Kala Ahok Buka Suara soal Sistem E-Budgeting yang Dikritik Anies

Kompas.com - 01/11/2019, 08:19 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Sistem e-budgeting mulai diperkenalkan di Jakarta ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Sistem tersebut akhirnya digunakan di Jakarta saat Basuki atau Ahok menjadi gubernur.

Dengan e-budgeting, semua perencanaan anggaran diinput secara digital ke dalam sistem.

Sejak e-budgeting diterapkan, publik bisa menyoroti penyusunan anggaran yang dilakukan jajaran Pemprov DKI.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diketahui tidak serius menyusun anggaran, termasuk penyusunan anggaran tahun 2020 Pemprov DKI.

Baca juga: Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020

Contohnya, anggaran influencer Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemukan sejumlah anggaran yang janggal, mulai dari bolpoin Rp 635 miliar, tinta printer Rp 407,1 miliar, hingga anggaran pengadaan kertas Rp 213,3 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra mengakui, SKPD asal memasukkan detail komponen anggaran.

Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

Baca juga: Teguran Anies kepada Anak Buah soal Anggaran DKI: Ini Mempermalukan Diri Sendiri

Mahendra menyatakan, menurut aturan, detail komponen anggaran baru disusun setelah dokumen kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) ditandatangani, yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).

Sementara dalam sistem e-budgeting, detail komponen anggaran harus dimasukkan ke sistem sejak awal atau sebelum menyusun KUA-PPAS.

Karena itu, setiap SKPD menyusun detail komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran sebenarnya yang dibutuhkan untuk 2020.

"Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," tutur Mahendra, Rabu (30/10/2019).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Juga Curi Barang Berharga Korban

Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Juga Curi Barang Berharga Korban

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Akui Sudah Siapkan Palu Sebelum Temui Korban

Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Akui Sudah Siapkan Palu Sebelum Temui Korban

Megapolitan
Jelang 17 Agustus, Pedagang Bendera Merah Putih Gelar Lapak di Pasar Minggu

Jelang 17 Agustus, Pedagang Bendera Merah Putih Gelar Lapak di Pasar Minggu

Megapolitan
Sebelum Ditangkap, Pelaku Pencemaran Nama Baik Ahok Sempat Ubah Nama Akun Instagramnya

Sebelum Ditangkap, Pelaku Pencemaran Nama Baik Ahok Sempat Ubah Nama Akun Instagramnya

Megapolitan
Polisi: Laporan terhadap Anji dan Hadi Pranoto Naik ke Tahap Penyidikan

Polisi: Laporan terhadap Anji dan Hadi Pranoto Naik ke Tahap Penyidikan

Megapolitan
Puluhan Pengurus Rumah Ibadah di Cilincing Jalani Swab Test Massal

Puluhan Pengurus Rumah Ibadah di Cilincing Jalani Swab Test Massal

Megapolitan
HUT Ke-75 RI, Pemprov DKI Bakal Kumandangkan Lagu Indonesia Raya Serentak di Berbagai Wilayah

HUT Ke-75 RI, Pemprov DKI Bakal Kumandangkan Lagu Indonesia Raya Serentak di Berbagai Wilayah

Megapolitan
UPDATE 6 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 15, Totalnya Kini 612

UPDATE 6 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 15, Totalnya Kini 612

Megapolitan
Lawan Pembunuhnya, Wanita yang Tewas di Margonda Residence Dipukul Berkali-kali

Lawan Pembunuhnya, Wanita yang Tewas di Margonda Residence Dipukul Berkali-kali

Megapolitan
Santri dan ASN DKI yang Karantina di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Santri dan ASN DKI yang Karantina di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Megapolitan
HUT Ke-75 RI, Pemprov DKI Larang Kegiatan yang Mengundang Kerumunan Warga

HUT Ke-75 RI, Pemprov DKI Larang Kegiatan yang Mengundang Kerumunan Warga

Megapolitan
BPBD Keluarkan Peringatan Dini Hujan Disertai Angin Kencang di Jakarta

BPBD Keluarkan Peringatan Dini Hujan Disertai Angin Kencang di Jakarta

Megapolitan
Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi, Polres Metro Tangerang Lepas 40.000 Bibit Ikan

Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi, Polres Metro Tangerang Lepas 40.000 Bibit Ikan

Megapolitan
Ketentuan Upacara HUT Ke-75 RI di Pemkot Jakut, Jumlah Peserta hingga Paskibraka Dikurangi

Ketentuan Upacara HUT Ke-75 RI di Pemkot Jakut, Jumlah Peserta hingga Paskibraka Dikurangi

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Mengaku Terbakar Cemburu

Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Mengaku Terbakar Cemburu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X