Kompas.com - 01/11/2019, 08:19 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Sistem e-budgeting mulai diperkenalkan di Jakarta ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Sistem tersebut akhirnya digunakan di Jakarta saat Basuki atau Ahok menjadi gubernur.

Dengan e-budgeting, semua perencanaan anggaran diinput secara digital ke dalam sistem.

Sejak e-budgeting diterapkan, publik bisa menyoroti penyusunan anggaran yang dilakukan jajaran Pemprov DKI.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diketahui tidak serius menyusun anggaran, termasuk penyusunan anggaran tahun 2020 Pemprov DKI.

Baca juga: Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020

Contohnya, anggaran influencer Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemukan sejumlah anggaran yang janggal, mulai dari bolpoin Rp 635 miliar, tinta printer Rp 407,1 miliar, hingga anggaran pengadaan kertas Rp 213,3 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra mengakui, SKPD asal memasukkan detail komponen anggaran.

Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

Baca juga: Teguran Anies kepada Anak Buah soal Anggaran DKI: Ini Mempermalukan Diri Sendiri

Mahendra menyatakan, menurut aturan, detail komponen anggaran baru disusun setelah dokumen kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) ditandatangani, yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).

Sementara dalam sistem e-budgeting, detail komponen anggaran harus dimasukkan ke sistem sejak awal atau sebelum menyusun KUA-PPAS.

Karena itu, setiap SKPD menyusun detail komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran sebenarnya yang dibutuhkan untuk 2020.

"Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," tutur Mahendra, Rabu (30/10/2019).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bayar Travel Gelap Rp 1 Juta, Pemudik dari Depok Terjaring Razia meski Lewat Jalan Tikus

Bayar Travel Gelap Rp 1 Juta, Pemudik dari Depok Terjaring Razia meski Lewat Jalan Tikus

Megapolitan
Ini Cara dan Syarat Mengajukan SIKM Melalui Situs Jakevo

Ini Cara dan Syarat Mengajukan SIKM Melalui Situs Jakevo

Megapolitan
Cara dan Syarat Mengurus SIKM Berdasarkan Kepgub DKI Terbaru

Cara dan Syarat Mengurus SIKM Berdasarkan Kepgub DKI Terbaru

Megapolitan
Hari Pertama Penyekatan Jalur Mudik, Ratusan Kendaraan Diputar Balik di GT Cikarang Barat dan Cikupa

Hari Pertama Penyekatan Jalur Mudik, Ratusan Kendaraan Diputar Balik di GT Cikarang Barat dan Cikupa

Megapolitan
Saksi Sebut Pihak Keamanan Pernah Bilang Rizieq Tak Perlu Ganti Rugi Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta

Saksi Sebut Pihak Keamanan Pernah Bilang Rizieq Tak Perlu Ganti Rugi Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Cegah Pemudik, Polisi Bangun Pos Pengamanan di Jalan Perintis Kemerdekaan

Cegah Pemudik, Polisi Bangun Pos Pengamanan di Jalan Perintis Kemerdekaan

Megapolitan
Tepergok Bawa Kabur Kalung Emas, Seorang Pencuri Dikejar dan Ditangkap Warga di Ciputat

Tepergok Bawa Kabur Kalung Emas, Seorang Pencuri Dikejar dan Ditangkap Warga di Ciputat

Megapolitan
Pemprov DKI Pertimbangkan Usulan Polda soal Penutupan Tempat Wisata Saat Lebaran

Pemprov DKI Pertimbangkan Usulan Polda soal Penutupan Tempat Wisata Saat Lebaran

Megapolitan
Hari Ini Terminal Tanjung Priok Tutup Layanan Operasional Bus AKAP

Hari Ini Terminal Tanjung Priok Tutup Layanan Operasional Bus AKAP

Megapolitan
Video Viral Pekerja Protes Penyekatan Jalur Mudik di GT Cikarang, Ini Kata Polisi

Video Viral Pekerja Protes Penyekatan Jalur Mudik di GT Cikarang, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Bacok Anak Buah Nus Kei, Anak Buah John Kei: Saya Refleks, Saya Harus Jaga Diri

Bacok Anak Buah Nus Kei, Anak Buah John Kei: Saya Refleks, Saya Harus Jaga Diri

Megapolitan
Ketum PA 212 Sebut Rizieq Shihab Sering Beri Arahan soal Protokol Kesehatan dari Arab Saudi

Ketum PA 212 Sebut Rizieq Shihab Sering Beri Arahan soal Protokol Kesehatan dari Arab Saudi

Megapolitan
17 Kafe yang Sediakan Kamar untuk Kencan di Lokalisasi Gang Royal Ditertibkan

17 Kafe yang Sediakan Kamar untuk Kencan di Lokalisasi Gang Royal Ditertibkan

Megapolitan
Lokalisasi Gang Royal Penjaringan Digerebek, Ada Kamar Bawah Tanah untuk Kencan

Lokalisasi Gang Royal Penjaringan Digerebek, Ada Kamar Bawah Tanah untuk Kencan

Megapolitan
Saat Roni Berbesar Hati Maafkan dan Minta Pemuda Arogan di Masjid Bekasi Jadi Duta Masker

Saat Roni Berbesar Hati Maafkan dan Minta Pemuda Arogan di Masjid Bekasi Jadi Duta Masker

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X