Rp 66 M

Sistem yang disalahkan

Anies tidak ingin mengunggah rencana anggaran yang belum disahkan. Itu artinya, masyarakat hanya akan mengetahui program apa saja yang akan dikerjakan Pemprov DKI Jakarta setelah pembahasan selesai.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Klaster dengan Kasus Covid-19 Tertinggi Kedua di DKI, Kemenhub Klaim Sudah Taat Protokol

Jadi Klaster dengan Kasus Covid-19 Tertinggi Kedua di DKI, Kemenhub Klaim Sudah Taat Protokol

Megapolitan
Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Megapolitan
UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

Megapolitan
Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Rektor IPB University Positif Covid-19

Rektor IPB University Positif Covid-19

Megapolitan
Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Megapolitan
Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Megapolitan
Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Megapolitan
Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Megapolitan
6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Megapolitan
Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Megapolitan
Ketika Anggota Ormas Mengaku 'Aparat' Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Ketika Anggota Ormas Mengaku "Aparat" Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Megapolitan
2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X