Wali Kota Bekasi Mengaku Akan Copot Camat dan Lurah yang Terbukti Pungli

Kompas.com - 01/11/2019, 12:48 WIB
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditemui di gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (7/10/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditemui di gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (7/10/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku akan mencopot camat dan lurah yang kepergok melakukan pungutan liar.

Hal itu ia sampaikan dalam pembekalan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Jumat (1/11/2019), di depan 12 camat dan 15 lurah se-Kota Bekasi.

“Apabila itu terjadi, saya tidak akan tinggal diam. Sebab, saya tidak ingin mempertahankan aparatur di jajaran Pemkot Bekasi yang kinerjanya tidak maksimal, terutama melakukan pungli karena itu akan berdampak buruk terhadap kinerja," ujar pria yang akrab disapa Pepen itu dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat.

"Jadi, saya minta Saudara harus mempersiapkan mental, disiplin, dan etos kerja yang baik serta berikan layanan terbaik," sambungnya.

Pepen menegaskan, ia enggan mendengar suara miring dari warga soal keluhan dalam pelayanan masyarakat.

Ia pun mengingatkan bahwa Tim Saber Pungli sudah terbentuk dan jajarannya bisa kena masalah akibat imbalan sekecil apa pun.

Pepen berpesan, kualitas layanan di tingkat kelurahan dan kecamatan ditingkatkan secara serius.

"Apalagi saat ini masyarakat sudah semakin kritis dalam menyampaikan berbagai aspirasi, tak terkecuali pelayanan yang diperolehnya baik di kelurahan maupun kecamatan," ungkap politikus Golkar itu.

"Saya ingatkan para camat dan lurah. Selalu rajin mengevaluasi kinerja dan meningkatkan pelayanan yang diberikan para pegawainya," tutup Pepen.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Klaster dengan Kasus Covid-19 Tertinggi Kedua di DKI, Kemenhub Klaim Sudah Taat Protokol

Jadi Klaster dengan Kasus Covid-19 Tertinggi Kedua di DKI, Kemenhub Klaim Sudah Taat Protokol

Megapolitan
Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Megapolitan
UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

Megapolitan
Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Rektor IPB University Positif Covid-19

Rektor IPB University Positif Covid-19

Megapolitan
Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Megapolitan
Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Megapolitan
Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Megapolitan
Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Megapolitan
6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Megapolitan
Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Megapolitan
Ketika Anggota Ormas Mengaku 'Aparat' Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Ketika Anggota Ormas Mengaku "Aparat" Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Megapolitan
2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X