DPRD DKI Tolak Residu ITF Dibuang ke Bantargebang, Anggaran Rp 1,5 Miliar Dicoret

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta menolak residu pengolahan sampah di intermediate treatment facility (ITF) dibuang ke TPST Bantargebang, Bekasi.

Akibatnya, anggaran Rp 1,5 miliar untuk rencana pembangunan fasilitas pengolah residu ITF yang diusulkan Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta dicoret dari rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020.

Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas LH DKI Jakarta Asep Kuswanto mulanya menjelaskan, setelah ITF dibangun di dalam kota, TPST Bantargebang hanya akan difungsikan sebagai tempat pembuangan residu hasil pengolahan sampah di ITF.

Baca juga: DPRD DKI Pangkas Anggaran Kajian Tiga ITF yang Capai Rp 10 Miliar

Karena itu, Dinas LH DKI menganggarkan rencana pembangunan fasilitas pengolahan residu ITF.

"Bagaimana pun juga Bantargebang itu tetap diperlukan oleh DKI, paling tidak untuk mengantar residu dari ITF itu ke Bantargebang," ujar Asep dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS bersama DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Senin (4/11/2019).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D Nova Harivan Paloh merasa keberatan dengan rencana tersebut.

Menurut dia, residu pengolahan sampah di ITF seharusnya menjadi tanggung jawab swasta yang membangun dan mengelola ITF tersebut.

"Saya tahu benar, mereka (swasta) dapat untung. Kok dibebankan ke kita (Pemprov DKI)? Biarkan swasta yang mengelola, satu paket. Harusnya ITF itu solusi, bos," kata Nova.

Baca juga: Dipertanyakan, Anggaran Konsultan Penataan Kampung Kumuh DKI Rp 556 Juta Per RW

Menjawab hal itu, Asep menuturkan, berdasarkan perjanjian antara Pemprov DKI dan swasta yang membangun ITF, Pemprov DKI berkewajiban membuang residu hasil pengolahan sampah ITF ke TPST Bantargebang.

"Dalam perjanjian, residu dibawa ke TPA Bantargebang. Kami tidak bisa meletakkan (residu) begitu saja, makanya kami butuh perencanaan untuk residu," tutur Asep.

Meskipun demikian, Komisi D DPRD DKI tetap mencoret anggaran itu. Alasannya, ITF pertama di Jakarta, yakni ITF Sunter, baru akan beroperasi pada 2022.

"Karena ITF masih lama, perencanaan di-drop," ucap Ketua Komisi D Ida Mahmudah sambil mengetuk palu.

ITF pertama di Jakarta, yakni ITF Sunter, dibangun oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan perusahaan Finlandia, Fortum.

ITF itu nantinya akan dikelola oleh perusahaan patungan antara Jakpro dan Fortum, PT Jakarta Solusi Lestari.