Pembelaan Anies soal Anggaran Asal Jadi, William PSI: Bukan Jawaban Itu yang Publik Tunggu

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyesalkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menanggapi polemik anggaran tak wajar di Jakarta.

Misalnya seperti pernyataan bahwa pihak yang membongkar rancangan anggaran sedang mencari panggung dan pernyataan menyudutkan terhadap sistem e-budgeting di Jakarta.

"Bukan jawaban semacam itu yang publik tunggu dari Gubernur Anies. Pada kenyataannya, seluruh anggota DPRD saat ini sedang menjalankan tugas konstitusional mengawasi anggaran. Tidak ada urusan dengan cari panggung,” ujar Willliam, dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2019).

Berdasarkan tudingan bahwa sistem e-budgeting tidak smart, dia pun menduga ada masalah terkait kepemimpinan Anies. Menurut dia,  Anies seharusnya memperbaiki sistem itu sejak awal menjabat. Namun hal yang terjadi Anies tetap menggunakan sistem itu dan baru protes sekarang.

Baca juga: Bongkar Anggaran Fantastis di DKI, Siapa Politisi Muda William Aditya Sarana?

"Jawaban Gubernur Anies yang menuding bahwa sistem digital tidak smart juga justru membuktikan ada masalah serius dalam kepemimpinannya," kata William.

"Yang terjadi sekarang, Pak Gubernur mengkambinghitamkan sistem dan bawahannya. Kalau beliau baru jadi gubernur selama dua minggu, mungkin bisa diterima. Pertanyaaannya, selama dua tahun ini, kenapa belum juga dikerjakan?" tambah William.

Dia meminta Anies tidak mengalihkan isu terkait anggaran ini. William mendesak Pemerintah Provinsi membuka detail komponen rancangan anggaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta ke publik.

"Kenapa disembunyikan? Beri ruang anggota DPRD mengkritisi. Beri ruang publik berpartisipasi," kata William.

"Sekali lagi harusnya rakyat bisa melihat isi penggunaan uang mereka. APBD berasal dari rakyat, karena itu rakyat harus bisa mengetahui peruntukannya," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kejanggalan sejumlah anggaran di Pemprov DKI Jakarta disebabkan adanya kesalahan dalam sistem digital atau sistem elektronik APBD Pemprov DKI.

Baca juga: Pembelaan Anies di Tengah Sorotan Anggaran Jadi-jadian RAPBD DKI 2020

Menurut Anies, kesalahan sistem elektronik APBD Pemrov DKI Jakarta ini sudah berlangsung sejak lama.

"Tidak (tidak hanya tahun ini salah sistem). Berati mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun tahun mengandalkan manusia,” ucap Anies di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Meski demikian, ia pun berjanji akan memperbaiki sistem elektronik itu dan berjanji akan rampung pada tahun 2020 mendatang.

Anies mengatakan, hal itu dilakukannya untuk mempermudah gubernur selanjutnya dalam mengakses sistem elektronik itu.

"Saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena ini (sistem elektronik APBD Pemrov DKI Jakarta) saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," ucapnya.