Jelang Pilkada Tangsel, ASN Diingatkan Netral agar Tak Kena Sanksi

Kompas.com - 04/11/2019, 15:56 WIB
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangsel Apendi mengatakan akan memberikan sanksi kepada Aperatur Sipil Negara (ASN) yang memberikan dukungan terhadap calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan dalam Pilkada Tangsel 2020, mendatang.  Hal tersebut dikatakan Apendi saat ditemui di Pemkot Tangsel pada Senin (4/11/2019). KOMPAS.com/MUHAMAD ISA BUSTOMIKepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangsel Apendi mengatakan akan memberikan sanksi kepada Aperatur Sipil Negara (ASN) yang memberikan dukungan terhadap calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan dalam Pilkada Tangsel 2020, mendatang. Hal tersebut dikatakan Apendi saat ditemui di Pemkot Tangsel pada Senin (4/11/2019).

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Aperatur sipil negara (ASN) diminta untuk tidak memberikan dukungan terhadap salah satu calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan dalam Pilkada Tangsel 2020.

Jika ketahuan tidak netral, ASN akan dikenai sanksi.

"Nanti kita akan cek, siapa (ASN) yang melanggar akan kita tindak sesuai aturan dan ketentuan," kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangsel Apendi saat ditemui di Pemkot Tangsel, Senin (4/11/2019).


Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, dijelaskan setiap ASN dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik dalam kontestasi pilkada, pileg, dan pilpres.

Karena itu, kata Apendi, ASN harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Baca juga: KPU Tangsel Akan Coret jika Ada Dukungan KTP ASN untuk Calon Independen

"Sebagai PNS sudah ada rambu-rambunya, sudah jelas PNS tidak berpolitik, PNS harus netral yang penting sekarang teman-teman PNS bekerja, bekerja, dan bekerja sesuai aturan dan ketentuan tidak ada PNS yang ikut berpolitik," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan akan mengantisipasi adanya indikasi pelanggaran menjelang pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Tangsel yang akan berlangsung pada Desember 2019.

Salah satunya, fotokopi identitas ASN yang tidak diperbolehkan untuk memberikan dukungan terhadap calon independen.

Baca juga: KTP ASN Tak Boleh Digunakan untuk Dukung Calon Independen Pilkada Tangsel

"KTP PNS itu tidak bisa dipakai untuk mendukung calon independen. Jadi kami ingatkan dari awal ini sebelum masuk tahapan pendaftaran dalam waktu dekat ini," kata Ketua Bawaslu Tangsel Muhamad Acep saat dihubungi, Senin (4/11/2019).

Bukan hanya dukungan kepada calon independen, Bawaslu juga mengingatkan ASN tidak boleh menunjukkan dukungan kepada calon yang nantinya melalui jalur partai politik.

"Kami ingatkan juga jangan sampai ada yang melanggar aturan. Jangan sampai nanti kami temukan ada pernyataan tertulis dari ASN untuk mendukung calon tertentu. Karena kami akan tegas dalam hal penindakan terhadap semua jenis pelanggaran," tuturnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Megapolitan
Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Megapolitan
Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Megapolitan
Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Megapolitan
Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Megapolitan
DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

Megapolitan
Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Megapolitan
PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

Megapolitan
Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Megapolitan
Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Megapolitan
Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Megapolitan
Sidang Eksepsi Kasus 'Ikan Asin' Akan Digelar Tahun Depan

Sidang Eksepsi Kasus "Ikan Asin" Akan Digelar Tahun Depan

Megapolitan
Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X