Pesan untuk Anies di Balik Keributan yang Berawal dari Lem Aibon

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Jakarta akhir-akhir ini dihebohkan dengan temuan anggaran janggal dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Contohnya rancangan anggaran untuk pengadaan lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar yang disebarkan oleh politisi muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana.

Hal itu membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi respons dan langsung memanggil sejumlah dinas yang mengusulkan anggaran.

Kritikan terkait anggaran lainnya pun muncul. Sejumlah pihak mengkritik keputusan Anies yang tidak membuka rencana anggarannya kepada publik.

Biasanya, rencana anggaran selalu diunggah Pemprov DKI ke dalam situs apbd.jakarta.go.id setiap tahun. Dengan begitu, masyarakat bisa memantau alokasi anggaran sejak tahap perencanaan.

Namun tahun ini hal itu tidak dilakukan lagi. Anies sengaja tidak ingin membukanya sampai pembahasan dengan anggota DPRD DKI selesai.

Baca juga: Anggaran Janggal Terungkap, Anies: Yang Mengerjakan Seenaknya Akan Diperiksa dan Diberi Sanksi

Berikut ini adalah rangkuman awal mula kehebohan anggaran janggal ini dan berbagai pesan untuk Anies terkait transparansi anggaran.

Fraksi PSI pengungkap anggaran janggal

Dari awal memang PSI menjadi pengungkap awal besaran anggaran janggal di kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020.

Adalah anggota DPRD DKI William Aditya Sarana yang pertama kali mengunggah temuan tersebut ke akun Instagram-nya, @willsarana.

Dalam akunnya, politisi PSI itu awalnya mempermasalahkan sampai sekarang publik belum bisa mengakses dokumen rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di situs apbd.jakarta.go.id.

Padahal, pembahasan anggaran sudah dimulai di DPRD.

"Namun, kami berhasil mendapatkan cara untuk mengaksesnya. Lalu kami temukan anggaran yang cukup aneh lagi, yaitu pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan," tulis William dalam akunnya.

Para mantan gubernur angkat bicara

Polemik anggaran membuat para mantan gubernur berbicara. Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso kaget mendengar besarnya anggaran janggal dalam KUA-PPAS, misalnya anggaran untuk lem Aibon sebesar Rp 82 miliar.

"Aku kaget aja, kok lem segitu anggarannya," kata Sutiyoso yang biasa disapa Bang Yos.

"Enggak tahu ngitung untuk apa, itu bisa aja salah administrasi. Anggaran itu kan memang diatur bersama-sama dengan Dewan (DPRD)," tambah dia.

Baca juga: Sutiyoso Kaget Anggaran Pengadaan Lem Aibon Dalam RAPBD DKI 2020 Capai Rp 82,8 Miliar

Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berkomentar soal sistem e-budgeting yang dinilai Anies tidak smart.

"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa karena Pak Anies terlalu over smart," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis kemarin.

Menurut dia, sistem e-budgeting yang dia tinggalkan saat ini membuat perencanaan anggaran dilakukan tepat sejak awal. Sebab PNS DKI tidak bisa asal memasukkan program.

Dengan demikian, anggaran seluruh komponen itu mudah dikontrol.

"Harus (dimasukkan) semasa dari awal dan jadi mudah kontrolnya," tutur Ahok.

Anies diminta transparan

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, idealnya rancangan anggaran harus dibuka ke publik sejak tahap perencanaan.

Baca juga: DPRD DKI Soroti Anggaran Pemprov Tak Transparan hingga Kinerja TGUPP yang Tak Tampak

"Ya yang ideal publik harus tahu tapi kan dampaknya ada benturan dengan DPRD kan waktu itu, sehingga pembahasannya panjang. Kalau menurut saya harus dibuka karena kan itu dana publik, ya harus dibuka lah," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Dengan dipublikasikan, masyarakat bisa mengawasi dan mengontrol alokasi anggaran yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Sehingga jika ada anggaran aneh, publik bisa mengkritisi.

"Iya karena kan sudah bisa diawasi oleh publik. Kalau tidak, kan nanti bisa kayak dulu lagi, tiba-tiba sudah jadi gitu, jadi ya susah ya prosedur pembahasannya kan sudah baku," ujar Agus.