Pemprov DKI Akui Komponen Anggaran pada KUA-PPASS 2020 Asal Disusun

Kompas.com - 31/10/2019, 10:59 WIB
Pemprov menganggarkan Rp 82 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor untuk SD Negeri di Jakarta Barat tahun 2020. Hal itu disampaikan anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana dalam akun Instagramnya @willsarana. Akun Instagram @willsaranaPemprov menganggarkan Rp 82 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor untuk SD Negeri di Jakarta Barat tahun 2020. Hal itu disampaikan anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana dalam akun Instagramnya @willsarana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 tanpa menyusun rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran.

KUA-PPAS merupakan cikal bakal rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra mengatakan, prosedurnya adalah komponen riil anggaran baru disusun setelah dokumen KUA-PPAS ditandatangani, yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).

Baca juga: Mencla-mencle Pejabat DKI Seputar Munculnya Anggaran Lem Aibon Rp 82 M

Sementara dalam sistem e-budgeting, sebelum penyusunan KUA-PPAS wajib ada detail komponen anggaran agar komponen itu bisa dianggarkan dalam APBD yang disahkan.

Karena itu, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyusun komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran riil yang dibutuhkan untuk 2020.

"Kami akui ada hal-hal yang teman-teman SKPD mengisinya dimasukan dulu karena komponen sendiri belum ada," ujar Mahendra di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Mahendra mengakui, detail komponen anggaran yang dimasukan ke dalam sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

"Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," kata dia.

Selain karena aturan yang tidak mewajibkan detail komponen anggaran dalam KUA-PPAS, Mahendra menjelaskan, SKPD juga tidak memiliki cukup waktu untuk menyusun detail komponen anggaran sejak awal.

Sebab, dokumen rancangan KUA-PPAS harus diserahkan ke DPRD DKI paling lambat pekan kedua Juli 2019. E-budgeting harus disusun sebelum KUA-PPAS.

Baca juga: Pembelaan Anies di Tengah Sorotan Anggaran Jadi-jadian RAPBD DKI 2020

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BOR Pasien Covid-19 di Jakarta Terisi 45 Persen dari 3.900, Belum Kapasitas Maksimal

BOR Pasien Covid-19 di Jakarta Terisi 45 Persen dari 3.900, Belum Kapasitas Maksimal

Megapolitan
Saat Lahan Bintaro Xchange Digugat oleh Warga yang Mengaku Ahli Waris

Saat Lahan Bintaro Xchange Digugat oleh Warga yang Mengaku Ahli Waris

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel Capai 98,3 Persen

UPDATE 27 Januari: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel Capai 98,3 Persen

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Tambah 425 Kasus di Kota Tangerang, 1.774 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 27 Januari: Tambah 425 Kasus di Kota Tangerang, 1.774 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Ini Kasus Penyekapan Pengusaha di Depok yang Bikin Oknum TNI Diseret ke Pengadilan Militer

Ini Kasus Penyekapan Pengusaha di Depok yang Bikin Oknum TNI Diseret ke Pengadilan Militer

Megapolitan
Akhir Pelarian Pemuda yang Bunuh Temannya di Bekasi karena Tak Diajak Cari Kerja

Akhir Pelarian Pemuda yang Bunuh Temannya di Bekasi karena Tak Diajak Cari Kerja

Megapolitan
3 Ruko di Pasar Cengkareng Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 3 Miliar

3 Ruko di Pasar Cengkareng Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 3 Miliar

Megapolitan
Praktik Pungli di Pasar Lama Tangerang Terungkap, Berdalih Uang Keamanan

Praktik Pungli di Pasar Lama Tangerang Terungkap, Berdalih Uang Keamanan

Megapolitan
Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Megapolitan
Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Megapolitan
Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Megapolitan
Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Megapolitan
Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah secara Hukum

Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah secara Hukum

Megapolitan
Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.