Fraksi PDI-P Minta Anies Tidak Menyalahkan Sistem E-Budgeting Era Jokowi-Ahok

Kompas.com - 31/10/2019, 12:42 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beri sambutan di Festival Jakarta Langit Biru, Bundaran Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2019). Kampanye tersebut bertujuan mengenalkan kendaraan listrik yang ramah lingkungan guna mengurangi polusi udara. KOMPAS.com/M ZAENUDDINGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beri sambutan di Festival Jakarta Langit Biru, Bundaran Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2019). Kampanye tersebut bertujuan mengenalkan kendaraan listrik yang ramah lingkungan guna mengurangi polusi udara.
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menanggapi pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan yang hendak memperbaiki sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta atau e-budgeting.

Ia mengatakan, jika memang Anies ingin memperbaiki sistem elektronik APBD, tidak perlu menyalahkan sistem yang sudah ada saat ini.

Pasalnya, sistem itu warisan era Joko Widodo dan Basuki Thahaja Purnama saat menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2012.

Baca juga: Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020

Ia mengatakan, zaman semakin modern dan canggih. Dengan demikian, memang perlu pembaharuan pada sistem elektronik APBD tersebut.

“Kalau memang lebih baik, monggo. Tapi jangan menafikan sistem yang sudah ada. Kalau tujuan untuk memperbaiki sistem yang ada kami hormati. Karena jaman berubah, setiap saat ada perubahan teknologi lebih canggih, kita senang hati,” katanya.

Ia menegaskan, memang sudah seharusnya Anies memperbaiki sistem agar semakin baik dan lebih mudah diakses publik.

Baca juga: Beda Transparansi Anggaran Era Ahok dan Anies: Awalnya Bebas Diakses, Kini Harus Tunggu Sah Dulu

Namun, dia menekankan, jangan sampai Anies malah menyalahkan sistem yang ada.

“Kalau mau membuka sistem baru, jangan kemudian seolah-olah menyalahkan sistem yang sudah ada,“ ucap Ketua Fraksi PDI-P di DPRD DKI itu.

Sebelumnya, penyusunan anggaran 2020 Pemprov DKI disorot publik karena banyak kejanggalan.

Pihak Pemprov DKI mengakui ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang asal memasukkan anggaran.

Detail komponen anggaran yang dimasukan ke dalam sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

Menanggapi kritikan dari berbagai pihak soal penyusunan anggaran tersebut, Anies malah menyalahkan sistem yang ada.

Seperti anggaran lem aibon Rp 82,8 miliar, menurut Anies, disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

“Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019). 

Baca juga: Ada Banyak Anggaran yang Janggal, Anies Salahkan Sistem yang Tidak Smart

Anies mengatakan, jika sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system.

Dengan sistem itu, maka akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah.

“Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.

Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Itu tinggal dibuat algoritma saja, itemnya itu jenisnya aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harusnya ditolak itu sama sistem," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, maka tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.

Anies mengaku tak ingin sistem ini terus berlangsung hingga menjadi warisan gubernur selanjutnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kumpulan Kisah Ahok Usai Aksi 411, Memilih Tinggal Dalam Rumah hingga Wacana Pindah Kewarganegaraan

Kumpulan Kisah Ahok Usai Aksi 411, Memilih Tinggal Dalam Rumah hingga Wacana Pindah Kewarganegaraan

Megapolitan
Covid-19 Kota Tangerang Meningkat, PSBB Diperpanjang hingga 23 Agustus

Covid-19 Kota Tangerang Meningkat, PSBB Diperpanjang hingga 23 Agustus

Megapolitan
UPDATE Sepekan Terakhir di Jakarta: Bertambah 3.271 Pasien Positif Covid-19 dan Terjadi 3 Kali Lonjakan

UPDATE Sepekan Terakhir di Jakarta: Bertambah 3.271 Pasien Positif Covid-19 dan Terjadi 3 Kali Lonjakan

Megapolitan
Wartawan Berbagi, Terinspirasi Pemulung Cari Ponsel Bekas untuk Belajar dari Rumah

Wartawan Berbagi, Terinspirasi Pemulung Cari Ponsel Bekas untuk Belajar dari Rumah

Megapolitan
Rentetan Penembakan Misterius di Tangsel, Beraksi di Jalan Raya Incar Pengendara

Rentetan Penembakan Misterius di Tangsel, Beraksi di Jalan Raya Incar Pengendara

Megapolitan
Polemik Informasi Pedagang Terpapar Covid-19 di Pasar Mayestik, Disebut Hoaks Kemudian Diakui

Polemik Informasi Pedagang Terpapar Covid-19 di Pasar Mayestik, Disebut Hoaks Kemudian Diakui

Megapolitan
Tiga Gerbang Tol Bekasi Berlakukan Ganjil Genap

Tiga Gerbang Tol Bekasi Berlakukan Ganjil Genap

Megapolitan
Wagub DKI: Delapan Persen Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Berusia di Bawah 19 Tahun

Wagub DKI: Delapan Persen Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Berusia di Bawah 19 Tahun

Megapolitan
Satu Tahun Pascakejadian, Pemerkosa di Bintaro Akhirnya Ditangkap Setelah Korban Memviralkan Kisahnya

Satu Tahun Pascakejadian, Pemerkosa di Bintaro Akhirnya Ditangkap Setelah Korban Memviralkan Kisahnya

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kenangan Ahok soal Demo 411, Tolak Mengungsi ke Pulau | Pemerkosa di Bintaro Ditangkap

[POPULER JABODETABEK] Kenangan Ahok soal Demo 411, Tolak Mengungsi ke Pulau | Pemerkosa di Bintaro Ditangkap

Megapolitan
UPDATE 9 Agustus, Kasus Positif Covid-19 Aktif di Kota Bekasi Terbanyak Se-Jawa Barat

UPDATE 9 Agustus, Kasus Positif Covid-19 Aktif di Kota Bekasi Terbanyak Se-Jawa Barat

Megapolitan
Hal-Hal yang Harus Diingat Saat Sanksi Ganjil Genap Kembali Berlaku

Hal-Hal yang Harus Diingat Saat Sanksi Ganjil Genap Kembali Berlaku

Megapolitan
Hari Ini Putra Siregar Akan Jalani Sidang Perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Hari Ini Putra Siregar Akan Jalani Sidang Perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Megapolitan
Hari Ini Polisi Panggil Anji Terkait Konten Video Hoaks Temuan Obat Covid-19

Hari Ini Polisi Panggil Anji Terkait Konten Video Hoaks Temuan Obat Covid-19

Megapolitan
Sebaran Kasus Covid-19 di Jakarta 10 Agustus: Tertinggi di Pademangan Barat, Disusul Lagoa

Sebaran Kasus Covid-19 di Jakarta 10 Agustus: Tertinggi di Pademangan Barat, Disusul Lagoa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X