Fraksi PSI Disemprot karena Sebar Anggaran, Formappi: Itu Terlalu Kekanak-kanakan

Kompas.com - 01/11/2019, 15:29 WIB
Suasana rapat anggaran KUA-PPAS 2020 eksekutif bersama DPRD DKI, di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat anggaran KUA-PPAS 2020 eksekutif bersama DPRD DKI, di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (23/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus menganggap, usia partai politik di parlemen tak ada hubungannya dengan kinerja dan tata krama.

Ia mengatakannya ketika diminta tanggapan soal tudingan "partai baru" dari anggota senior DPRD DKI Jakarta yang dialamatkan pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ketika partai berlambang mawar itu menemukan sejumlah kejanggalan pada KUA-PPAS DKI 2020.

"Saya kira (tudingan 'partai baru' pada PSI) itu terlalu kekanak-kanakan, melecehkan peran penting PSI hanya dengan mengatakannya partai baru. Saya kira bukan di situ soalnya. Partai lama tidak punya makna apa-apa kalau hanya melindungi kebijakan buruk di DPRD," ujar Lucius melalui telepon kepada Kompas.com, Jumat (1/11/2019) siang.


Lucius menganggap, sebagai wakil rakyat dan mitra kritis Pemprov DKI, fraksi partai politik di Kebon Sirih punya tanggung jawab soal transparansi rancangan anggaran di gedung dewan. Hal tersebut seharusnya berlaku bagi partai lama maupun baru.

Baca juga: Inggard Semprot William Aditya Sarana di Rapat RAPBD DKI: Anda Kan Baru, Jaga Tata Krama

DPRD juga seharusnya tak ikut "kepanasan", sebab dewan justru berfungsi mengawasi rancangan anggaran.

Menurut Lucius, sudah dilakukan cukup baik oleh PSI ketika mengumbar temuan kejanggalan.

"Makanya tidak ada pihak yang perlu marah di DPRD karena membantu mereka membaca anggaran lebih baik, kan. Aneh ketika marah saat ini diberitahukan ke publik. Ada apa? Kenapa yang marah DPRD?" kata Lucius.

"Kan memberitahukan sesuatu yang dibahas dan bisa berubah. Ini tidak masalah, hanya panggilan mengoreksi. Kalau ada yang marah, kok dia malah seperti pihak yang bertanggung jawab?" tambah dia.

Sebelumnya, sejumlah pos rancangan KUA-PPAS DKI 2020 yang anggarannya di luar nalar menjadi sorotan setelah diungkap oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Semprot William dari Fraksi PSI yang Beberkan Rancangan KUA-PPAS, Siapa Inggard Joshua?

Misalnya, ada anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon dan pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Namun, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua justru menyemprot William Aditya Sarana, politisi PSI yang menyebar di media sosial soal anggaran ini.

"William ini kan baru, saya berharap bukannya tidak boleh ngomong di koran atau di televisi, boleh aja. Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif. Nah ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kita bahas nanti,” ujar Inggard dalam rapat KUA-PPAS DKI 2020, Kamis (31/10/2019).

Inggard khawatir rancangan anggaran KUA-PPAS yang janggal itu dipublikasikan oleh William di media sosial malah mendapat prasangka buruk dan heboh di publik seperti saat ini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangan Jahil Beraksi Tiap Malam, Coret-coret Makam di TPU Menteng Pulo 2

Tangan Jahil Beraksi Tiap Malam, Coret-coret Makam di TPU Menteng Pulo 2

Megapolitan
Proyek Saluran Air Rusak Rumah Warga Cakung, Pemkot Minta Kontraktor Perbaiki

Proyek Saluran Air Rusak Rumah Warga Cakung, Pemkot Minta Kontraktor Perbaiki

Megapolitan
Cinta Mega Ingin Dewan Satukan Persepsi Sebelum Ungkap Anggaran, Pengamat: Paradigma Usang

Cinta Mega Ingin Dewan Satukan Persepsi Sebelum Ungkap Anggaran, Pengamat: Paradigma Usang

Megapolitan
Lantai 5 Mal Lokasari Plaza di Taman Sari Jakbar Terbakar

Lantai 5 Mal Lokasari Plaza di Taman Sari Jakbar Terbakar

Megapolitan
Warga Keluhkan Proyek Saluran Air di Cakung, Pemkot Salahkan Kontraktor

Warga Keluhkan Proyek Saluran Air di Cakung, Pemkot Salahkan Kontraktor

Megapolitan
Tanpa PSI, Komisi C DPRD DKI Gelar Konpers Bela Anggaran Komputer Rp 128,9 Miliar

Tanpa PSI, Komisi C DPRD DKI Gelar Konpers Bela Anggaran Komputer Rp 128,9 Miliar

Megapolitan
Seorang Pelajar Tewas dalam Laka Lantas Mobil Vs Sepeda Motor

Seorang Pelajar Tewas dalam Laka Lantas Mobil Vs Sepeda Motor

Megapolitan
Cara Mengganti E-KTP Setelah Pindah Domisili

Cara Mengganti E-KTP Setelah Pindah Domisili

Megapolitan
Wali Kota Tangsel Berharap Tol Kunciran-Serpong Bisa Atasi Macet

Wali Kota Tangsel Berharap Tol Kunciran-Serpong Bisa Atasi Macet

Megapolitan
Masuk Musim Hujan, Pemkot Jakpus Pangkas 9.302 Pohon di 8 Kecamatan

Masuk Musim Hujan, Pemkot Jakpus Pangkas 9.302 Pohon di 8 Kecamatan

Megapolitan
Komisi D DPRD DKI: Rusunami DP 0 Bukan Jawaban Kebutuhan Masyarakat

Komisi D DPRD DKI: Rusunami DP 0 Bukan Jawaban Kebutuhan Masyarakat

Megapolitan
Dua Pria Bawa Samurai Rampok Minimarket di Batu Ceper

Dua Pria Bawa Samurai Rampok Minimarket di Batu Ceper

Megapolitan
Viral, Pemalakan Sopir Mobil Bongkar Muat Sembako dengan Karcis Parkir Berlogo Ormas

Viral, Pemalakan Sopir Mobil Bongkar Muat Sembako dengan Karcis Parkir Berlogo Ormas

Megapolitan
FITRA: Anggota DPRD Boleh Buka Anggaran, Itu Dokumen Publik

FITRA: Anggota DPRD Boleh Buka Anggaran, Itu Dokumen Publik

Megapolitan
Bercerita tentang Kota Tangerang dari Selembar Kain Mori

Bercerita tentang Kota Tangerang dari Selembar Kain Mori

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X