Kaji Dampak Pemindahan Ibu Kota, Pemprov DKI Ajukan Anggaran Rp 10,8 Miliar

Kompas.com - 31/10/2019, 08:57 WIB
Rapat pembahasan KUA-PPAS antara Komisi A DPRD DKI Jakarta dengan SKPD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIRapat pembahasan KUA-PPAS antara Komisi A DPRD DKI Jakarta dengan SKPD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI mengusulkan anggaran Rp 10,8 miliar dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Dalam dokumen rancangan KUA-PPAS, anggaran itu ditulis untuk menyusun rencana regenerasi Ibu Kota Jakarta 2030.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Agustina H alias Tina Toon mempertanyakan peruntukan anggaran tersebut.

"Penyusunan perencanaan regenerasi ibu kota Jakarta 2030 ada Rp 10.861.800.000, itu isinya apa saja? Besar sekali, dan output-nya apa," ujar Tina dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 di Gedung DPRD DKI, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020

Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengatakan, anggaran itu digunakan untuk mengkaji nasib Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota nantinya.

"Itu adalah kajian yang kami coba akan susun terkait dengan rencana pemindahan ibu kota. Intinya kegiatan untuk mengantisipasi regenerasi ibu kota ini pasca-ibu kota pindah," kata Mahendra.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anggaran yang diusulkan mencapai Rp 10,8 miliar karena Pemprov DKI akan memakai jasa konsultan berpengalaman internasional.

Baca juga: Beda Transparansi Anggaran Era Ahok dan Anies: Awalnya Bebas Diakses, Kini Harus Tunggu Sah Dulu

Mahendra menyatakan, Rp 10,8 miliar merupakan pagu anggaran. Anggaran riil yang digunakan nantinya bergantung pada hasil lelang jasa konsultan.

"Kami akan menggunakan konsultan-konsultan internasional yang punya pengalaman, memiliki reputasi," ucapnya.

Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Artal Reswan menuturkan, Pemprov DKI menyiapkan anggaran itu karena sudah beberapa kali diajak rapat soal pemindahan ibu kota oleh pemerintah pusat.

"Di kantor wapres juga sudah dikoordinasikan, keluar terminologi bahwa ibu kota segera dipindahkan ke sana harus bagaimana. Mengenai undang-undang juga akan dibahas di level DPR," tutur Reswan.

Anggaran itu belum diputuskan oleh DPRD DKI Jakarta.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Batasi Kegiatan Warga Kota Tangerang, 2 Ruas Jalan Ditutup Pukul 21.00-04.00 WIB

Batasi Kegiatan Warga Kota Tangerang, 2 Ruas Jalan Ditutup Pukul 21.00-04.00 WIB

Megapolitan
Dinkes Minta Rumah Sakit se-Jakarta Bangun Tenda Darurat sebagai Ruang IGD Covid-19

Dinkes Minta Rumah Sakit se-Jakarta Bangun Tenda Darurat sebagai Ruang IGD Covid-19

Megapolitan
Sejumlah Wali Murid Pesimis Anaknya Lolos PPDB karena Kalah Umur

Sejumlah Wali Murid Pesimis Anaknya Lolos PPDB karena Kalah Umur

Megapolitan
Seorang Nakes RS Wisma Atlet Meninggal Setelah Terpapar Covid-19

Seorang Nakes RS Wisma Atlet Meninggal Setelah Terpapar Covid-19

Megapolitan
Angka Pemakaman dengan Prosedur Covid-19 di Jakarta Konsisten di Atas 100

Angka Pemakaman dengan Prosedur Covid-19 di Jakarta Konsisten di Atas 100

Megapolitan
Rekaman CCTV dan Selongsong Peluru Kasus Penembakan di Kebayoran Baru Dikirim ke Puslabfor Mabes Polri

Rekaman CCTV dan Selongsong Peluru Kasus Penembakan di Kebayoran Baru Dikirim ke Puslabfor Mabes Polri

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Shalat Jumat Berjemaah Ditiadakan Sementara di Jakarta

Kasus Covid-19 Melonjak, Shalat Jumat Berjemaah Ditiadakan Sementara di Jakarta

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Depot Isi Ulang Oksigen di Tangsel Kebanjiran Pesanan

Kasus Covid-19 Melonjak, Depot Isi Ulang Oksigen di Tangsel Kebanjiran Pesanan

Megapolitan
PPDB Jenjang SMA Kota Tangerang Diperpanjang hingga 28 Juni

PPDB Jenjang SMA Kota Tangerang Diperpanjang hingga 28 Juni

Megapolitan
Urus Sertifikat Tanah di Kantor BPN Kota Bogor Wajib Bawa Surat Antigen

Urus Sertifikat Tanah di Kantor BPN Kota Bogor Wajib Bawa Surat Antigen

Megapolitan
Pencuri 21 Tabung Gas di Jakarta Selatan Ditangkap Polisi

Pencuri 21 Tabung Gas di Jakarta Selatan Ditangkap Polisi

Megapolitan
UPDATE 24 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Tangsel Capai 716 Pasien

UPDATE 24 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Tangsel Capai 716 Pasien

Megapolitan
Korban Penembakan di Taman Sari Masih Dirawat di RS, Kondisinya Membaik

Korban Penembakan di Taman Sari Masih Dirawat di RS, Kondisinya Membaik

Megapolitan
Dinkes DKI Temukan 70 Orang Terinfeksi Varian Baru Covid-19, Didominasi Delta B.1617.2

Dinkes DKI Temukan 70 Orang Terinfeksi Varian Baru Covid-19, Didominasi Delta B.1617.2

Megapolitan
50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Ditutup demi Tekan Kasus Covid-19

50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Ditutup demi Tekan Kasus Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X