Wali Kota Bekasi Mengaku Akan Copot Camat dan Lurah yang Terbukti Pungli

Kompas.com - 01/11/2019, 12:48 WIB
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditemui di gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (7/10/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditemui di gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (7/10/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku akan mencopot camat dan lurah yang kepergok melakukan pungutan liar.

Hal itu ia sampaikan dalam pembekalan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Jumat (1/11/2019), di depan 12 camat dan 15 lurah se-Kota Bekasi.

“Apabila itu terjadi, saya tidak akan tinggal diam. Sebab, saya tidak ingin mempertahankan aparatur di jajaran Pemkot Bekasi yang kinerjanya tidak maksimal, terutama melakukan pungli karena itu akan berdampak buruk terhadap kinerja," ujar pria yang akrab disapa Pepen itu dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat.

"Jadi, saya minta Saudara harus mempersiapkan mental, disiplin, dan etos kerja yang baik serta berikan layanan terbaik," sambungnya.


Pepen menegaskan, ia enggan mendengar suara miring dari warga soal keluhan dalam pelayanan masyarakat.

Ia pun mengingatkan bahwa Tim Saber Pungli sudah terbentuk dan jajarannya bisa kena masalah akibat imbalan sekecil apa pun.

Pepen berpesan, kualitas layanan di tingkat kelurahan dan kecamatan ditingkatkan secara serius.

"Apalagi saat ini masyarakat sudah semakin kritis dalam menyampaikan berbagai aspirasi, tak terkecuali pelayanan yang diperolehnya baik di kelurahan maupun kecamatan," ungkap politikus Golkar itu.

"Saya ingatkan para camat dan lurah. Selalu rajin mengevaluasi kinerja dan meningkatkan pelayanan yang diberikan para pegawainya," tutup Pepen.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Megapolitan
Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Megapolitan
Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Megapolitan
Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Megapolitan
Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Megapolitan
Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Megapolitan
Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Megapolitan
Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Megapolitan
Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Megapolitan
Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

Megapolitan
Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Megapolitan
Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Megapolitan
BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X