Kompas.com - 01/11/2019, 08:19 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Sistem e-budgeting mulai diperkenalkan di Jakarta ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Sistem tersebut akhirnya digunakan di Jakarta saat Basuki atau Ahok menjadi gubernur.

Dengan e-budgeting, semua perencanaan anggaran diinput secara digital ke dalam sistem.

Sejak e-budgeting diterapkan, publik bisa menyoroti penyusunan anggaran yang dilakukan jajaran Pemprov DKI.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diketahui tidak serius menyusun anggaran, termasuk penyusunan anggaran tahun 2020 Pemprov DKI.

Baca juga: Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020

Contohnya, anggaran influencer Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemukan sejumlah anggaran yang janggal, mulai dari bolpoin Rp 635 miliar, tinta printer Rp 407,1 miliar, hingga anggaran pengadaan kertas Rp 213,3 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra mengakui, SKPD asal memasukkan detail komponen anggaran.

Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

Baca juga: Teguran Anies kepada Anak Buah soal Anggaran DKI: Ini Mempermalukan Diri Sendiri

Mahendra menyatakan, menurut aturan, detail komponen anggaran baru disusun setelah dokumen kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) ditandatangani, yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).

Sementara dalam sistem e-budgeting, detail komponen anggaran harus dimasukkan ke sistem sejak awal atau sebelum menyusun KUA-PPAS.

Karena itu, setiap SKPD menyusun detail komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran sebenarnya yang dibutuhkan untuk 2020.

"Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," tutur Mahendra, Rabu (30/10/2019).

Anies salahkan sistem

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 di Depok Melonjak, RS Diminta Siapkan Tambahan Tempat Tidur Perawatan

Kasus Covid-19 di Depok Melonjak, RS Diminta Siapkan Tambahan Tempat Tidur Perawatan

Megapolitan
Anies: Jangan Pernah Matikan Kritik

Anies: Jangan Pernah Matikan Kritik

Megapolitan
Kejaksaan Periksa 5 Saksi Kasus Dugaan Pemerasan oleh Pegawai Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta

Kejaksaan Periksa 5 Saksi Kasus Dugaan Pemerasan oleh Pegawai Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Empat Pelajar di Bekasi Tersengat Listrik Saat Perbaiki Kabel Jaringan WiFi

Empat Pelajar di Bekasi Tersengat Listrik Saat Perbaiki Kabel Jaringan WiFi

Megapolitan
Transjakarta Berikan Apresiasi ke Sopir Bus yang Berhasil Cegah Perempuan Bunuh Diri

Transjakarta Berikan Apresiasi ke Sopir Bus yang Berhasil Cegah Perempuan Bunuh Diri

Megapolitan
Penularan Covid-19 pada Anak Rendah Jadi Alasan Pemprov DKI Lanjutkan PTM 100 Persen

Penularan Covid-19 pada Anak Rendah Jadi Alasan Pemprov DKI Lanjutkan PTM 100 Persen

Megapolitan
Polisi Akan Selidiki Pungli di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang

Polisi Akan Selidiki Pungli di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang

Megapolitan
Sopir Transjakarta Selamatkan Warga yang Hendak Bunuh Diri di Jembatan Dua Jakarta Barat

Sopir Transjakarta Selamatkan Warga yang Hendak Bunuh Diri di Jembatan Dua Jakarta Barat

Megapolitan
Anies Baswedan Berharap Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Berskala Global

Anies Baswedan Berharap Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Berskala Global

Megapolitan
Banyak Pasien Covid-19 Tak Bergejala Berat, Wali Kota Tangerang: Vaksinasi Sangat Membantu

Banyak Pasien Covid-19 Tak Bergejala Berat, Wali Kota Tangerang: Vaksinasi Sangat Membantu

Megapolitan
Pesepeda Meninggal di Jalan Raya Pasar Minggu, Diduga Korban Tabrak Lari

Pesepeda Meninggal di Jalan Raya Pasar Minggu, Diduga Korban Tabrak Lari

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Ini Daftar 21 Rumah Sakit Rujukan di Depok

Kasus Covid-19 Melonjak, Ini Daftar 21 Rumah Sakit Rujukan di Depok

Megapolitan
Ruko di Cengkareng Kebakaran, 70 Personel Berupaya Padamkan Api

Ruko di Cengkareng Kebakaran, 70 Personel Berupaya Padamkan Api

Megapolitan
Polisi Minta Pedagang Tak Takut Melaporkan Pungli di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang

Polisi Minta Pedagang Tak Takut Melaporkan Pungli di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang

Megapolitan
Pedagang di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang Kerap Ditarik Pungli oleh Preman

Pedagang di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang Kerap Ditarik Pungli oleh Preman

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.