UMP DKI Kembali Ikuti PP, FBLP Akan Menentang Anies

Kompas.com - 01/11/2019, 22:08 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (1/11/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (1/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Butuh Lintas Pabrik (FBLP) tidak setuju dengan upah minimum provinsi ( UMP) yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Jumat (1/11/2019) ini.

Ketua FBLP Jumisih mengatakan, dengan naiknya UMP sebesar 8,51 persen menandakan bahwa Anies kembali melanggar janji politiknya sebelum terpilih sebagai gubernur.

"Dulu Anies kan sebelum terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, dia kan menyatakan bahwa akan membela buruh, akan menaikkan upah buruh melebihi PP 78, gitu. Tapi ternyata tidak terbukti," kata Jumisih saat dihubungi, Jumat (1/11/2019).

Jumasih menegaskan bahwa kenaikan UMP sebesar 8,51 tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) buruh yang bekerja di Jakarta.

Baca juga: Tak Kabulkan UMP Permintaan Buruh, Pemprov DKI Luncurkan Kartu Pekerja hingga Program Pembinaan

Ia lantas mengatakan, penentuan UMP berdasarkan PP 78 tahun 2015 merupakan penentuan secara sepihak dari pemerintah, berbeda sebelum PP tersebut berlaku.

"Sekarang proses penentuannya jadi tidak demokrasi, ya sudah ada ketentuannya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," ujar Jumasih.

Menurut dia, UMP DKI 2020 seharusnya meningkat 100 persen dibanding UMP 2019.

"Kami (buruh) itu pernah (mengalami), bahkan di eranya Gus Dur, itu kenaikan upah setahun dua kali. Di tahun-tahun sebelumnya pernah upah buruh naik lebih 10 persen," ucap dia

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan UMP sebesar Rp 4.267.349.

Dengan demikian, UMP naik sekitar 8,51 persen atau Rp 335.576 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.900.000.

Baca juga: UMP DKI Jakarta Sebesar Rp 4.267.349 Tahun 2020

"Sesuai dengan perundang-undangan, pada 1 November kepala daerah mengumumkan besaran UMP, karena itu saya sampaikan bahwa UMP di DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp 4.267.349," ujar Anies.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PLN Pastikan Dana Pelanggan Listrik Prabayar yang Sudah Beli Token Tak Hilang

PLN Pastikan Dana Pelanggan Listrik Prabayar yang Sudah Beli Token Tak Hilang

Megapolitan
Sejak Sore Token Listrik Gagal Input, PLN Sebut Ada Gangguan Jaringan Data

Sejak Sore Token Listrik Gagal Input, PLN Sebut Ada Gangguan Jaringan Data

Megapolitan
Kabar Baik, 7 Kelurahan di Depok Dinyatakan Bebas Kasus Positif Covid-19

Kabar Baik, 7 Kelurahan di Depok Dinyatakan Bebas Kasus Positif Covid-19

Megapolitan
Gelar Razia di Danau Sunter, Satpol PP Sasar Warga yang Tak Kenakan Masker

Gelar Razia di Danau Sunter, Satpol PP Sasar Warga yang Tak Kenakan Masker

Megapolitan
Jakarta Belum Berencana Buka Kegiatan Belajar di Sekolah pada 13 Juli 2020

Jakarta Belum Berencana Buka Kegiatan Belajar di Sekolah pada 13 Juli 2020

Megapolitan
Sekolah di Bekasi Kembali Buka Saat Tahun Ajaran Baru

Sekolah di Bekasi Kembali Buka Saat Tahun Ajaran Baru

Megapolitan
Di Masa New Normal, Tiket Kereta Jarak Jauh Hanya Bisa Dipesan secara Online

Di Masa New Normal, Tiket Kereta Jarak Jauh Hanya Bisa Dipesan secara Online

Megapolitan
Catat, Penumpang KAI Wajib Gunakan Masker hingga Face Shield di Era New Normal

Catat, Penumpang KAI Wajib Gunakan Masker hingga Face Shield di Era New Normal

Megapolitan
Sebaran Kasus Covid-19 di DKI 1 Juni: Sunter Agung Tertinggi, Disusul Pademangan Barat

Sebaran Kasus Covid-19 di DKI 1 Juni: Sunter Agung Tertinggi, Disusul Pademangan Barat

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Terbitkan Perwal sebagai Protokol New Normal

Pemkot Bekasi Akan Terbitkan Perwal sebagai Protokol New Normal

Megapolitan
Bungkusan Cairan Berasap Ditemukan di Dekat Masjid di Ciracas

Bungkusan Cairan Berasap Ditemukan di Dekat Masjid di Ciracas

Megapolitan
Jelang New Normal, Pemkot Bekasi Upayakan Keseimbangan Faktor Ekonomi dengan Kesehatan

Jelang New Normal, Pemkot Bekasi Upayakan Keseimbangan Faktor Ekonomi dengan Kesehatan

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Minta Rumah Ibadah Segera Dibuka dengan Protokol Kesehatan

Ketua DPRD DKI Minta Rumah Ibadah Segera Dibuka dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Sudah Disemprot Disinfektan oleh Tim Gegana, Besok Pasar Cisalak Dibuka

Sudah Disemprot Disinfektan oleh Tim Gegana, Besok Pasar Cisalak Dibuka

Megapolitan
Masuki New Normal, Pengunjung Mall Dibatasi 35 Persen

Masuki New Normal, Pengunjung Mall Dibatasi 35 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X