Kompas.com - 02/11/2019, 10:49 WIB
Demonstrasi buruh di depan gedung Kemenaker Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2019) KOMPAS.COM/WALDA MARISONDemonstrasi buruh di depan gedung Kemenaker Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2019)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 4.267.349. Upah minimum itu mulai berlaku tahun 2020.

Penetapan UMP ini telah melalui berbagai proses. Dari mulai sidang untuk mentukan rekomendasi UMP, menerima usulan UMP dari pekerja dan perusahaan, pergerakan demo buruh yang menuntut jumlah UMP yang lebih tinggi, hingga akhirnya pengesahan besaran UMP.

Kompas.com merangkum perjalanan pembahsan UMP hingga akhirnya disahkan pada Jumat (1/11/2019).

1. Melalui tahapan survei untuk tentukan UMP

Dewan Pengupahan Daerah DKI Jakarta menggelar sidang terakhir untuk menentukan rekomendasi UMP pada 23 Oktober 2019. Saat itu Anies akan menentukan UMP berdasarkan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Dalam proses pembahasanya, Dewan Pengupahan sudah melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) ke 45 pasar tradisional tiga gelombang.

Meskipun survei KHL tidak menjadi syarat untuk menetapkan UMP, Dewan Pengupahan tetap melakukan survei itu sebagai jalan tengah untuk menetapkan UMP yang bisa diterima pengusaha dan serikat pekerja.

Baca juga: UMP DKI Jakarta Sebesar Rp 4.267.349 Tahun 2020

"Kita memfasilitasi kepentingan pengusaha dan pekerja. Walaupun tidak disyaratkan adanya survei KHL, kita melakukan survei KHL sehingga mempunyai data objektif atau riil di lapangan sebenarnya yang dibutuhkan oleh pekerja untuk mendapatkan hidup layak berapa per bulannya. Itu kita cari jalan tengah," ucap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah saat dihubungi, Selasa (15/10/2019).

2. Dewan pengupahan usulkan dua angka

Dewan Pengupahan DKI Jakarta mengusulkan dua angka upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2020 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yakni Rp 4.276.349,906 dan Rp 4.619.878,99 per bulan.

Angka Rp 4,2 juta diusulkan unsur pengusaha dan pemerintah. Sementara angka Rp 4,6 juta diusulkan oleh serikat pekerja.

Anies mengatakan, unsur pengusaha mengusulkan UMP sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yakni naik 8,51 persen dari UMP 2019 sebesar Rp 3,9 juta.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tabrak Beton Pembatas Jalur Sepeda di Sudirman, Mobil Avanza Terguling dan Ringsek

Tabrak Beton Pembatas Jalur Sepeda di Sudirman, Mobil Avanza Terguling dan Ringsek

Megapolitan
Berkaca Kasus Konten TikTok Pembukaan Persalinan, IDI Jaksel Ingatkan Dokter Bijak Bermedsos

Berkaca Kasus Konten TikTok Pembukaan Persalinan, IDI Jaksel Ingatkan Dokter Bijak Bermedsos

Megapolitan
Minibus Tabrak Jalur Sepeda Permanen, Kadishub DKI Sebut Sopir Mengantuk

Minibus Tabrak Jalur Sepeda Permanen, Kadishub DKI Sebut Sopir Mengantuk

Megapolitan
IPM Kota Bogor Turun di Masa Pandemi, Pemkot Luncurkan Program Orangtua Asuh

IPM Kota Bogor Turun di Masa Pandemi, Pemkot Luncurkan Program Orangtua Asuh

Megapolitan
Pertahankan Keaslian Bangunan, Pengelola Minta Revitalisasi Tak Banyak Ubah Masjid Keramat Luar Batang

Pertahankan Keaslian Bangunan, Pengelola Minta Revitalisasi Tak Banyak Ubah Masjid Keramat Luar Batang

Megapolitan
Tak Mampu Bayar Setelah Berkencan, Sekuriti Tusuk PSK di Apartemen Ciputat

Tak Mampu Bayar Setelah Berkencan, Sekuriti Tusuk PSK di Apartemen Ciputat

Megapolitan
Revitalisasi Masjid Keramat Luar Batang Hampir Rampung, Siap Dibuka untuk Shalat Id

Revitalisasi Masjid Keramat Luar Batang Hampir Rampung, Siap Dibuka untuk Shalat Id

Megapolitan
Rizieq Shihab 'Ngamuk' Lagi ke Jaksa: Anda Pidanakan Maulid Nabi! Anda Ketakutan!

Rizieq Shihab "Ngamuk" Lagi ke Jaksa: Anda Pidanakan Maulid Nabi! Anda Ketakutan!

Megapolitan
Cerita Penyintas Covid-19 di Bogor Donasi Plasma Konvalesen Sambil Menunggu Buka Puasa

Cerita Penyintas Covid-19 di Bogor Donasi Plasma Konvalesen Sambil Menunggu Buka Puasa

Megapolitan
Cerita Saksi Saat Polisi Gerebek Penginapan di Tebet Terkait Kasus Prostitusi Anak

Cerita Saksi Saat Polisi Gerebek Penginapan di Tebet Terkait Kasus Prostitusi Anak

Megapolitan
Dishub DKI: Penumpang Kendaraan Pribadi dan Bus Tak Wajib Tes Covid-19 pada Masa Pengetatan Mudik

Dishub DKI: Penumpang Kendaraan Pribadi dan Bus Tak Wajib Tes Covid-19 pada Masa Pengetatan Mudik

Megapolitan
Polisi Telusuri Rekaman CCTV buat Cari Identitas Perempuan Pemotor yang Masuk Tol

Polisi Telusuri Rekaman CCTV buat Cari Identitas Perempuan Pemotor yang Masuk Tol

Megapolitan
Jakarta Tak Berlakukan SIKM pada 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021

Jakarta Tak Berlakukan SIKM pada 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021

Megapolitan
Kasus Pembacokan Pemuda di Kalideres, Polisi Sebut Pelaku Bikin Senjatanya Sendiri

Kasus Pembacokan Pemuda di Kalideres, Polisi Sebut Pelaku Bikin Senjatanya Sendiri

Megapolitan
2.659 RT Zona Merah di Jakarta Wajib Terapkan Jam Malam, Terbanyak di Jakarta Barat

2.659 RT Zona Merah di Jakarta Wajib Terapkan Jam Malam, Terbanyak di Jakarta Barat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X