Fraksi Gerindra Menilai, 2 Pejabat DKI Mundur karena Tak Mampu Kerja

Kompas.com - 02/11/2019, 22:13 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Syarif di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Syarif di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Syarif mengatakan, pengunduran diri dua pejabat Pemprov DKI pada Kamis (31/10/2019) lalu dan Jumat kemarin merupakan bentuk ketidakmampuan keduanya dalam bekerja.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mundur dari jabatannya kemarin. Sehari sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Edy Junaidi juga mengundurkan diri.

Keduanya mundur di tengah sorotan publik terkait rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020. Banyak usulan anggaran dalam KUA-PPAS DKI 2020 itu yang dinilai tidak masuk akal.

Baca juga: 2 Pejabat DKI Mundur, Fraksi PSI Minta Anies Evaluasi Gaya Kepemimpinan


"Menunjukkan kinerja yang tidak mampu bekerja kemudian mengundurkan diri. Yang saya ketahui ada rekam jejaknya. Mereka bermasalah, salah satu pemicunya itu (kelalaian input data). Bappeda kan punya tupoksi leading sector untuk menyusun KUA-PPAS perencanaan semua masing-masing SKPD. Ketika ada kejanggalan seperti itu baru terjadi polemik, yang diminta pertanggung jawaban tentu yang punya kewenangan itu, ya Pak Hendra," kata Syarif saat dihubungi Sabtu.

Ia tidak sepakat dengan penilaian anggota DPRD yang lain yang melihat bahwa mundurnya dua pejabat tersebut karena ketidakmampuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengontrol kinerja bawahannya.

Syarif menilai, Anies sudah melakukan penyisiran anggaran. Maka ketika ada yang masih janggal itu merupakan salah kepala dinasnya.

"Wong justru Pak Anies mampu mengatasi lebih dari prediksi publik, Pak Anies mampu mengatasi itu. Menurut saya kan Pak Anies bilang di Youtube tanggal 23, kemarin "Saya tujuh hari sebelum soal lem aibon dan lain-lain sudah menyisir, dan memotong anggaran itu, saya di dalam ruangan bersama jajaran saya tidak perlu memperumit masalah" kan begitu berarti Pak anies mampu, ya kan," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, mundurnya Edy dan Mahendra tidak akan mempengaruhi pembahasan anggaran KAU-PPAS 2020 yang sedang berjalan.

"Berpikirnya kalau birokrasi pemerintah untuk mengandalkan orang ya mempengaruhi. Birokrasi kita kan modern, bekerja melalui sistem. Yang kedua, di pemprov itu masih banyak yang lebih mampu dan lebih baik. Kalau mempengaruhi sesaat iya, tapi tidak lama," tambah Syarif.

Ada dugaan, Sri Mahendra Satria Wirawan dan Edy Junaedi mengundurkan diri karena terkait dengan kisruh rancangan KUA-PPAS untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Baca juga: Ketika Dua Pejabat DKI Mundur di Tengah Sorotan Pembahasan Anggaran...

Banyak usulan anggaran yang membuat publik tercengang, seperti anggaran Rp 5 miliar untuk 5 influencer, anggaran lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota Dewan BPJS TK Syafri Tak Tuntut Balik Rizky soal Tudingan Pemerkosaan

Mantan Anggota Dewan BPJS TK Syafri Tak Tuntut Balik Rizky soal Tudingan Pemerkosaan

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Megapolitan
Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Megapolitan
Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Megapolitan
Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Megapolitan
Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Megapolitan
Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Megapolitan
Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Megapolitan
Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Megapolitan
Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Megapolitan
Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

Megapolitan
Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Megapolitan
Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X