Kala Ahok Buka Suara soal Sistem E-Budgeting yang Dikritik Anies

Kompas.com - 01/11/2019, 08:19 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Sistem e-budgeting mulai diperkenalkan di Jakarta ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Sistem tersebut akhirnya digunakan di Jakarta saat Basuki atau Ahok menjadi gubernur.

Dengan e-budgeting, semua perencanaan anggaran diinput secara digital ke dalam sistem.

Sejak e-budgeting diterapkan, publik bisa menyoroti penyusunan anggaran yang dilakukan jajaran Pemprov DKI.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diketahui tidak serius menyusun anggaran, termasuk penyusunan anggaran tahun 2020 Pemprov DKI.

Baca juga: Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020

Contohnya, anggaran influencer Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemukan sejumlah anggaran yang janggal, mulai dari bolpoin Rp 635 miliar, tinta printer Rp 407,1 miliar, hingga anggaran pengadaan kertas Rp 213,3 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra mengakui, SKPD asal memasukkan detail komponen anggaran.

Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

Baca juga: Teguran Anies kepada Anak Buah soal Anggaran DKI: Ini Mempermalukan Diri Sendiri

Mahendra menyatakan, menurut aturan, detail komponen anggaran baru disusun setelah dokumen kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) ditandatangani, yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).

Sementara dalam sistem e-budgeting, detail komponen anggaran harus dimasukkan ke sistem sejak awal atau sebelum menyusun KUA-PPAS.

Karena itu, setiap SKPD menyusun detail komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran sebenarnya yang dibutuhkan untuk 2020.

"Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," tutur Mahendra, Rabu (30/10/2019).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[UPDATE] Grafik Covid-19 10 Agustus: Temuan Kasus di Depok Melonjak Lagi, 334 Pasien Masih Dirawat

[UPDATE] Grafik Covid-19 10 Agustus: Temuan Kasus di Depok Melonjak Lagi, 334 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Kemungkinan Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Kemungkinan Hujan

Megapolitan
Polemik Pasar Mayestik, Pasar Jaya Diminta Tidak Tutupi Informasi Pedagang Terpapar Covid-19

Polemik Pasar Mayestik, Pasar Jaya Diminta Tidak Tutupi Informasi Pedagang Terpapar Covid-19

Megapolitan
Penumpang KRL Tak Tertib hingga Rusak Pagar, PT KCI Tutup Akses Selatan Stasiun Tanah Abang

Penumpang KRL Tak Tertib hingga Rusak Pagar, PT KCI Tutup Akses Selatan Stasiun Tanah Abang

Megapolitan
Ledakan di Tempat Laundry Bintaro, Diduga akibat Tabung Gas Bocor

Ledakan di Tempat Laundry Bintaro, Diduga akibat Tabung Gas Bocor

Megapolitan
Jasa Marga Targetkan Tol Kunciran-Bandara Soetta Beroperasi Akhir 2020

Jasa Marga Targetkan Tol Kunciran-Bandara Soetta Beroperasi Akhir 2020

Megapolitan
Bangunan Liar di Sekitar Danau Sunter Dibongkar untuk Bikin Jogging Track

Bangunan Liar di Sekitar Danau Sunter Dibongkar untuk Bikin Jogging Track

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Sunter Agung Tinggi, Lurah: Beberapa Tertular dari Lingkungan Kerja

Kasus Covid-19 di Sunter Agung Tinggi, Lurah: Beberapa Tertular dari Lingkungan Kerja

Megapolitan
Masa Pandemi, Siswa SD dan SMP di Kota Tangerang Dapat Pelajaran Bercocok Tanam dan Wirausaha

Masa Pandemi, Siswa SD dan SMP di Kota Tangerang Dapat Pelajaran Bercocok Tanam dan Wirausaha

Megapolitan
Struktur Bata Berbentuk Lorong yang Diduga Bangunan Kuno Ditemukan di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Struktur Bata Berbentuk Lorong yang Diduga Bangunan Kuno Ditemukan di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Megapolitan
3 Tersangka Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel Ditangkap

3 Tersangka Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel Ditangkap

Megapolitan
Tangerang Raya, Bekasi, dan Bogor Masuk Zona Oranye, Apa Artinya?

Tangerang Raya, Bekasi, dan Bogor Masuk Zona Oranye, Apa Artinya?

Megapolitan
Polisi Tunggu Kajian Pemprov DKI soal Wacana Ganjil Genap 24 Jam

Polisi Tunggu Kajian Pemprov DKI soal Wacana Ganjil Genap 24 Jam

Megapolitan
JPU Akan Hadirkan 3 Saksi Memberatkan untuk Putra Siregar

JPU Akan Hadirkan 3 Saksi Memberatkan untuk Putra Siregar

Megapolitan
Polisi Akan Panggil Selegram Berinisial HB dan GD yang Bantu Promosikan Klinik Dokter Gigi Gadungan

Polisi Akan Panggil Selegram Berinisial HB dan GD yang Bantu Promosikan Klinik Dokter Gigi Gadungan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X