Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik Dukung Anies Upgrade Sistem E-budgeting Peninggalan Ahok

Kompas.com - 01/11/2019, 13:42 WIB
Nursita Sari,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mempersilakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperbarui sistem e-budgeting yang diterapkan sejak mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Asalkan, sistem e-budgeting untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang baru nantinya harus lebih baik dibandingkan sistem saat ini.

"Silakan saja ubah selama itu untuk kebaikan. Yang sudah baik, jangan diubah, yang belum baik, ya silakan," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (1/11/2019).

Menurut Taufik, sebuah sistem memang harus selalu diperbarui. Dalam sistem e-budgeting ini, yang bisa diperbarui adalah pengontrolannya.

"Upgrade boleh dong, kalau sistem memang harus di-upgrade, mungkin yang di-upgrade sistem kontrolnya," kata dia.

Politisi Gerindra itu menyampaikan, anggaran-anggaran yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta selama ini selalu disisir satu per satu oleh DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Taufik: Kami Tiap Tahun Temukan Anggaran Tidak Beres, Pasti Dicoret

Dia memastikan anggaran-anggaran yang janggal selalu dicoret. Begitu pun dengan usulan yang janggal dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

Penyisiran anggaran dilakukan dua kali, yakni saat pembahasan rancangan KUA-PPAS dan rancangan APBD.

"Yang begini-begini (anggaran janggal) setiap tahun sudah kami temui, kami bahas bareng di sini. Jadi di sini itu alat menyisir secara manual, kan dibacakan satu-satu, setuju atau tidak, ditanya di sini," ucap Taufik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun rancangan APBD 2020.

Sistem e-budgeting mulai diperkenalkan di Jakarta ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Sistem tersebut akhirnya digunakan di Jakarta saat Basuki atau Ahok menjadi gubernur.

Dengan e-budgeting, semua perencanaan anggaran diinput secara digital ke dalam sistem.

Baca juga: Kala Ahok Buka Suara soal Sistem E-Budgeting yang Dikritik Anies

Sejak e-budgeting diterapkan, publik bisa menyoroti penyusunan anggaran yang dilakukan jajaran Pemprov DKI.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diketahui tidak serius menyusun anggaran, termasuk penyusunan anggaran tahun 2020 Pemprov DKI.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com