Dipertanyakan, Anggaran Konsultan Penataan Kampung Kumuh DKI Rp 556 Juta Per RW

Kompas.com - 04/11/2019, 11:14 WIB
Rapat pembahasan KUA-PPAS antara Komisi A DPRD DKI Jakarta dengan SKPD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIRapat pembahasan KUA-PPAS antara Komisi A DPRD DKI Jakarta dengan SKPD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta mempertanyakan anggaran konsultan penataan kampung kumuh untuk satu Rukun Warga (RW) di Jakarta sebesar Rp 556 juta.

Anggaran itu ada di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menyebutkan, anggaran ini dalam dokumen KUA-PPAS bernama community action plan (CAP) untuk satu RW senilai Rp 556.112.770.

Rincian biaya langsung untuk personel Rp 475.800.000 dan biaya langsung non personel Rp 29.757.030.

Baca juga: Beda Sikap Ali Sadikin dan Anies soal Sisir Anggaran secara Digital

Biaya langsung personel itu terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya.

Sedangkan biaya langsung tidak personel, yaitu laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discusion (FGD).

Menurut Yuke, Komisi D DPRD DKI Jakarta terkejut melihat dan mendengarkan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta terkait CAP dalam rapat KUA-PPAS, meskipun dokumen tersebut bersifat sementara dan bisa saja dilakukan perubahan.

Menurut Yuke, anggaran CAP yang fungsinya hanya sebagai konsultan dalam penataan kampung kumuh itu terlalu mahal.

"Satu RW itu Rp 556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masa tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?" ujar Yuke dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/11/2019), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Anggaran Janggal Terungkap, Anies: Yang Mengerjakan Seenaknya Akan Diperiksa dan Diberi Sanksi

Mengacu dari konsep yang selalu diutarakan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam sejumlah wawancara, Yuke mengatakan, dirinya tidak melihat adanya penataan kampung kumuh selama dua tahun ini.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI dan Polri Akan Pantau Warga Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19

TNI dan Polri Akan Pantau Warga Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
5 Penjelasan BMKG Soal Panasnya Cuaca Jabodetabek Belakangan Ini

5 Penjelasan BMKG Soal Panasnya Cuaca Jabodetabek Belakangan Ini

Megapolitan
Bekasi Menuju 'New Normal' Pandemi Covid-19: Restoran Dibuka, Pembelinya Dibatasi

Bekasi Menuju "New Normal" Pandemi Covid-19: Restoran Dibuka, Pembelinya Dibatasi

Megapolitan
Pemprov DKI Godok Protokol Kesehatan untuk New Normal di Jakarta

Pemprov DKI Godok Protokol Kesehatan untuk New Normal di Jakarta

Megapolitan
Masih Bingung soal Surat Izin Keluar Masuk Jakarta? Ini Segala Info Tentang SIKM

Masih Bingung soal Surat Izin Keluar Masuk Jakarta? Ini Segala Info Tentang SIKM

Megapolitan
Bantu Orang Mabuk, Warga Depok Malah Dikeroyok

Bantu Orang Mabuk, Warga Depok Malah Dikeroyok

Megapolitan
Wali Kota Depok: Penularan Lokal Covid-19 Masih Terjadi, Ekonomi Mulai Oleng

Wali Kota Depok: Penularan Lokal Covid-19 Masih Terjadi, Ekonomi Mulai Oleng

Megapolitan
Bantah Mal di Jakarta Buka Mulai 5 Juni, Anies: Itu Imajinasi, Itu Fiksi...

Bantah Mal di Jakarta Buka Mulai 5 Juni, Anies: Itu Imajinasi, Itu Fiksi...

Megapolitan
Deteksi Mulai Gencar, Kasus Harian Covid-19 di Depok Naik Signifikan

Deteksi Mulai Gencar, Kasus Harian Covid-19 di Depok Naik Signifikan

Megapolitan
Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Menurun, Ini Rincian Data 47 Hari Penerapan PSBB

Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Menurun, Ini Rincian Data 47 Hari Penerapan PSBB

Megapolitan
Tak Punya SIKM, 5 Penumpang KA dari Surabaya Dikarantina di Gelanggang Remaja Gambir

Tak Punya SIKM, 5 Penumpang KA dari Surabaya Dikarantina di Gelanggang Remaja Gambir

Megapolitan
Penerapan New Normal di Kota Bekasi, Ini Penjelasan Gubernur Emil

Penerapan New Normal di Kota Bekasi, Ini Penjelasan Gubernur Emil

Megapolitan
UPDATE 26 Mei: Bertambah 24 Kasus, Total 535 Orang Positif Covid-19 di Depok

UPDATE 26 Mei: Bertambah 24 Kasus, Total 535 Orang Positif Covid-19 di Depok

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Instruksikan Siapkan Kebijakan New Normal

Wali Kota Tangerang Instruksikan Siapkan Kebijakan New Normal

Megapolitan
Ikut Jakarta, Pemkot Bogor Siapkan PSBB Transisi hingga 4 Juni

Ikut Jakarta, Pemkot Bogor Siapkan PSBB Transisi hingga 4 Juni

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X