Fraksi PDI-P Minta Anies Tidak Menyalahkan Sistem E-Budgeting Era Jokowi-Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menanggapi pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan yang hendak memperbaiki sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta atau e-budgeting.

Ia mengatakan, jika memang Anies ingin memperbaiki sistem elektronik APBD, tidak perlu menyalahkan sistem yang sudah ada saat ini.

Pasalnya, sistem itu warisan era Joko Widodo dan Basuki Thahaja Purnama saat menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2012.

Baca juga: Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020

Ia mengatakan, zaman semakin modern dan canggih. Dengan demikian, memang perlu pembaharuan pada sistem elektronik APBD tersebut.

“Kalau memang lebih baik, monggo. Tapi jangan menafikan sistem yang sudah ada. Kalau tujuan untuk memperbaiki sistem yang ada kami hormati. Karena jaman berubah, setiap saat ada perubahan teknologi lebih canggih, kita senang hati,” katanya.

Ia menegaskan, memang sudah seharusnya Anies memperbaiki sistem agar semakin baik dan lebih mudah diakses publik.

Baca juga: Beda Transparansi Anggaran Era Ahok dan Anies: Awalnya Bebas Diakses, Kini Harus Tunggu Sah Dulu

Namun, dia menekankan, jangan sampai Anies malah menyalahkan sistem yang ada.

“Kalau mau membuka sistem baru, jangan kemudian seolah-olah menyalahkan sistem yang sudah ada,“ ucap Ketua Fraksi PDI-P di DPRD DKI itu.

Sebelumnya, penyusunan anggaran 2020 Pemprov DKI disorot publik karena banyak kejanggalan.

Pihak Pemprov DKI mengakui ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang asal memasukkan anggaran.

Detail komponen anggaran yang dimasukan ke dalam sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

Menanggapi kritikan dari berbagai pihak soal penyusunan anggaran tersebut, Anies malah menyalahkan sistem yang ada.

Seperti anggaran lem aibon Rp 82,8 miliar, menurut Anies, disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

“Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019). 

Baca juga: Ada Banyak Anggaran yang Janggal, Anies Salahkan Sistem yang Tidak Smart

Anies mengatakan, jika sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system.

Dengan sistem itu, maka akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah.

“Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.

Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Itu tinggal dibuat algoritma saja, itemnya itu jenisnya aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harusnya ditolak itu sama sistem," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, maka tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.

Anies mengaku tak ingin sistem ini terus berlangsung hingga menjadi warisan gubernur selanjutnya.