Dipertanyakan, Anggaran Konsultan Penataan Kampung Kumuh DKI Rp 556 Juta Per RW

Kompas.com - 04/11/2019, 11:14 WIB
Rapat pembahasan KUA-PPAS antara Komisi A DPRD DKI Jakarta dengan SKPD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIRapat pembahasan KUA-PPAS antara Komisi A DPRD DKI Jakarta dengan SKPD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta mempertanyakan anggaran konsultan penataan kampung kumuh untuk satu Rukun Warga (RW) di Jakarta sebesar Rp 556 juta.

Anggaran itu ada di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menyebutkan, anggaran ini dalam dokumen KUA-PPAS bernama community action plan (CAP) untuk satu RW senilai Rp 556.112.770.

Rincian biaya langsung untuk personel Rp 475.800.000 dan biaya langsung non personel Rp 29.757.030.

Baca juga: Beda Sikap Ali Sadikin dan Anies soal Sisir Anggaran secara Digital

Biaya langsung personel itu terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya.

Sedangkan biaya langsung tidak personel, yaitu laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discusion (FGD).

Menurut Yuke, Komisi D DPRD DKI Jakarta terkejut melihat dan mendengarkan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta terkait CAP dalam rapat KUA-PPAS, meskipun dokumen tersebut bersifat sementara dan bisa saja dilakukan perubahan.

Menurut Yuke, anggaran CAP yang fungsinya hanya sebagai konsultan dalam penataan kampung kumuh itu terlalu mahal.

"Satu RW itu Rp 556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masa tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?" ujar Yuke dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/11/2019), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Anggaran Janggal Terungkap, Anies: Yang Mengerjakan Seenaknya Akan Diperiksa dan Diberi Sanksi

Mengacu dari konsep yang selalu diutarakan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam sejumlah wawancara, Yuke mengatakan, dirinya tidak melihat adanya penataan kampung kumuh selama dua tahun ini.

Bahkan selama ini kegiatan yang dilakukan hanya sebatas penataan trotoar dan tambal sulam aspal.

Sementara banyak pemukiman kumuh dan padat di Jakarta yang tidak tersentuh pembangunan.

Kendati demikian, politisi PDI Perjuangan itu menegaskan pada prinsipnya pihaknya setuju dengan penataan kampung kumuh, namun terkait anggaran harus ada evaluasi.

"Kami akan meminta penjelasan soal ini secara detail dalam pembahasan teknis nanti. Tapi kami harus menegaskan bahwa kami meminta agar Dinas Perumahan segera mewujudkan penataan kampung kumuh," katanya.

Baca juga: E-Budgeting Akan Diperbarui, Anies Sebut Publik Bisa Komentari Anggaran dalam Sistem

Sementara itu, Ketua Kordinator Komisi D yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan, akan meminta penjelasan Dinas Perumahan terkait penataan kampung kumuh, khususnya anggaran CAP yang hanya berfungsi sebagai konsultan.

"Konsultan itu rumus biayanya dua persen dari total pelaksanaan kegiatan. Kalau hampir Rp 600 juta itu, berapa usulan pembangunannya?" tuturnya.

Pemprov DKI Jakarta memiliki rencana untuk menata 200 RW kumuh selama lima tahun dari 2017 hingga 2022.

Dalam penataan kampung kumuh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan pendekatan berbeda dengan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yakni menggunakan konsep CAP sebagai solusi masalah kekumuhan.

Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kelik Indriyanto menjelaskan ada empat tahapan membenahi kawasan kumuh.

Pertama, para wali kota mengidentifikasi daerahnya masing-masing yang dijadikan prioritas ditata kembali.

Kedua, DKI menerapkan pendekatan CAP. Dari situ muncul kebutuhan warga berdasarkan tipologi masing-masing kampung.

Dalam CAP akan dikaji dan menghasilkan perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan komunitas.

Setelah CAP selesai, DKI akan mengeksekusi rencana itu dengan sistem collaborative implementation plan (CIP).



Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Oktober: Tangsel Zona Merah, Kota Tangerang Zona Oranye

UPDATE 25 Oktober: Tangsel Zona Merah, Kota Tangerang Zona Oranye

Megapolitan
Tinjau Lokasi Banjir, Bima Arya Minta Proses Normalisasi Dipercepat

Tinjau Lokasi Banjir, Bima Arya Minta Proses Normalisasi Dipercepat

Megapolitan
Banjir Landa Perumahan Griya Cimanggu Indah Bogor, Ada yang Menolak Dievakuasi

Banjir Landa Perumahan Griya Cimanggu Indah Bogor, Ada yang Menolak Dievakuasi

Megapolitan
Pengunjung Bioskop Belum Banyak, CGV: Kan Masih Berjalan...

Pengunjung Bioskop Belum Banyak, CGV: Kan Masih Berjalan...

Megapolitan
Banjir, 346 Jiwa Warga Bekasi Jaya Mengungsi

Banjir, 346 Jiwa Warga Bekasi Jaya Mengungsi

Megapolitan
Kabel Listrik Bawah Tanah Depan Masjid Istiqlal Terbakar

Kabel Listrik Bawah Tanah Depan Masjid Istiqlal Terbakar

Megapolitan
Hingga Minggu Petang, 20 RT di Jakarta Masih Kebanjiran

Hingga Minggu Petang, 20 RT di Jakarta Masih Kebanjiran

Megapolitan
UPDATE 25 Oktober: 12.012 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Jakarta, 2.164 Orang Meninggal

UPDATE 25 Oktober: 12.012 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Jakarta, 2.164 Orang Meninggal

Megapolitan
Satpol PP Tangsel Rekomendasikan Pencabutan Izin 4 Griya Pijat Pelanggar PSBB

Satpol PP Tangsel Rekomendasikan Pencabutan Izin 4 Griya Pijat Pelanggar PSBB

Megapolitan
9 Kelurahan di Kota Bekasi Terdampak Banjir, Ini Rinciannya

9 Kelurahan di Kota Bekasi Terdampak Banjir, Ini Rinciannya

Megapolitan
Jelang Libur Panjang, Antrean Rapid Test di Stasiun Pasar Senen dan Gambir Padat

Jelang Libur Panjang, Antrean Rapid Test di Stasiun Pasar Senen dan Gambir Padat

Megapolitan
KAI Catat Lonjakan Pemesanan Tiket KA Jarak Jauh untuk 27 dan 28 Oktober

KAI Catat Lonjakan Pemesanan Tiket KA Jarak Jauh untuk 27 dan 28 Oktober

Megapolitan
Denda Pelanggar PSBB di Jakarta Terkumpul Rp 4,9 Miliar

Denda Pelanggar PSBB di Jakarta Terkumpul Rp 4,9 Miliar

Megapolitan
Satpol PP Sebut Warga Ibu Kota Makin Taat Kenakan Masker

Satpol PP Sebut Warga Ibu Kota Makin Taat Kenakan Masker

Megapolitan
Kebakaran di Basement Pasaraya Manggarai, Petugas Sempat Kesulitan karena Asap Tebal

Kebakaran di Basement Pasaraya Manggarai, Petugas Sempat Kesulitan karena Asap Tebal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X