Pengamat: Ungkap Kejanggalan KUA-PPAS DKI Tidak Melanggar Tata Krama

Kompas.com - 01/11/2019, 15:28 WIB
Rapat pembahasan KUA-PPAS antara Komisi A DPRD DKI Jakarta dengan SKPD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIRapat pembahasan KUA-PPAS antara Komisi A DPRD DKI Jakarta dengan SKPD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com -  Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, tak melanggar etika atau tata krama apa pun ketika mengunggah usulan anggaran yang nilainya fantastis dan tak masuk akal dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) DKI 2020.

"Apa coba (etika) yang dilanggar? Yang melanggar etika justru mereka yang membiarkan penyimpangan itu tidak terungkap. Mengungkap sesuatu yang menyimpang mestinya tidak ada sesuatu yang dilanggar," ujar peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/11/2019) siang.

Lucius menyambut positif langkah PSI sekaligus mengaku heran dengan pihak-pihak yang seolah kebakaran jenggot.

Baca juga: Heboh Anggaran Lem Aibon, Sri Mulyani Bakal Bicara dengan Kemendagri

 

Menurut dia, sebagai wakil rakyat dan mitra kritis Pemprov DKI, partai politik di Kebon Sirih punya tanggung jawab soal transparansi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Tudingan bahwa PSI menerobos tata krama karena pilih membahas soal anggaran gendut di media sosial alih-alih dalam internal DPRD, bukan masalah berarti, menurut Lucius.

"Itu perkara instrumen dan media yang digunakan saja. Dalam keadaan normal mestinya itu hal yang biasa saja. Yang kebakaran jenggot itu pasti memang merasa terkejut dengan gaya baru PSI ini," kata dia.

"Untuk membongkar korupsi sistemik, kita justru harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama (yaitu) menyelesaikan sesuatu di ruang tertutup. Kita akan ada dalam situasi yang sama:  DPRD yang tertutup, korup,"  ujar Lucius.

Sebelumnya, publik diramaikan dengan temuan sejumlah usulan pengadaan barang dalam KUA-PPAS DKI 2020 yang niai di luar nalar oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Inggard Semprot William Aditya Sarana di Rapat RAPBD DKI: Anda Kan Baru, Jaga Tata Krama

Ada anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua kemudian menuduh William Aditya Sarana, politisi PSI yang mengungkap soal anggaran itu ke media sosial, tidak memiliki tata krama.

Peneliti FORMAPPI Lucius Karus saat berbicara dalam diskusi The Indonesian Institute di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Peneliti FORMAPPI Lucius Karus saat berbicara dalam diskusi The Indonesian Institute di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Menurut Inggard, rancangan KUA-PPAS itu belum dibahas di forum DPRD karena itu tak pantas kemudian hal itu diumbar ke media sosial.

Inggard yang merupakan politikus Gerindra beranggapan, ramai-ramai soal anggaran gendut ini mestinya dibahas di internal DPRD saja.

Baca juga: Pembelaan Anies soal Anggaran Asal Jadi, William PSI: Bukan Jawaban Itu yang Publik Tunggu

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Masyarakat Diminta Perketat Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Masyarakat Diminta Perketat Protokol Kesehatan

Megapolitan
Polisi Sebut Kendaraan Berpelat Khusus RF Kerap Langgar Ganjil-Genap karena Merasa Kebal Hukum

Polisi Sebut Kendaraan Berpelat Khusus RF Kerap Langgar Ganjil-Genap karena Merasa Kebal Hukum

Megapolitan
Tahanan Narkoba Polres Jaksel Tewas, Keluarga Bakal Lapor ke Propam Polri

Tahanan Narkoba Polres Jaksel Tewas, Keluarga Bakal Lapor ke Propam Polri

Megapolitan
UPDATE 19 Januari: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.012

UPDATE 19 Januari: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.012

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Palmerah Dipercepat dengan 'Door to Door'

Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Palmerah Dipercepat dengan "Door to Door"

Megapolitan
2 Hari Terjebak Banjir, Sebagian Warga Tegal Alur Belum Dapat Bantuan

2 Hari Terjebak Banjir, Sebagian Warga Tegal Alur Belum Dapat Bantuan

Megapolitan
Sindir Anies 'Kerja Senyap' Saat Banjir, Fraksi PDI-P: Karena Memang Tidak Ada yang Dikerjakan

Sindir Anies "Kerja Senyap" Saat Banjir, Fraksi PDI-P: Karena Memang Tidak Ada yang Dikerjakan

Megapolitan
Kebakaran Melanda Toko Pakaian dan Sembako di Kebayoran Lama

Kebakaran Melanda Toko Pakaian dan Sembako di Kebayoran Lama

Megapolitan
Sudinsos Jakarta Barat Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Tegal Alur

Sudinsos Jakarta Barat Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Tegal Alur

Megapolitan
Anies Keluarkan Kepgub Soal Perpanjangan PPKM Level 2 di Jakarta Hingga 24 Januari

Anies Keluarkan Kepgub Soal Perpanjangan PPKM Level 2 di Jakarta Hingga 24 Januari

Megapolitan
Keluarga Pasien di RS Polri Jadi Korban Pencurian, Tas Berisi Dua Ponsel Hilang

Keluarga Pasien di RS Polri Jadi Korban Pencurian, Tas Berisi Dua Ponsel Hilang

Megapolitan
Dibawa Jaksa untuk Beratkan Munarman, Saksi: Saya Lebih Pilih Abang daripada yang Tangkap Saya

Dibawa Jaksa untuk Beratkan Munarman, Saksi: Saya Lebih Pilih Abang daripada yang Tangkap Saya

Megapolitan
Awasi Penerapan Protokol Kesehatan, Satpol PP DKI Patroli Saat Anak Pulang Sekolah

Awasi Penerapan Protokol Kesehatan, Satpol PP DKI Patroli Saat Anak Pulang Sekolah

Megapolitan
Tahanan Polres Jaksel Tewas, Keluarga Laporkan Kejanggalan Kematiannya ke Komnas HAM

Tahanan Polres Jaksel Tewas, Keluarga Laporkan Kejanggalan Kematiannya ke Komnas HAM

Megapolitan
Sindikat Pembobol Rumah Kosong di Bekasi Ditangkap, Hasil Kejahatan Capai Ratusan Juta

Sindikat Pembobol Rumah Kosong di Bekasi Ditangkap, Hasil Kejahatan Capai Ratusan Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.