PSI Yakin Dua Pejabat DKI Tak Mundur jika Anggaran Transparan Sejak Awal

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai, mundurnya dua kepala dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pascapolemik anggaran KUA-PPAS untuk APBD 2020 tak akan terjadi jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terbuka dan transparan sejak awal.

Dua pejabat yang mengundurkan diri adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Edy Junaidi.

"Kalau bicara hubungan sebab-akibat, kami yakin tidak akan ada polemik lem aibon, tak ada pejabat mundur, kalau sejak awal proses penganggaran dokumen-dokumen sudah diunggah ke publik. Kenapa harus diunggah? Ada yang mengatakan, itu tidak diwajibkan. Sekarang kita mau ikut aturan atau asas? Salah satu asas pemerintahan yang baik adalah keterbukaan," kata juru bicara DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest, saat konferensi pers di lantai 4 Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/2019).

Baca juga: 2 Pejabat DKI Mundur di Tengah Polemik Anggaran, Anies Terkejut

Rian mengatakan, warga Indonesia, khususnya Jakarta, sudah sadar dan benci akan perilaku korupsi.

Dengan demikian, musuh utama perilaku korupsi adalah transparansi dan keterbukaan.

"Yang dipraktekan oleh Anies itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kami menjalankan fungsi kami sebagai mitra dari eksekutif Pemprov DKI. Yang kami hanya lakukan bersurat dan menyampaikan pandangan kami di hadapan publik. Harapannya ada perubahan," ujarnya.

Mewakili Fraksi PSI, Ia sangat menyesalkan keputusan mundurnya dua pejabat Pemprov DKI Jakarta tersebut.

"Harusnya ada transparansi dan sinyal baik dan keterbukaan dari Gubernur Anies. Tapi itu tak terjadi. Bahkan ada mundurnya dua pejabat. Kami sangat menyesalkan sekali karena seandainya saja Gubernur Anies itu bertanggung jawab dengan baik dan uang pajak rakyat, saya yakin ini enggak akan terjadi," tambah Rian.

Baca juga: Teguran Anies kepada Anak Buah soal Anggaran DKI: Ini Mempermalukan Diri Sendiri

Dua pejabat di DKI Jakarta yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Edy Junaedi mengundurkan diri.

Keduanya mengundurkan diri diduga karena kisruh anggaran Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Banyak usulan anggaran yang membuat publik bertanya-tanya, yakni anggaran Rp 5 miliar untuk influencer, anggaran lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Baca juga: Kiprah Edy Junaedi: Eselon II Termuda, Berperan Tutup Alexis, Hingga Mengundurkan Diri

Edy Junaedi mengundurkan diri dari jabatannya sejak Kamis (31/10/2019).

"Per tanggal 31 semalam dia mengundurkan diri," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2019).

Pengunduran diri Edy kemudian disusul Sri Mahendra sebagai Kepala Bappeda DKI Jakarta.

Bappeda punya peran cukup vital karena bertugas mengoordinasikan seluruh dokumen rancangan anggaran.

Mahendra menyebutkan pada situasi dan kondisi seperti ini kinerja Bappeda bisa lebih baik.

"Seperti kita ketahui, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang membutuhkan tentunya kinerja Bappeda yang lebih baik lagi. Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ujar Mahendra di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/11/2019).