Tarik Ulur Penetapan UMP DKI 2020, Antara Tuntutan Buruh dan Pengusaha...

Kompas.com - 02/11/2019, 10:49 WIB
Demonstrasi buruh di depan gedung Kemenaker Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2019) KOMPAS.COM/WALDA MARISONDemonstrasi buruh di depan gedung Kemenaker Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2019)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 4.267.349. Upah minimum itu mulai berlaku tahun 2020.

Penetapan UMP ini telah melalui berbagai proses. Dari mulai sidang untuk mentukan rekomendasi UMP, menerima usulan UMP dari pekerja dan perusahaan, pergerakan demo buruh yang menuntut jumlah UMP yang lebih tinggi, hingga akhirnya pengesahan besaran UMP.

Kompas.com merangkum perjalanan pembahsan UMP hingga akhirnya disahkan pada Jumat (1/11/2019).

1. Melalui tahapan survei untuk tentukan UMP

Dewan Pengupahan Daerah DKI Jakarta menggelar sidang terakhir untuk menentukan rekomendasi UMP pada 23 Oktober 2019. Saat itu Anies akan menentukan UMP berdasarkan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Dalam proses pembahasanya, Dewan Pengupahan sudah melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) ke 45 pasar tradisional tiga gelombang.

Meskipun survei KHL tidak menjadi syarat untuk menetapkan UMP, Dewan Pengupahan tetap melakukan survei itu sebagai jalan tengah untuk menetapkan UMP yang bisa diterima pengusaha dan serikat pekerja.

Baca juga: UMP DKI Jakarta Sebesar Rp 4.267.349 Tahun 2020

"Kita memfasilitasi kepentingan pengusaha dan pekerja. Walaupun tidak disyaratkan adanya survei KHL, kita melakukan survei KHL sehingga mempunyai data objektif atau riil di lapangan sebenarnya yang dibutuhkan oleh pekerja untuk mendapatkan hidup layak berapa per bulannya. Itu kita cari jalan tengah," ucap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah saat dihubungi, Selasa (15/10/2019).

2. Dewan pengupahan usulkan dua angka

Dewan Pengupahan DKI Jakarta mengusulkan dua angka upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2020 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yakni Rp 4.276.349,906 dan Rp 4.619.878,99 per bulan.

Angka Rp 4,2 juta diusulkan unsur pengusaha dan pemerintah. Sementara angka Rp 4,6 juta diusulkan oleh serikat pekerja.

Anies mengatakan, unsur pengusaha mengusulkan UMP sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yakni naik 8,51 persen dari UMP 2019 sebesar Rp 3,9 juta.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pedagang di Seputar Pasar Malabar Masih Langgar Aturan Jam Malam PPKM

Pedagang di Seputar Pasar Malabar Masih Langgar Aturan Jam Malam PPKM

Megapolitan
Aksi Penumpang Transjakarta Curi Hand Sanitizer Terekam CCTV

Aksi Penumpang Transjakarta Curi Hand Sanitizer Terekam CCTV

Megapolitan
Penilaian Jakarta Keluar dari 10 Kota Termacet di Dunia Disebut Kurang Akurat

Penilaian Jakarta Keluar dari 10 Kota Termacet di Dunia Disebut Kurang Akurat

Megapolitan
Kejari Kota Tangerang Tetapkan 2 Tersangka pada Kasus Dugaan Korupsi di RSUP Sitanala

Kejari Kota Tangerang Tetapkan 2 Tersangka pada Kasus Dugaan Korupsi di RSUP Sitanala

Megapolitan
Wagub DKI Sebut TPU Rorotan Siapkan 1.500 Petak untuk Makam Jenazah Korban Covid-19

Wagub DKI Sebut TPU Rorotan Siapkan 1.500 Petak untuk Makam Jenazah Korban Covid-19

Megapolitan
30 Jenazah Korban Sriwijaya Air Telah Diserahkan ke Pihak Keluarga

30 Jenazah Korban Sriwijaya Air Telah Diserahkan ke Pihak Keluarga

Megapolitan
Anak Wakil Wali Kota Tangerang Dijatuhi Hukum 8 Bulan Penjara

Anak Wakil Wali Kota Tangerang Dijatuhi Hukum 8 Bulan Penjara

Megapolitan
Bank DKI Serahkan 1 Mobil Khusus untuk Dukungan Kegiatan Donasi Darah ke PMI DKI

Bank DKI Serahkan 1 Mobil Khusus untuk Dukungan Kegiatan Donasi Darah ke PMI DKI

Megapolitan
[Update 21 Januari]: Jakarta Catat 3.151 Kasus Baru Covid-19

[Update 21 Januari]: Jakarta Catat 3.151 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Pasien Covid-19 Meninggal Dunia di Puskesmas di Tangsel Setelah Tak Dapat Ruang ICU di Puluhan RS di Jabodetabek

Pasien Covid-19 Meninggal Dunia di Puskesmas di Tangsel Setelah Tak Dapat Ruang ICU di Puluhan RS di Jabodetabek

Megapolitan
Jasa Raharja Telah Beri Santunan ke 39 Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182

Jasa Raharja Telah Beri Santunan ke 39 Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182

Megapolitan
Anggota DPRD Pertanyakan Letak Lahan Makam yang Dibeli Pemprov DKI Seharga Rp 185 M

Anggota DPRD Pertanyakan Letak Lahan Makam yang Dibeli Pemprov DKI Seharga Rp 185 M

Megapolitan
Baru Dibuka 8 Hari, Sisa Liang di TPU Srengseng Sawah Diprediksi Habis Besok

Baru Dibuka 8 Hari, Sisa Liang di TPU Srengseng Sawah Diprediksi Habis Besok

Megapolitan
Polisi Diminta Usut Penarikan Paksa Kabel Listrik Rumah Pompa Dukuh Atas

Polisi Diminta Usut Penarikan Paksa Kabel Listrik Rumah Pompa Dukuh Atas

Megapolitan
50 Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Tabur Bunga di Perairan Pulau Lancang, Besok

50 Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Tabur Bunga di Perairan Pulau Lancang, Besok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X