Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berkomentar soal sistem e-budgeting yang dinilai Anies tidak smart.
"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa karena Pak Anies terlalu over smart," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis kemarin.
Menurut dia, sistem e-budgeting yang dia tinggalkan saat ini membuat perencanaan anggaran dilakukan tepat sejak awal. Sebab PNS DKI tidak bisa asal memasukkan program.
Dengan demikian, anggaran seluruh komponen itu mudah dikontrol.
"Harus (dimasukkan) semasa dari awal dan jadi mudah kontrolnya," tutur Ahok.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, idealnya rancangan anggaran harus dibuka ke publik sejak tahap perencanaan.
Baca juga: DPRD DKI Soroti Anggaran Pemprov Tak Transparan hingga Kinerja TGUPP yang Tak Tampak
"Ya yang ideal publik harus tahu tapi kan dampaknya ada benturan dengan DPRD kan waktu itu, sehingga pembahasannya panjang. Kalau menurut saya harus dibuka karena kan itu dana publik, ya harus dibuka lah," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).
Dengan dipublikasikan, masyarakat bisa mengawasi dan mengontrol alokasi anggaran yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Sehingga jika ada anggaran aneh, publik bisa mengkritisi.
"Iya karena kan sudah bisa diawasi oleh publik. Kalau tidak, kan nanti bisa kayak dulu lagi, tiba-tiba sudah jadi gitu, jadi ya susah ya prosedur pembahasannya kan sudah baku," ujar Agus.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.