2 Pejabat DKI Mundur, Fraksi PSI Minta Anies Evaluasi Gaya Kepemimpinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengunduran diri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Edy Junaidi dinilai sebagai dampak dari cara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menangani penyusunan anggaran.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengemukakan hal itu di Jakarta, Sabtu (2/11/2019).

Menurut dia, sistem penyusunan anggaran yang tidak transparan dan buruk di DKI Jakarta menjadi alasan utama pengunduran diri dua pejabat tersebut.

Baca juga: Setelah Kadis Pariwisata, Kepala Bappeda DKI Juga Mundur dari Jabatan

“Kontrol kebijakan ada di gubernur. Jadi saya enggak sama sekali menyalahkan Kadisparbud dan Kepala Bappeda karena semua tanggung jawab ada di gubernur,” kata William saat dihubungi, Sabtu.

Politisi muda itu meyakini, para aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemprov DKI sebenarnya siap untuk transparan dalam pembahasan anggaran.

Namun, Anies yang menutup-nutupi proses pembuatan anggaran. Hal itu menyebabkan para ASN tersebut mendapat tekanan dari publik setelah beberapa kejanggalan anggaran yang diusulkan terkuak.

“Kami enggak mau salahkan ASN karena dasarnya ASN siap transparan. Mereka sudah biasa dikritik dan dikuliti,” kata dia

Ia berharap agar kejadian itu bisa menjadi pemantik bagi Anies mengevaluasi gaya kepemimpinannya.

“Seharusnya kejadian ini menjadi momentum untuk dia evaluasi gaya kepemimpinannya ini,” ujar William.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Edy Junaedi telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatan mereka.

Baca juga: Kadis Pariwisata DKI Mundur dari Jabatannya Setelah Heboh Anggaran Rp 5 M untuk Influencer

Mereka mundur diduga terkait dengan kisruh rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.