Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipertanyakan, Anggaran Konsultan Penataan Kampung Kumuh DKI Rp 556 Juta Per RW

Kompas.com - 04/11/2019, 11:14 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta mempertanyakan anggaran konsultan penataan kampung kumuh untuk satu Rukun Warga (RW) di Jakarta sebesar Rp 556 juta.

Anggaran itu ada di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menyebutkan, anggaran ini dalam dokumen KUA-PPAS bernama community action plan (CAP) untuk satu RW senilai Rp 556.112.770.

Rincian biaya langsung untuk personel Rp 475.800.000 dan biaya langsung non personel Rp 29.757.030.

Baca juga: Beda Sikap Ali Sadikin dan Anies soal Sisir Anggaran secara Digital

Biaya langsung personel itu terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya.

Sedangkan biaya langsung tidak personel, yaitu laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discusion (FGD).

Menurut Yuke, Komisi D DPRD DKI Jakarta terkejut melihat dan mendengarkan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta terkait CAP dalam rapat KUA-PPAS, meskipun dokumen tersebut bersifat sementara dan bisa saja dilakukan perubahan.

Menurut Yuke, anggaran CAP yang fungsinya hanya sebagai konsultan dalam penataan kampung kumuh itu terlalu mahal.

"Satu RW itu Rp 556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masa tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?" ujar Yuke dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/11/2019), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Anggaran Janggal Terungkap, Anies: Yang Mengerjakan Seenaknya Akan Diperiksa dan Diberi Sanksi

Mengacu dari konsep yang selalu diutarakan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam sejumlah wawancara, Yuke mengatakan, dirinya tidak melihat adanya penataan kampung kumuh selama dua tahun ini.

Bahkan selama ini kegiatan yang dilakukan hanya sebatas penataan trotoar dan tambal sulam aspal.

Sementara banyak pemukiman kumuh dan padat di Jakarta yang tidak tersentuh pembangunan.

Kendati demikian, politisi PDI Perjuangan itu menegaskan pada prinsipnya pihaknya setuju dengan penataan kampung kumuh, namun terkait anggaran harus ada evaluasi.

"Kami akan meminta penjelasan soal ini secara detail dalam pembahasan teknis nanti. Tapi kami harus menegaskan bahwa kami meminta agar Dinas Perumahan segera mewujudkan penataan kampung kumuh," katanya.

Baca juga: E-Budgeting Akan Diperbarui, Anies Sebut Publik Bisa Komentari Anggaran dalam Sistem

Sementara itu, Ketua Kordinator Komisi D yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan, akan meminta penjelasan Dinas Perumahan terkait penataan kampung kumuh, khususnya anggaran CAP yang hanya berfungsi sebagai konsultan.

Halaman:
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Antisipasi Arus Balik, Terminal Kampung Rambutan Siapkan Angkutan Malam

Antisipasi Arus Balik, Terminal Kampung Rambutan Siapkan Angkutan Malam

Megapolitan
Arus Balik Lebaran, 3.966 Penumpang Tiba di Terminal Kampung Rambutan pada Jumat

Arus Balik Lebaran, 3.966 Penumpang Tiba di Terminal Kampung Rambutan pada Jumat

Megapolitan
Puncak Arus Balik Mudik di Terminal Kampung Rambutan Diprediksi 14 April 2024

Puncak Arus Balik Mudik di Terminal Kampung Rambutan Diprediksi 14 April 2024

Megapolitan
RS Polri Berikan Pendampingan Psikologi terhadap Keluarga Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

RS Polri Berikan Pendampingan Psikologi terhadap Keluarga Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

Megapolitan
Rute Mikrotrans JAK89 Tanjung Priok-Taman Kota Intan

Rute Mikrotrans JAK89 Tanjung Priok-Taman Kota Intan

Megapolitan
Kronologi Pria yang Diduga Tewas Terkunci dalam Freezer Mobil Pengangkut Es Krim di Jakpus

Kronologi Pria yang Diduga Tewas Terkunci dalam Freezer Mobil Pengangkut Es Krim di Jakpus

Megapolitan
Paus Fransiskus Akan Berkunjung ke Tanah Air pada 3-6 September, Indonesia Jadi Negara Pertama

Paus Fransiskus Akan Berkunjung ke Tanah Air pada 3-6 September, Indonesia Jadi Negara Pertama

Megapolitan
Pria Ditemukan Tewas dalam Freezer Mobil Pengangkut Es Krim di Jakpus, Diduga Terkunci

Pria Ditemukan Tewas dalam Freezer Mobil Pengangkut Es Krim di Jakpus, Diduga Terkunci

Megapolitan
Ganjil Genap dan 'Oneway' di Jalur Puncak Bogor Berakhir, Lalu Lintas Normal 2 Arah

Ganjil Genap dan "Oneway" di Jalur Puncak Bogor Berakhir, Lalu Lintas Normal 2 Arah

Megapolitan
34 Tahun Jadi Penjaga di TMP Kalibata, Sumardi: Motivasi Saya Buat Peziarah Nyaman

34 Tahun Jadi Penjaga di TMP Kalibata, Sumardi: Motivasi Saya Buat Peziarah Nyaman

Megapolitan
Komplotan Tak Dikenal Keroyok Pengendara Mobil di Parkiran Elysee SCBD

Komplotan Tak Dikenal Keroyok Pengendara Mobil di Parkiran Elysee SCBD

Megapolitan
3 Titik Jalan di Bekasi Selatan Terendam Banjir Imbas Hujan Deras sejak Sore

3 Titik Jalan di Bekasi Selatan Terendam Banjir Imbas Hujan Deras sejak Sore

Megapolitan
Imbas Hujan Lebat, Banjir di Jakarta Utara Meluas

Imbas Hujan Lebat, Banjir di Jakarta Utara Meluas

Megapolitan
Kisah Sumardi Bangga Layani Peziarah di TMP Kalibata Selama 34 Tahun

Kisah Sumardi Bangga Layani Peziarah di TMP Kalibata Selama 34 Tahun

Megapolitan
Hujan Deras, Perumahan Galaxy dan Jatiasih Bekasi Terendam Banjir

Hujan Deras, Perumahan Galaxy dan Jatiasih Bekasi Terendam Banjir

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com