Kala Ahok Buka Suara soal Sistem E-Budgeting yang Dikritik Anies

Kompas.com - 01/11/2019, 08:19 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Sistem e-budgeting mulai diperkenalkan di Jakarta ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Sistem tersebut akhirnya digunakan di Jakarta saat Basuki atau Ahok menjadi gubernur.

Dengan e-budgeting, semua perencanaan anggaran diinput secara digital ke dalam sistem.

Sejak e-budgeting diterapkan, publik bisa menyoroti penyusunan anggaran yang dilakukan jajaran Pemprov DKI.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diketahui tidak serius menyusun anggaran, termasuk penyusunan anggaran tahun 2020 Pemprov DKI.

Baca juga: Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020

Contohnya, anggaran influencer Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemukan sejumlah anggaran yang janggal, mulai dari bolpoin Rp 635 miliar, tinta printer Rp 407,1 miliar, hingga anggaran pengadaan kertas Rp 213,3 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra mengakui, SKPD asal memasukkan detail komponen anggaran.

Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

Baca juga: Teguran Anies kepada Anak Buah soal Anggaran DKI: Ini Mempermalukan Diri Sendiri

Mahendra menyatakan, menurut aturan, detail komponen anggaran baru disusun setelah dokumen kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) ditandatangani, yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).

Sementara dalam sistem e-budgeting, detail komponen anggaran harus dimasukkan ke sistem sejak awal atau sebelum menyusun KUA-PPAS.

Karena itu, setiap SKPD menyusun detail komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran sebenarnya yang dibutuhkan untuk 2020.

"Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," tutur Mahendra, Rabu (30/10/2019).

Anies salahkan sistem

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Munarman Punya Andil dalam Bom Gereja Jolo Filipina

Saksi Sebut Munarman Punya Andil dalam Bom Gereja Jolo Filipina

Megapolitan
Jalan Akses Marunda yang Rusak dan Bahayakan Pengendara Akan Diperbaiki

Jalan Akses Marunda yang Rusak dan Bahayakan Pengendara Akan Diperbaiki

Megapolitan
Apindo Resmi Gugat Anies ke PTUN Terkait Kenaikan UMP Jakarta 5,1 Persen

Apindo Resmi Gugat Anies ke PTUN Terkait Kenaikan UMP Jakarta 5,1 Persen

Megapolitan
Harga Minyak Goreng Melambung di Pasaran, Warga yang Ikut Operasi Pasar di Johar Baru Bersyukur

Harga Minyak Goreng Melambung di Pasaran, Warga yang Ikut Operasi Pasar di Johar Baru Bersyukur

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Desak Anies Beri Tempat Tinggal Layak untuk Warga Terdampak Pembangunan JIS

Ketua DPRD DKI Desak Anies Beri Tempat Tinggal Layak untuk Warga Terdampak Pembangunan JIS

Megapolitan
Saat Anies Sebut Suara Musik Nidji Merdu dan Tak Sumbang...

Saat Anies Sebut Suara Musik Nidji Merdu dan Tak Sumbang...

Megapolitan
Operasi Pasar Minyak Goreng Murah Diadakan di Johar Baru, 1 Liter Rp. 14.000

Operasi Pasar Minyak Goreng Murah Diadakan di Johar Baru, 1 Liter Rp. 14.000

Megapolitan
Bioskop XXI di Blok M Square Ditempeli Stiker Peringatan Belum Melunasi Pajak

Bioskop XXI di Blok M Square Ditempeli Stiker Peringatan Belum Melunasi Pajak

Megapolitan
Tagih Utang, Seorang Rentenir Tewas Setelah Saling Bacok dengan Nasabahnya di Ciputat Tangsel

Tagih Utang, Seorang Rentenir Tewas Setelah Saling Bacok dengan Nasabahnya di Ciputat Tangsel

Megapolitan
Sempat Kritis, Penumpang Motor Tewas Setelah Tabrak Mobil di Pondok Indah

Sempat Kritis, Penumpang Motor Tewas Setelah Tabrak Mobil di Pondok Indah

Megapolitan
PTM 100 Persen Tingkat SMA di Kota Bekasi Berjalan, Wagub: Pantau Terus!

PTM 100 Persen Tingkat SMA di Kota Bekasi Berjalan, Wagub: Pantau Terus!

Megapolitan
Kasus Covid-19 Naik di Kota Tangerang, Epidemiolog: Lebih Baik PTM 100 Persen Ditunda

Kasus Covid-19 Naik di Kota Tangerang, Epidemiolog: Lebih Baik PTM 100 Persen Ditunda

Megapolitan
SMAN 2 Depok Siap Gelar PTM 100 Persen Pekan Depan, tapi Masih Tunggu Perwal

SMAN 2 Depok Siap Gelar PTM 100 Persen Pekan Depan, tapi Masih Tunggu Perwal

Megapolitan
Jakpro Sebut Kampung Susun Bayam Akan Ditempati Pekerja JIS, Bagaimana Nasib Warga Terdampak?

Jakpro Sebut Kampung Susun Bayam Akan Ditempati Pekerja JIS, Bagaimana Nasib Warga Terdampak?

Megapolitan
Dua Motor 'Adu Banteng' di Jalan Raya Pulogebang, Kedua Pengendara Tewas di Tempat

Dua Motor "Adu Banteng" di Jalan Raya Pulogebang, Kedua Pengendara Tewas di Tempat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.