Fraksi Gerindra Menilai, 2 Pejabat DKI Mundur karena Tak Mampu Kerja

Kompas.com - 02/11/2019, 22:13 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Syarif di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Syarif di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Syarif mengatakan, pengunduran diri dua pejabat Pemprov DKI pada Kamis (31/10/2019) lalu dan Jumat kemarin merupakan bentuk ketidakmampuan keduanya dalam bekerja.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mundur dari jabatannya kemarin. Sehari sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Edy Junaidi juga mengundurkan diri.

Keduanya mundur di tengah sorotan publik terkait rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020. Banyak usulan anggaran dalam KUA-PPAS DKI 2020 itu yang dinilai tidak masuk akal.

Baca juga: 2 Pejabat DKI Mundur, Fraksi PSI Minta Anies Evaluasi Gaya Kepemimpinan

"Menunjukkan kinerja yang tidak mampu bekerja kemudian mengundurkan diri. Yang saya ketahui ada rekam jejaknya. Mereka bermasalah, salah satu pemicunya itu (kelalaian input data). Bappeda kan punya tupoksi leading sector untuk menyusun KUA-PPAS perencanaan semua masing-masing SKPD. Ketika ada kejanggalan seperti itu baru terjadi polemik, yang diminta pertanggung jawaban tentu yang punya kewenangan itu, ya Pak Hendra," kata Syarif saat dihubungi Sabtu.

Ia tidak sepakat dengan penilaian anggota DPRD yang lain yang melihat bahwa mundurnya dua pejabat tersebut karena ketidakmampuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengontrol kinerja bawahannya.

Syarif menilai, Anies sudah melakukan penyisiran anggaran. Maka ketika ada yang masih janggal itu merupakan salah kepala dinasnya.

"Wong justru Pak Anies mampu mengatasi lebih dari prediksi publik, Pak Anies mampu mengatasi itu. Menurut saya kan Pak Anies bilang di Youtube tanggal 23, kemarin "Saya tujuh hari sebelum soal lem aibon dan lain-lain sudah menyisir, dan memotong anggaran itu, saya di dalam ruangan bersama jajaran saya tidak perlu memperumit masalah" kan begitu berarti Pak anies mampu, ya kan," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, mundurnya Edy dan Mahendra tidak akan mempengaruhi pembahasan anggaran KAU-PPAS 2020 yang sedang berjalan.

"Berpikirnya kalau birokrasi pemerintah untuk mengandalkan orang ya mempengaruhi. Birokrasi kita kan modern, bekerja melalui sistem. Yang kedua, di pemprov itu masih banyak yang lebih mampu dan lebih baik. Kalau mempengaruhi sesaat iya, tapi tidak lama," tambah Syarif.

Ada dugaan, Sri Mahendra Satria Wirawan dan Edy Junaedi mengundurkan diri karena terkait dengan kisruh rancangan KUA-PPAS untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Baca juga: Ketika Dua Pejabat DKI Mundur di Tengah Sorotan Pembahasan Anggaran...

Banyak usulan anggaran yang membuat publik tercengang, seperti anggaran Rp 5 miliar untuk 5 influencer, anggaran lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Klaster dengan Kasus Covid-19 Tertinggi Kedua di DKI, Kemenhub Klaim Sudah Taat Protokol

Jadi Klaster dengan Kasus Covid-19 Tertinggi Kedua di DKI, Kemenhub Klaim Sudah Taat Protokol

Megapolitan
Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Megapolitan
UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

Megapolitan
Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Rektor IPB University Positif Covid-19

Rektor IPB University Positif Covid-19

Megapolitan
Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Megapolitan
Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Megapolitan
Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Megapolitan
Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Megapolitan
6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Megapolitan
Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Megapolitan
Ketika Anggota Ormas Mengaku 'Aparat' Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Ketika Anggota Ormas Mengaku "Aparat" Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Megapolitan
2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X